• 14 Sep
  • 2026

Laporan Situasi #9 Gempabumi dan Tsunami di Flores dan Sekitarnya

Click Here to get the Situation Report in English Version.

Informasi Kunci

Data sementara dari BNPB per 14 September, 2026 Pukul 09:00 WIB

Kebutuhan Mendesak

Meninggal Luka -Luka Mengungsi Rumah Rusak
135
1.764
60.574
98.986
  • JNA dilaksanakan pada 19 Agustus–4 September 2026, dengan pengumpulan data primer pada 24–26 Agustus di 143 lokasi/titik survei pada 35 kecamatan di tujuh kabupaten. JNA diampu oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI), dikoordinasikan oleh WVI dan melibatkan 20 lembaga nasional dan lokal. Secara umum, temuan utama JNA antara lain:

o Masyarakat tetap berada di dekat rumah – strategi pemulihan harus mengikuti dimana warga berada. Sebagian besar lokasi JNA melaporkan penggunaan tenda/terpal di sekitar rumah; respons yang perlu diarahkan pada shelter-in-place, safe return, perbaikan dan pemulihan diri.

o Risiko perlindungan di lingkungan pengungsian menjadi sama pentingnya dengan kebutuhan akan shelter. 86,01% lokasi JNA tidak memiliki ruang privasi dan hampir sebagian melaporkan fasilitas dasar sulit diakses oleh kelompok berisiko.

o Keadaan darurat kesehatan lanjutan mungkin disebabkan oleh kondisi lingkungan di sekitar warga, bukan akibat gempa bumi. ISPA ditemukan di 62,24% lokasi, penyakit kulit 47,55%, infeksi saluran cerna 41,26%, sementara layanan outreach dan akses obat masih terbatas.

o Pasar berfungsi, namun warga terdampak mungkin tidak mampu membeli apa yang tersedia. Barang secara umum tersedia, tetapi sembako dan BBM mengalami tekanan harga dan daya beli menjadi kendala utama.

o Bantuan telah menjangkau banyak lokasi, namun cakupan dan kualitasnya masih belum merata. Sebanyak 42 lokasi JNA belum menerima bantuan pangan dan sebagian lokasi masih melaporkan warga tidak mendapatkan makanan.

  • Kebutuhan tiap sektor intervensi antara lain:
  1. Sektor AMPL: penjaminan akses air bersih dan air minum yang aman dan berkelanjutan, peningkatan ketersediaan jamban yang layak dan inklusif, serta perluasan fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) di lokasi-lokasi strategis. Upaya ini perlu didukung oleh pengelolaan sampah dan limbah cair yang lebih baik, penguatan promosi perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), serta penyediaan materi edukasi yang mudah dipahami. Keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lokal juga penting untuk memastikan keberlanjutan layanan. Selain itu, perhatian khusus diperlukan untuk meningkatkan akses air bersih di wilayah dengan cakupan terendah, terutama Kabupaten Sikka dan Manggarai.
  2. Sektor Hunian: penyediaan shelter-in-place (shelter yang didirikan di sekitar tempat tinggal pengungsi) untuk mendukung kepulangan yang aman (safe return), penyediaan ruang atau tenda keluarga yang menjamin privasi dan perlindungan kelompok rentan di hunian komunal, serta peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan dasar serta aksesibilitas dan keamanan di hunian sementara.
  3. Sektor Pangan dan Gizi: memastikan bantuan pangan menjangkau seluruh lokasi terdampak, memperluas layanan dapur umum, menyediakan perlengkapan pendukung memasak, memprioritaskan pemenuhan gizi kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui), serta menyiapkan skema bantuan campuran (barang, uang, dan voucher) berbasis kajian pasar.
  4. Sektor Kesehatan: memperkuat layanan kesehatan dasar, mobile, dan outreach terutama di wilayah sulit dijangkau, menjamin ketersediaan obat -obatan esensial dan kesinambungan pengobatan penyakit kronis, memperkuat sistem rujukan dan transportasi kesehatan, meningkatkan pencegahan penyakit menular dan berbasis lingkungan, serta memastikan layanan kesehatan mental, kesehatan reproduksi, dan layanan yang inklusif bagi kelompok rentan melalui koordinasi yang erat dengan sektor AMPL dan hunian.
  5. Akses Pasar: terdapat kesenjangan akses antar kabupaten, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan/terpencil. Fungsi pasar tidak seragam antar kabupaten dan tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Tiga isu utama yang mempengaruhi kondisi pasar di Flores adalah akses fisik (masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi jarak dan waktu tempuh yang panjang ke pasar), ketersediaan komoditas tertentu (terutama obatan-obatan dan material untuk perbaikan hunian lebih terbatas ketersediaannya); daya beli masyarakat (masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan mulai mengurangi konsumsi makanan).

