• 07 May
  • 2026

LAPORAN SITUASI RESPONS BENCANA SUMATRA #7

2 Januari 2026

Sorotan

  • Per 1 Januari 2026, BNPB melaporkan jumlah pengungsi telah berkurang menjadi 380.360 orang. Jumlah korban tewas telah mencapai 1.157 dan 165 orang hilang di tiga provinsi tersebut. 
  • Jumlah pengungsi terbanyak terdapat di Provinsi Aceh sesumlah 356.655 pengungsi. Di Sumatra Utara sejumlah 13.770 orang mengungsi, dan di Sumatra Barat terdapat 9.935 pengungsi.
  • 23 Kab/Kota Telah Menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan (6 di Aceh, 8 di Sumatra Utara, 9 di Sumatra Barat). Sementara itu tujuh kabupaten/kota dalam proses penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan (satu di Aceh, lima di Sumatra Utara, satu di Sumatra Barat).
  • BNPB melaporkan per 1 Januari 2026 total  3.188 satuan pendidikan terdampak dengan  6.431 ruang kelas rusak. Kebutuhan di sektor pendidikan meliputi 141.335 school kit, 2.873 kebutuhan ruang kelas darurat, dan 16.239 family kit. Selain itu, kelompok rentan yang terdampak ada sejumlah 106.023 bayi, 418.941 balita, 107.092 ibu hamil, 108.413 ibu menyusui, dan 486.073 lansia.
  • Presiden Prabowo Subianto didampingi Menko Infrastruktur, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan hadir di Lokasi Pengungsian Batu Hula, Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan, pada 1 Desember untuk meninjau langsung kondisi lapangan termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar. 
1.157
Meninggal (BNPB)		165
Orang hilang (BNPB)		380.360
orang Pengungsi (BNPB		178.479
Rumah rusak  (BNPB)

Laporan Situasi

  • BNPB melaporkan per 1 Januari 2026,  jumlah pengungsi telah berkurang menjadi 380.360 orang. Jumlah terbanyak di Aceh sebesar 356.655 orang dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Aceh Utara (166.920) disusul Aceh Tamiang (114.987), dan  Gayo Lues (17.784).  Di Sumatra Utara sejumlah 13.770 orang mengungsi. Pengungsi terbanyak terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan (4.693), dan Tapanuli Utara (4.161) dan Langkat (2.856). Di Sumatra Barat terdapat 9.935 pengungsi dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Agam (4.316), Tanah Datar (1.637), dan Padang Pariaman (848). Jumlah korban tewas telah mencapai 1.157 dan 165 orang hilang. 
  • Jumlah rumah rusak dilaporkan BNPB per 2 Januari 2026 mencapai 178.479. Rumah rusak berat berjumlah 52.303, rusak sedang 43.933, dan rusak ringan 82.243.
  • Total 23 Kab/Kota Telah Menetapkan Status Transisi Daruratke Pemulihan (6 di Aceh, 8 di Sumatra Utara, 9 di Sumatra Barat). Sementara itu tujuh kabupaten/kota dalam proses penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan (satu di Aceh, lima di Sumatra Utara, satu di Sumatra Barat).
  • BNPB melaporkan per 1 Januari,  3.188 satuan pendidikan terdampak dengan total 6.431 ruang kelas rusak. Kebutuhan di sektor pendidikan meliputi 141.335 school kit, 2.873 kebutuhan ruang kelas darurat, dan 16.239 family kit. Selain itu, kelompok rentan yang terdampak ada sejumlah 106.023 bayi, 418.941 balita, 107.092 ibu hamil, 108.413 ibu menyusui, dan 486.073 lansia.
  • Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan per 31 Desember bahwa perbaikan untuk 34 ruas jalan terdampak telah 100% selesai, sementara itu perbaikan titik jembatan putus dan pembersihan longsoran tebing, longsor sebagian badan jalan putus, dan badan jalan putus telah 99.72% selesai. Pembersihan material banjir dan normalisasi masih terus dilakukan. 
  • MDMC melaporkan pada 30 Desember bahwa kondisi sosial masyarakat terdampak bencana saat ini sangat dinamis; sebagian dari mereka mulai bangkit, namun sebagian besar masih bergantung penuh pada bantuan. Di kamp pengungsian padat (seperti di Aceh Utara dan Tapanuli Tengah), laporan kasus ISPA, diare, dan penyakit kulit (kutu air/gatal-gatal) meningkat tajam. Stok obat-obatan spesifik (salep kulit, antibiotik anak) mulai menipis di beberapa titik terisolir. 
  • Di sektor pendidikan, karena ratusan gedung sekolah rusak atau masih tertimbun lumpur, tenda-tenda darurat sedang didirikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah didukung NGO agar anak-anak bisa memulai semester baru tepat waktu. Di beberapa kabupaten yang terdampak parah, ujian akhir semester resmi ditiadakan atau ditunda, dan penilaian diganti dengan asesmen darurat.
  • Per laporan BNPB 1 Desember 2025, jumlah rumah rusak berat di Aceh mencapai 44.673 unit dengan jumlah terbesar di Aceh Tamiang sebesar 13.669 unit dengan usulan pembangunan huntara sebanyak 23.317 unit. Sementara itu di Sumatra Utara rumah rusak berat berjumlah 5.890 unit dengan usulan pembangunan huntara sebanyak 1.330 unit dan 3.692 hunian tetap, di Sumatra Barat 2.997 unit rumah rusak berat dan usulan 872 unit huntara. 
  • Untuk pembangunan huntara di Provinsi Aceh, empat dari 12 kabupaten/kota  yang mengusulkan pembangunan huntara sudah berproses pembangunan fisik yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Pidie Jaya, dan Pidie. Saat ini sedang dibangun 600 unit huntara oleh Danantara dan 96 unit oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 198 unit oleh Pemda Aceh Tamiang. 

Respons Pemerintah

  • Total logistik yang ditangani Klaster Logistik Nasional di Bandara Halim dan telah didistribusikan sejak 29 November hingga 2 Januari 2026 telah mencapai 1.786,9 ton melalui pengiriman pesawat charter BNPB (55 sortie), pesawat Hercules (53 sortie), transportasi darat (41 truk) dan kapal laut (6 pelayaran). Buffer stock gudang di Bandara Halim tersisa 2.612 kg. 
  • Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih terus dilakukan. Di Aceh, dikerahkan tiga pesawat dan hingga 1 Januari 2026 telah dilaksanakan 317 sortie dengan 299.600 kg bahan semai. Di Sumatra Utara, dikerahkan 3 pesawat yang melakukan 201 sortie OMC dengan total 173.400 kg bahan semai. Di Sumatra Barat 3 pesawat dikerahkan untuk 288 sortie dengan 288.125 kg bahan semai. 
  • Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan per 31 Desember bahwa perbaikan untuk 34 ruas jalan terdampak telah 100% selesai, sementara itu perbaikan titik jembatan putus dan pembersihan longsoran tebing, longsor sebagian badan jalan putus, dan badan jalan putus telah 99.72% selesai. 
  • Per 2 Januari, Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa pemerintah telah mengerahkan 1.573 alat berat dan pendukung, 47 jembatan Bailey telah terdistributi, penggunaan 464 sarana dan prasarana pengungsian, 25 sumur bor air baku, dan 2.729 personnel untuk memperbaiki 1.096 infrastruktur terdampak.
  • Di Sumatra Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, huntara sudah dibangun dan dalam proses penyelesaian untuk unit ketiga, sementara itu pemasangan rangka unit keempat sudah dimulai. Pembangunan huntap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Yayasan Buddha Tzu Chi sudah dimulai dengan peletakan batu pertama di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.
  • Di Sumatra Barat, progres pembangunan huntara di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan rata-rata sudah mencapai 50% hingga 67%.
  • Data Tunggu Hunian (DTH) di Aceh diusulkan untuk 11.414 KK dan 22 KK sudah tersalurkan, di Sumatra Utara ada 4.502 KK diusulkan dan DTH sudah disalurkan untuk 92 KK. Di Sumatra Barat, DTH diusulkan untuk 2.227 KK dan sudah disalurkan untuk 248 KK. 
  • Rapat Percepatan Pemutakhiran Postur Risiko Pascabencana untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang dipimpin oleh BNPB dan dihadiri oleh Kemenko Infrastruktur dan Wilayah, Kemenko PMK, Kemendagri, KLHK, BRIN, BIG, Bappenas, APDI, perwakilan akademia, telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2025. Rapat ini bertujuan untuk sinergi pendataan dalam upaya pembaruan postur risiko pascabencana di ketiga provinsi yang dapat membantu proses pemulihan (build back better, safer, and sustainable).
  • Kementerian Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kayu Hanyutan Akibat Bencana Banjir Sebagai Sumber Daya Material Untuk Rehabilitasi dan Pemulihan Pasca Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Keputusan ini memuat ketentuan penggunaan pemanfaatan kayu hanyutan dari kawasan hutan maupun luar kawasan hutan yang hanyut terbawa banjir untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat terdampak dan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.