Laporan Situasi

  • BNPB melaporkan per 9 September pukul 09:00 WIB dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Manggarai Timur:

Kabupaten

Jumlah pengungsi

Jumlah Rumah Rusak

Manggarai Timur

24.124

24.392

Manggarai

12.585

22.758

Manggarai Barat

8.576

9.742

Nagekeo

6.936

15.402

Ngada

4.889

12.297

Sikka

3.462

4.248

Ende

0

10.147

Total

60.572

98.986

  • Dampak kerusakan tercatat pada 157 fasilitas pelayanan kesehatan, 2.147 fasilitas pendidikan, 663 kantor, dan 602 rumah
  • Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan SK Gubernur NTT Nomor 325/KEP/HK/2026 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 15 hari dari tanggal 29 Agustus hingga 12 September
  • Kementerian Kesehatan di dalam laporan 9 September menyampaikan kasus ISPA sebanyak 24.435 kasus (Kab. Manggarai, Sikka, Nagekeo, Ende, Ngada, Manggarai Barat dan Manggarai Timur) dan terdapat kasus Gigitan Hewan Penular Rabies sebanyak 789 kasus (Kab. Nagekeo, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur).
  • Analisis dari data sektor kesehatan pada dashboard BNPB per 9 September 2026 pukul 09:00 WIB menunjukkan bahwa:
    • sebagian besar kerusakan dari 157 fasilitas kesehatan yang terdampak berada pada kategori ringan hingga sedang (rusak berat 40 unit/25.5%, rusak sedang 58 unit/36.9%, dan rusak ringan 59 unit/37.6%), namun jumlah rusak berat masih cukup signifikan dan memerlukan perhatian rehabilitasi segera.
    • Rumah sakit (RS) merupakan fasilitas dengan tingkat dampak yang cukup tinggi (18 unit: 3 rusak berat, 4 rusak sedang, dan 11 rusak ringan). Hampir 1 dari 3 RS 7 unit RS aktif merawat dan 40 unit disiagakan. Namun masih terdapat 47 RS yang dapat beroperasi (7 merawat + 40 siaga), sehingga kapasitas layanan rujukan masih tersedia. Risiko utama adalah keterbatasan layanan spesialistik apabila RS yang rusak berat merupakan rumah sakit rujukan utama.
    • Puskesmas merupakan kategori fasilitas kesehatan yang paling terdampak secara operasional (139 unit; 37 rusak berat, 54 rusak sedang, dan 48 rusak ringan) menunjukkan layanan kesehatan primer di tingkat kecamatan menjadi sektor paling rentan. 118 puskesmas aktif merawat dan 188 unit disiagakan.
    • Seluruh pustu (puskesmas pembantu) tercatat dala kondisi siaga (1.121 unit). Oleh karena itu pustu berpotensi menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan dasar sementara jika akses ke puskesmas atau rumah sakit terganggu, dengan penyediaan sumber daya manusia yang memadai.
  • Di sektor pendidikan, tingkat kerusakan ruang kelas yang mencapai sekitar 63% dari seluruh sekolah di kabupaten terdampak menunjukkan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya pemulihan gedung sekolah, tetapi juga memastikan proses belajar tetap berjalan melalui penyediaan 6.089 ruang kelas darurat, relokasi pembelajaran, serta dukungan bagi lebih dari 60 ribu warga sekolah yang mengungsi. Fokus jangka pendek adalah pada keberlangsungan layanan pendidikan, sedangkan fokus jangka menengah adalah rehabilitasi 712 sekolah yang mengalami kerusakan berat.