Respons Klaster Penanggulangan Bencana

  • Pos Pendamping Nasional (Pospenas) yang dipimpin BNPB di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat mengkoordinasikan dukungan Klaster Penanggulangan Bencana dan integrasinya dengan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) di wilayah terdampak. 
  • Koordinator Antar-Klaster Penanggulangan Bencana (sesuai dengan Surat keputusan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana): Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB. Pendukung fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah: MPBI melalui Platform Koordinasi Kemanusiaan Indonesia/Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP).
  • Secara keseluruhan, sesuai dengan laporan yang tercatat oleh IHCP mulai tanggal 6 Desember hingga 2 Januari 2026, anggota klaster,  sub-klaster, kelompok kerja, dan individu telah melayani 1.912.881 jiwa. 

Laporan kegiatan harian klaster-subklaster IHCP mulai 6 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 adalah sebagai berikut (laporan per hari dapat dilihat pada https://bit.ly/3MvIGnz):

Klaster Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue)

Koordinator: Basarnas

  • Basarnas melaporkan perkembangan pencarian dan pertolongan di tiga provinsi terdampak per 2 Januari 2026 telah mengevakuasi 25.998 jiwa, korban selamat 24.929 jiwa, korban meninggal 1.069 jiwa dan pencarian 160 jiwa. Untuk operasi tanggal 2 Januari kekuatan SAR gabungan sebesar 307 pesonnel, dari sebelumnya mencapai 4.872 orang termasuk PMI dengan dukungan evakuasi dan pertolongan pertama untuk 6.000 jiwa pada 29 Desember 2025.
  • Sarana dan prasarana SAR Basarnas adalah satu helicopter (Bolcow HR-1522) dan satu kapal (KN Nakula).
  • Sarana SAR lainnya yang digunakan adalah alat berat, mobil rescue car, rescue truk, motor trail, HART/ mountainering, perahu karet, radio/starlink, ruggear drone thermal, ekstrikasi.

Klaster Logistik

Koordinator: BNPB

Tim Pendukung (fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah sejak pembentukan klaster/sub-klaster di tahun 2014): PMI didampingi WFP melalui program reguler.

  • Total logistik yang ditangani Klaster Logistik Nasional di Bandara Halim dan telah didistribusikan sejak 29 November hingga 2 Januari 2026 telah mencapai 1.786,9 ton melalui pengiriman pesawat charter BNPB (55 sortie), pesawat Hercules (53 sortie), transportasi darat (41 truk) dan kapal laut (6 pelayaran). Buffer stock gudang di Bandara Halim tersisa 2.612 kg. https://www.pmi.or.id/dashboard/stock
  • Bantuan masuk ke gudang Klaster Logistik Nasional Halim diterima dari 427 donatur dengan kategori makanan, sandang, obat-obatan, hunian dan alat komunikasi. Tercatat bantuan kemanusiaan yang dikelola oleh Klaster Logistik Halim per 30 Desember 2025 mencapai 17.595.224,68 kg.
  • Kapal Kemanusiaan PMI – Kalla Lines akan melayani pengiriman bantuan kemanusiaan gelombang II dengan waktu sandar 2 Januari 2026 pukul 07:00 WIB dan waktu keberangkatan 3 Januari 2026 pukul 08:00 WIB di Terminal IKT Domestik Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (KM Omar Rasheed). Nara hubung: Ilham Huznul (Baim), PMI, 085717135457.
  • Klaster Logistik melanjutkan fasilitasi keterlibatan asosiasi sektor swasta dan badan usaha dalam pengiriman bantuan kemanusiaan termasuk Asosiasi Logistik dan Freight Forwarder Indonesia (ALFI) dan DHL Freight Forwarding, serta berbagi informasi kebutuhan dan kesenjangan melalui klaster nasional dan sub-nasional.

Klaster Kesehatan

Koordinator: Kementerian Kesehatan

Tim Pendukung (fasilitasi koordinasi unsur non pemerintah sejak pembentukan klaster/sub-klaster di tahun 2014): Dompet Dhuafa, Obor Berkat Indonesia (OBI), di dampingi WHO, UNICEF (Sub-Klaster Gizi), UNFPA melalui program reguler di sektor kesehatan. Pencatatan kegiatan harian anggota Klaster Kesehatan yang mendukung operasi penanganan darurat sejak 8 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 menunjukkan terlayaninya 186.691 penerima manfaat.

  • Sub-klaster Layanan kesehatan: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh telah melayani 18.056 jiwa dengan 348 tim relawan dengan 3.665 personnel dari 12 kabupaten/kota dan jumlah kunjungan untuk penyakit potensi KLB untuk 98.845 orang. 16 pegiat layanan kesehatan lainnya adalah JIP-ACS-IAC, BSI Maslahat-BSMI DI Jakarta-BSMI Sumatra Utara-BSMI Jawa Barat, FOZ, Harmoni Nusa, Laznas Nurul Hayat, LKC Dompet Dhuafa, Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Nurul Hayat, Obor Berkat Indonesia (OBI), Palang Merah Indonesia (PMI), Peduli Muslim,  Perifer Relawan Medis, Pusrehabkeshan Kemhan, Yayasan Save the Children Indonesia, Yayasan Sehat Hebat Data Aceh Indonesia (SEHAI). Dengan jumlah penerima manfaat: 53.208 jiwa.
  • Sub-klaster Kesehatan Reproduksi: Kementerian Kesehatan, BKKBN (Fasilitator PPAM Kespro Nasional), Dinas Kesehatan, dan 37 organisasi/lembaga nonpemerintah yaitu  ALF, Lintas Komunitas Motor, AnalLeuserFondation, Komunitas Motor (Perduatakan duniawi, Duastrok, Komunita Trill Agara, Pemuda Ketambe), AIPTKMI-IAKMI-FKM USU-Institute Kesehatan Sumatra Utara-Universitas Sari Mutiara, DoctorSHARE, IBI-AIPTKMI-IAKMI-UNFPA melalui program regulernya-Kemenkes-PKBI, ACS, IAC,  IDAI Aceh dengan Alumni FKUI, JIP,  Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), MDMC, LKC Dompet Dhuafa, Obor Berkat Indonesia (OBI), PKBI Daerah Sumatra Utara, PMI, UNMUHA-IBI Aceh-SEHAI-UNICEF melalui program regulernya-YAHIJAU-IDAI Aceh, YADUA Aceh, Yayasan Dokter Peduli/doctorSHARE. Jumlah penerima manfaat 5.609 iiwa.
  • Sub-klaster Kesehatan Lingkungan: Save the Children berkolaborasi dengan Yayasan Geutanyo dan Wahana Visi Indonesia (WVI). Jumlah penerima manfaat 3.868 jiwa.
  • Sub-klaster Nutrisi:  LKC Dompet Dhuafa, Wahana Visi Indonesia, Save the Children, UNICEF melalui program regulernya. Jumlah penerima manfaat 6.934 jiwa (termasuk 133 balita). 
  • Sub-klaster Promosi Kesehatan: MDMC, 171 penerima manfaat.

Klaster Pendidikan

Koordinator: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen)

Tim Pendukung  (fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah sejak pembentukan klaster/sub-klaster di tahun 2014): Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Pos Pendikan BPMB di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat didampingi UNICEF melalui program reguler di sektor pendidikan. Pencatatan kegiatan harian anggota Klaster Pendidikan yang mendukung operasi penanganan darurat sejak 8 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 menunjukkan telah tersalur bantuan pendidikan untuk 84.956 jiwa. 

  • Dukungan Psikososial: Dompet Dhuafa, Yayasan Plan International Indonesia, Tim Rumah Relawan Remaja, Wahana Visi Indonesia, Fakultas Psikologi UGM dan Universitas Syiah Kuala. Jumlah penerima manfaat: 26.724 jiwa. 
  • Pemberian Makan Bergizi Anak Balita: Wahana Visi Indonesia. Jumlah penerima manfaat: 559 jiwa.
  • Ruang Ramah Anak: Save the Children Indonesia bersama Yayasan Geutanyo. Jumlah penerima manfaat: 24.078 jiwa.
  • Sanitasi dan Air Bersih: Wahana Visi Indonesia, LTKL, Yayasan Puter Bogor. Jumlah penerima manfaat: 25.500 jiwa.
  • Distribusi tenda dan school kit: Pos Pendidikan BPMB Provinci Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, PMI. Jumlah tenda: 55 unit dan 8.000 school kit.
  • Sekolah darurat: MDMC dengan total penerima manfaat: 95 jiwa

Klaster Pengungsian dan Perlindungan

Koordinator: Kementerian Sosial

Tim Pendukung (fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah sejak pembentukan klaster/sub-klaster di tahun 2014):

Sub-Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL): Mercy Corps Indonesia (Aceh), Yayasan PKPA di Sumatra Utara, dan relawan IHCP di Sumatra Barat didampingi UNICEF melalui program reguler di sektor perlindungan.