Indikator

Jumlah

Satuan pendidikan terdampak

2.147 sekolah

Siswa terdampak

261.602 siswa

(135.080 laki-laki/51,6% dan 126.522 perempuan/48,4%)

Guru & tenaga kependidikan terdampak

29.997 orang

Warga sekolah mengungsi

60.472 orang

Sekolah rusak berat

712 sekolah

Ruang kelas rusak

8.353 ruang

Kebutuhan ruang kelas darurat

6.089 unit

  • Di sektor infrastruktur dengan analisis data dari Kementerian PU pada dashboard BNPB, data menunjukkan bahwa bencana telah menyebabkan 1.024 infrastruktur terdampak pada 8 kabupaten/kota, dengan cakupan 17 jenis infrastruktur dan rata-rata 128 infrastruktur terdampak per Kondisi ini mengindikasikan dampak yang luas, lintas sektor , dan berpotensi mengganggu pelayanan publik, aktivitas masyarakat, serta proses pemulihan pascabencana. Fokus utama penanganan perlu diarahkan pada pemulihan infrastruktur vital yang mendukung keselamatan masyarakat, kelancaran logistik, layanan kesehatan, serta keberlangsungan fungsi pemerintahan dan pendidikan.
  • Di sektor perlindungan, seorang anak perempuan berusia sekitar 15 tahun yang mengungsi akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan menjadi korban dugaan pemerkosaan di lokasi pengungsian. Korban telah mendapatkan pendampingan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pemerintah Kabupaten Sikka, serta berbagai pihak terkait. Kasus ini telah diproses secara hukum terhadap pelaku, sementara pemerintah bersama BNPB, Kemensos, dan Kemenko PMK melakukan penguatan langkah perlindungan melalui pendataan pengungsi serta penyediaan tenda khusus bagi perempuan dan anak untuk mengurangi risiko kekerasan dan meningkatkan keamanan di lokasi

Respons Pemerintah

  • Dashboard Tanggap Darurat Bencana Gempabumi Flores M7.7 BNPB dapat diakses pada https://data.bnpb.go.id/gempantt2026 yang telah mengintegrasikan laporan harian Klaster Kesehatan yang dapat diakses pada https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dashboard-eoc/gempa-ntt.
  • BNPB melaporkan pada 9 September bahwa Tim Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB mendampingi pendataan, verifikasi, validasi rumah rusak di 7 kabupaten dan akan bekerja sama dengan Tim Manajemen Penanganan rumah rusak ringan dan sedang akan mendapatkan perbaikan in-situ, stimulan dan sembako. Sedangkan rumah rusak berat mendapatkan opsi Hunian Sementara (Huntara), Dana Tunggu Hunian (DTH), atau Hunian Tetap (Huntap) in-situ sesuai usulan Pemda. Di Kab. Sikka sudah mulai dibangun huntara. Pemerintah juga mendorong pembentukan pengungsian terpadu untuk rumah rusak yang belum bisa ditempati. Satgas Terpadu Penanganan Korban Gempa Flores telah membentuk satuan darat dengan menggunakan motor trail untuk wilayah sulit terjangkau.
  • Berdasarkan dashboard BNPB, ada 44 donatur dari kementerian/lembaga, TNI/Polri, OPD, dan entitas di bawah TNI/Polri seperti Persatuan Istri Angkatan Udara dengan jenis bantuan dan jumlah donatur sebagai berikut:
  • Dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan dukungan UNFPA, akan melakukan rapat koordinasi reaktivasi Subklaster Pencegahan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PP KBG PP) dalam penanggulangan bencana Provinsi NTT pada 9 September 2026.

Respons Multipihak termasuk Unsur Nonpemerintah

  • IHCP melengkapi pencatatan pada https://bit.ly/Pemetaan5WGempaTsunamiFlores2026 dengan jumlah penerima manfaat 78.984 jiwa. Para perwakilan lembaga/organisasi yang belum mengisi, mohon menghubungi Sekretariat IHCP melalui email ihcp.secretariat@gmail.com untuk pengisian formulir 5W agar tercatat dalam dashboard IHCP untuk dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Per 9 September 2026 pukul 18:00 WIB, PMI, HFI, dan jejaring IHCP telah melayani 522.182 jiwa (Angka cakupan layanan ini bersifat kumulatif dan dapat bersifat duplikasi antarjenis layanan maupun antarorganisasi; angka tersebut tidak merepresentasikan jumlah penerima manfaat unik).
  • Joint Needs Assessment (JNA/Penilaian Kebutuhan Bersama): HFI mempresentasikan hasil pengkajian 5 sektor yaitu Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Hunian, Gizi dan Pangan, Kesehatan, serta Akses Pasar pada 7 September 2026 dan selanjutnya kepada kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lembaga yang melakukan pendataan adalah anggota HFI dan jejaring IHCP yaitu: MDMC, Wahana Visi Indonesia, Caritas Indonesia, Dompet Dhuafa, YAKKUM Emergency Unit (YEU), Human Initiative, Rumah Zakat, YKMI, LPBI NU, DT Peduli, ADRA Indonesia, GMIT/Biro PRB PGI, Save The Children, Pena Bulu, PMK, Yayasan CIS Timor Indonesia, WLHL, PAPHA Indonesia, ASPPUK, APAD Indonesia, AYO Indonesia, Yayasan ActSEA, Islamic Relief Indonesia, Yayasan Nusa Lestari Hijau, dan FREN.
  • Joint Market Assessment (JMA/Penilaian Pasar Bersama): Pengumpulan data dilakukan pada 1 hingga 6 September. Cleaning data dilakukan pada periode 7-10 September dilanjutkan dengan analisis data pada 10 hingga 13 September. Direncanakan paparan hasil JMA akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait pada 14 atau 15 September 2026.
  • Klaster Logistik:
    Dashboard BNPB (https://data.bnpb.go.id/gempantt2026) melaporkan bantuan logistik yang telah diterima (baik dari kementerian/lembaga dan unsur nonpemerintah) dan didistribusikan sebagai berikut: 
  • Klaster Kesehatan per 9 September 2026: 12 tim/individu tengah melakukan kegiatan layanan kesehatan dengan total 97 personel di lapangan. Untuk EMT (non individual) yang siap dimobilisasi dapat mengisi form https://forms.gle/efwaQnQVizHw7P1t5 dan memilih lokasi (kabupaten) penugasan. Narahubung: Corona Rintawan: +62 882-2355-7711. Data pegiat layanan  kesehatan dapat  dilihat pada dashboard Klaster Kesehatan https://datastudio.google.com/u/0/reporting/35badcdd-7dd0-4208-9bc5-573007f8b8eb/page/Rkk6F).              Laman        Klaster Kesehatan              dapat diakses pada: https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dashboard-eoc/gempa-ntt.
  • Klaster Pendidikan: Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) Kemendikdasmen akan mengadakan rapat koordinasi untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di Masa Tanggap Darurat Gempa Flores NTT, pada 10 September 2026 pukul 08.30 WITA/07.30 WIB melalui Zoom: https://us06web.zoom.us/j/9396179296?pwd=ITaO2zxRI9RysOXTRiqWOlTHGfsAob.1Comn= 85339825630, ID Rapat: 939 617 9296, Kode Sandi: SPAB2026.
  • Klaster Pengungsian dan Perlindungan:
    – Sub-Klaster Shelter: Rapat Koordinasi Sub-Klaster Shelter Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat, 4 September 2026, dipimpin oleh Bapperida Provinsi NTT untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan kebutuhan hunian masyarakat terdampak gempa Flores. Pertemuan diikuti oleh 28 lembaga dengan 77 peserta secara online, terdiri dari unsur pemerintah, PMI, IFRC, lembaga kemanusiaan, dan mitra teknis. Rapat membahas kebutuhan utama Shelter, meliputi hunian darurat/sementara, terpal dan tenda, shelter toolkit, material perbaikan rumah, air bersih dan sanitasi, serta dukungan teknis untuk pembangunan dan perbaikan rumah yang aman terhadap gempa. Sejumlah mitra telah dan akan memberikan dukungan, termasuk PMI, Habitat for Humanity Indonesia, dan Caritas Indonesia. Salah satu peserta juga menyoroti kebutuhan dukungan hunian di Pulau Palue, khususnya bagi masyarakat yang masih tinggal di tenda/terpal.
    Fokus tindak lanjut adalah konsolidasi data, gap mapping, dan penguatan koordinasi melalui Shelter 5W. Sub-Klaster Shelter akan menyesuaikan dan membagikan format 5W untuk diisi oleh seluruh mitra dan dikonsolidasikan dengan data pemerintah, hasil verifikasi/validasi rumah rusak, serta Joint Needs Assessment (JNA). Diskusi dengan Tim IM Klaster PP NTT akan dilakukan sebagai langkah awal untuk membahas mekanisme dan integrasi data 5W. Hasilkonsolidasi akan menjadi dasar penyusunan gap mapping dan joint response plan, sekaligus mengurangi potensi duplikasi dan mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Tindak lanjut lainnya mencakup pembentukan Technical Working Group (TWG), penunjukan focal point Shelter, integrasi dengan AMPL/WASH, serta penerapan prinsip aman, layak, bermartabat, inklusif, partisipatif, dan Build Back Safer.
  • Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan: Rapat koordinasi subklaster PPKBGPP pada 9 September 2026 yang dipimpin Deputi Perlindungan Hak Perempuan menegaskan bahwa DP3A Provinsi NTT, dihadiri oleh 53 peserta bersama berbagai lembaga mitra (PKBI, Plan, MDMC, WVI, BKKBN, Dinkes, PRB Sinode GMIT) terus memperkuat kolaborasi intervensi langsung—seperti penanganan KBG, psikososial (PSS), Pos SAPA mobile, hingga penyediaan tenda kespro—guna mengatasi berbagai tantangan berat di lapangan (seperti keterbatasan tenda, akses pengungsian mandiri/kepulauan, kelangkaan BBM, minimnya data rentan, serta kekhawatiran akuntabilitas anggaran) menjelang berakhirnya masa tanggap darurat pada 11–12 September 2026, dengan komitmen pendampingan berlanjut dari sejumlah mitra hingga 3 bulan ke depan.
  • Kelompok Kerja Bantuan NonTunai (Pokja BaNTu): memfokuskan kegiatan pada JMA. (lihat catatan di atas tentang JMA).
  • Kelompok Kerja Pelibatan Masyarakat (Pokja PM): mekanisme umpan balik respons gempa bumi Flores (https://bit.ly/umpanbalikresponflores) terus disosialisasikan kepada penyintas dan akan dimutakhirkan secara reguler pada saat rapat koordinasi di Posko PDB.

Koordinasi dan Narahubung

  • Pos Pendamping Nasional (Pospenas) Labuan Bajo mencakupi wilayah Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
  • Posko Utama Penanganan Darurat Bencana (Posko Taktis) di Maumere mencakupi wilayah Ende, Nagekeo, dan Sikka.
  • Rapat koordinasi:

Jenis rapat

Frekuensi Rapat

Waktu

Rapat koordinasi harian BPBD Provinsi NTT dan Masyarakat Sipil untuk

Respons Gempa Flores

Harian

16:00 WITA

Sub-Klaster Gizi tingkat

provinsi

Mingguan, setiap Kamis

07:00 WITA

Sub-Klaster Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL) dipimpin BPBD NTT

Mingguan, setiap Jum’at

15:00 WITA

Klaster Pengungsian dan

Perlindungan

Mingguan, setiap Sabtu

10.00 WITA.

Rapat Koordinasi Sub-Klaster Perlindungan Lansia

dan Kelompok Berisiko (LDR) Provinsi NTT

Mingguan, setiap Sabtu

14:00-16:00 WITA

Rapat koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan bersama Dinas Sosial Provinsi NTT –

difasilitasi oleh WVI

Mingguan, setiap Sabtu

10:00 WITA

  • Narahubung Posko Utama BPBD:

1

Nagekeo

Johanes D. Kristianus

0812-3940-4819

Don Roberto

0813-1471-9799

    

Gasper N.L. Manisa

0815-2995-5149

2

Ende

Yulius Riwu

0811-3818-144

Johannes Marianus

0852-5347-0210

    

Moses Seko

0813-3911-4118

3

Ngada

Egild Johanes

0823-3554-5496

Yanti Kana Talo

0813-3134-1432

    

Maria M. Lodo

0823-4068-8840

4

Manggarai Timur

Agus Salim

0812-3971-0002

Hansen Molana

0852-3924-6677

    

Oce Nenotek

0813-3978-0140

5

Manggarai Barat

Nicolaus Tolentino

0852-5394-7422

Syafrudin Herman

0813-3875-8353

6

Manggarai

Yoseph P. Cetak

0821-4478-8566

Nurhayati Burhan

0813-3944-1765

    

Tinike Dima

0821-4741-2202

7

Sikka

Conshita Dhiu

0813-1515-4276

Richard Pelt

0822-3696-8996

  • Koordinasi unsur non-pemerintah:
    • Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nusa Tenggara Timur dengan dukungan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) Hub di Sekretariat Bersama (Sekber) di kantor BPBD NTT.
      • Forum PRB: Norman Riwu Kaho, +62 813 8660 5131
      • HFI Hub: Adi, PGI/Gereja Masehi Indonesia Timur (GMET), +62 852-3918-9523
    • Kabupaten Manggarai: difasilitasi Caritas Indonesia melalui pertemuan awal pada, Rabu, 19 Agustus, pukul 18:00 WITA di Pos Layanan Caritas, untuk melakukan pemetaan siapa-melakukan-apa-di mana. Narahubung: Salomo Marbun (+62 821 1658 6289).
  • Kontak koordinasi Klaster Penanggulangan Bencana:

Klaster

Koordinator di Tingkat Nasional

(Kementerian/Lembaga)

Koordinator di Daerah

Focal point Unsur Nonpemerintah

Logistik

Pos Dukungan Logistik Nasional (Posduklognas di Halim Perdana Kusuma) BNPB

Maryanto

Erry         Prawisuda, BNPB (Labuan Bajo)

+62 877-7704-0003

Max BNPB (Maumere)

+62 812-1959-3322

PMI

Ilham

+62 857-1713-5457

Pencarian dan Pertolongan (SAR)

Basarnas Emi Freezer

+62 853-8572-0207

Kantor SAR NTT Asfan

+62 852-3818-0119

PMI Prov NTT: Adrian

+62 821-4406-8432

PMI Manggarai Timur Alfred

+62 823-1806-7843

PMI Manggarai: Tommy Hikmat +62

852-9230-9571

PMI Nagekeo: Owen

+62 821-4516-4767

PMI Sikka: Lado +62 823-3907-4546

Pengungsian dan Perlindungan

Kementerian Sosial Delmi

+62 812-4521-3641

Dinas Sosial

Adrianus, Kabid Bencana dan Migran Dinas Provinsi

NTT

WVI – Severinus Budiman +62 813-

3936-8997

Pengungsian dan Perlindungan:

Sub-Klaster Shelter

Kementerian Sosial

 

PMI

Ridwan C. Sobri

+62 821-1191-6892

Pengungsian dan Perlindungan:

Sub-Klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (PP KBG)

Dian Ekawati, Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat (RTKKSD)

0812-8674-0730

UPTD PPA Prov. NTT 08123788649 ( Dessy

Luttuh) dan 082170242740 (Pak Jefri)

UPTD PPA KAB.

Manggarai 0812-3857-7500 (IBU Yul Makmur)

UPTD PPA KAB. Ngada 0812-3799-8932 IBU Mila

dan 081239771704 Ibu

Onny Milo

UPTD PPA KAB.

Manggarai Timur 0812-

3642-9849 Ibu Maria Ratna.

UPTD PPA KAB.

Manggarai Barat 0821-

4515-6720 Marisa Pramarika Utami

UPTD PPA KAB. SIKKA 0813-8027-5034 ibu

Maria

UPTD PPA KAB. Ngaekeo 082145841508 Ekaputri

Yayasan Pulih Jackie

+62 812-8855-2332

  

* UPTD PPA = Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak

 

Pengungsian dan Perlindungan:

Sub-Klaster Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL)

 

Bapak John Paut Kabid IK Bapperida Prov.NTT

+62 813-3940-9154

Rostia La Ode Pado Anggota Tim Pendukung Pokja AMPL/UNICEF

Prov.NTT

0852-5542-2262

Pengungsian dan

Perlindungan:

Sub-Klaster Dukungan Psikososial

  

MDMC

Nata Hendriati

+62 856-5205-8611

Pengungsian dan Perlindungan: Kelompok Kerja Bantuan

Nontunai

  

Nurmauli Wahana Visi Indonesia

+62 812-9820-0986

Pengungsian dan Perlindungan:

Kelompok Kerja Pelibatan Masyarakat

  

Plan Indonesia Sandy Boy

+62 822-4281-2888

Kesehatan

Puskris Tanggap Darurat Katimker TD Bapak Budiman +62 822-6097-

9787

Ibu Agnes (Puskris) +62 812-4666-7484

HEOC Nagakeo: drg. Emerentiana (Kadinkes) 087734416027

HEOC Ngada: dr.Yovita Maria B. Moi, M.M (081398307278)

HEOC Manggarai Barat: drh. Theresia P (082237188818)

HEOC Manggarai: Safrianus H. Djehaut., M.Si ( 0812 4619 9113 )

HEOC Manggarai Timur: dr. Surip Tintin (0813-5369-9358)

HEOC Ende: Fransisca Nusanumba (081338692785)

HEOC Sikka: Petrus Herlemus (08113838891) HEOC NTT Prov: Ruth D. laiskodat, S.Si, Apt, MM

(0812-3646-198)

MDMC

Dr. Corona,

+62 882-2355-7711

Kesehatan -Sub Klaster Kesehatan Reproduksi

Direktorat Kesehatan Keluarga

Dr. Yusuf

+62 813-7062-4261

Dinas Kesehatan NTT Ibu Damiana Djahari Kabid Kesmas

+62 813-3932-1141

MDMC

Nur Asiah

+62 812-8864-3461

   

PKBI

Dwi Y. Hermawan

+62 856-4015-6233

Pendidikan

Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana

Jamjam Muzakki

+62 812-1270-0674

  

Permintaan dukungan untuk IHCP

  • Meskipun jumlah pengungsi yang tercatat telah menurun, kebutuhan koordinasi tetap penting karena pengungsi tersebar di tujuh kabupaten, banyak masyarakat masih tinggal di shelter mandiri dekat rumah, dan respons mulai bergeser menujutransisi dan pemulihan dini, dengan kebutuhan dukungan dari IHCP sebagai berikut:
    • Koordinasi untuk sektor/ sub klaster shelter dan layanan dukungan psikososia l;
    • Dukungan information management (membuat infografis, pemetaan, dan database 3W/4W/5W);
    • Memfasilitasi koordinasi multi-pihak di tingkat kabupaten;
    • Penyusunan joint response plan (rencana respons bersama).

Daftar Kontak

  1. Desk Relawan NTT: Ade Ndoen (CIS Timor) +62 821-4729-0390
  2. HFI Hub dan personel yang diturunkan ke lapangan:
    • Caritas Indonesia – Rudy Raka +62 853-3333-3831
    • WVI – Severinus Budiman +62 813-3936-8997
    • Rumah Zakat – Ahmad Ma’ruf +62 823-3099-6300
    • DT Peduli – Andri +62 813-2189-6192
    • ADRA Indonesia – Aryo Saptoaji +62 822-1467-3822
    • BAZNAS Taufiq H +62 813-8640-7573
    • YEU – Erni +62 813-2971-4339)
    • Dompet Dhuafa – Eka +62 877-7166-5816
    • Human Initiative – Deni +62 817-803-181
    • Habitat for Humanity Indonesia – Tanti +62 818-0278-4664
    • Nurul Hayat – Handi +62 851-6303-1055
    • AMCF – Darto Aqli +62 852-5864-3446
    • MDMC – Indra +62 812-2832-4625
    • PGI – Adi +62 852-3918-9523
    • YCWS -Titin +62 822-9866-7949
    • YKMI – Felix Boro +62 822-4721-0816
    • NU Peduli (LPBI): Ajhar Jowe +62 812-9202-0283
    • World Harvest: Urbanus Ende +62822-3618-5214 dan Marthen Kupang +62 812-1094-859
  3. PMI Prov NTT: Adrian +62 821-4406-8432
  4. PMI Manggarai Timur: Alfred +62 823-1806-7843
  5. PMI Manggarai: Tommy Hikmat +62 852-9230-9571
  6. PMI Nagekeo: Owen +62 821-4516-4767
  7. PMI Sikka: Lado +62 823-3907-4546
  8. PKBI: Anindhita – 082234451177 (HQ) C Moudy – 085339034215 (NTT)

Sektor Kesehatan

  • RSUD Hendrikus Fernandes: Goris Koten (Direktur) 0812-3843-3165
  • RSP Adonara: Danny Gunawan – Direktur 0812-3777-2520
  • RSP Solor: Adi – Direktur 0813-3940-9755
  • RSUD T.C. Hillers Maumere: dr. Paulus Lameng – Direktur 0812-3818-1585
  • RS Elisabeth Lela: dr. Liskar – Direktur 0852-6000-1062
  • RS Gabriel Kewapante: dr. Joan Puspita Tanumihardja – Direktur 0813-3949-5409
  • RSUD Ende: Ester Puspa – Direktur 0812-3658-2255
  • RSP Tanali: Ady Cahyadi – Direktur 0813-3214-4474
  • RS Antonius Jopu: Sr. Maria Goreti – Direktur 0813-1965-6784
  • RSUD Aeramo: Chandra – Direktur 0812-3876-6303
  • RSP Raja: Angel Calista – Direktur 0822-3633-8042
  • RSUD Bajawa: Rony Due – Direktur 0822-9393-6829
  • RSP Riung: Domi Rato – Direktur 0812-3952-2065
  • RSUD Borong: Nensi – Direktur 0813-3912-6727
  • RSP Watunggong: Maria Figiliana – Direktur 0812-3812-3635
  • RSUD Ruteng: Vian Ampur – Direktur 0813-3752-1799
  • RSP Reo: Is Djenaur – Direktur 0821-4733-5574
  • RS Rafael Cancar: dr. Philipus Mantur – Direktur 0813-3932-8957
  • RSUD Komodo: Florida – Direktur 0812-6586-1294
  • RS Siloam: Nina Pratama – Direktur 0811-4800-020
  • RSU Santo Yoseph Labuan Bajo: Erlinda Selis – Direktur 0812-3799-3467

Sektor Pendidikan

  • BPMP Provinsi NTT: Faiz +62 812 3951 0133
  • BGTK Provinsi NTT: Regina +62 812 3925 6525
  • Disdikbudpora Sikka: Patris Pederiko: +62 821 4681 7814
  • Disdik Manggarai: Emiliano +62 811 3823 179
  • Disdikbud Manggarai Timur: Marselinus Enggu +62 852 3043 3915
  • Disdik Ende: Venantius Minggu +62 813 3829 1927
  • Disdik Ngada: Jack Mite +62 851 6184 8265

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daftar Isi

→ Index