Sub-klaster Shelter/Hunian: PMI didampingi IFRC melalui program reguler.

Sub-klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian: IOM melalui program reguler

Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PPKBGPP): Obor Berkat Indonesia (OBI), UNFPA melalui program reguler dengan KemenPPA.

Sub-klaster Perlindungan Anak: UNICEF melalui program reguler 

Sub-klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko Lebih: Yakkum Emergency Unit, CBM Global Disability Inclusion, dan ASB. 

Sub-klaster Dukungan Psikososial: MPBI; di Aceh: Sigma Initiative Indonesia; di Sumatra Utara: WVI; di Sumatra Barat: MDMC

Kelompok Kerja Bantuan Nontunai (BaNTu):  WVI

Anggota Klaster Pengungsian dan Perlindungan yang mencatatkan kegiatan dukungan operasi penanganan darurat harian sejak 8 Desember hingga 2 Januari 2026 telah melayani 1.126.921 jiwa serta rencana bantuan nontunai untuk 19.548 jiwa.

  • Sub-Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan: tercatat 30 organisasi/lembaga yaitu ASB, APAD Indonesia, Children Youth Disability for Changes (CYDC) Aceh, Unit LIDI BPBD Jawa Tengah, DMC Ikatek UNHAS, KAGAMA CARE, CARE, DMC IKATED UNHAS, Dompet Dhuafa,  Harmoni Nusa, Human Initiative, IKA USU Wilayah Sumbar, Institut Teknologi Bandung,  Islamic Relief Indonesia, IZI, Jemari Sakato, Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Nurul Hayat, Palang Merah Indonesia, Relawan Difabel Lokal ASB, Relawan Lokal Pidie Jaya-ASB SSEA, Rumah Zakat, Save the Children Indonesia, UNICEF melalui program regulernya. Water Mission, Yayasan Cita Wadah Swadaya, Yayasan Geutanyo, Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI),  dan Yayasan Plan International Indonesia. Pertemuan Sub-Klaster AMPL di tingkat nasional dilaksanakan setiap dua minggu, di Aceh dan Sumatra Barat setiap satu minggu sekali, sedangkan di Provinsi Sumatra Utara masih dalam proses diskusi. Jumlah penerima manfaat: 1.063.883 jiwa.
  • Sub-klaster Shelter/Hunian: 7 organisasi/lembaga yaitu Human Initiative, PMI, Rumah Zakat, Islamic Relief Indonesia, MDMC, Obor Berkat Indonesia/OBI, Yayasan KKSP Medan. Jumlah penerima manfaat: 11.464 jiwa.
  • Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PPKBGPP): 9 organisasi/lembaga yaitu KemenPPA berkolaborasi dengan UNFPA melalui program regulernya, LBH Apik Medan, Obor Berkat Indonesia (OBI) berkoordinasi dengan PKBI dan Dinkes Sibolga, PKBI Daerah Aceh, UN Women, Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia). Jumlah penerima manfaat: 1.635 jiwa. 
  • Sub-klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko Lebih: 7 organisasi/lembaga yaitu CBM, Fidakama, HWDI Langkat, Kagama Care, MPBI, PMI, Yakkum Emergency Unit. Jumlah penerima manfaat untuk 16.947 jiwa. 
  • Sub-klaster Dukungan Psikososial: 31 organisasi/lembaga yaitu Dinas Sosial Aceh, Gus Mus Raksa Jasad, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Sumatra Barat, Hizbul Wathan Muhammadiyah Sumut, IBU Foundation, Indonesia Hypnosis Centre (IHC), Kampung Dongeng Subulussalam, Kesehatan Mental Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Lhokseumawe, Lentera Habibi, LKC Dompet Dhuava, Muhammadiyah Disaster Management Centre/MDMC, Obor Berkat Indonesia (OBI), Ormawa Universitas Abulyatama, Perkumpulan Pelatih Kesehatan Profesional (PPKP), Pusrehabkeshan Kemhan, Relawan Gesit-Salam Setara, Relawan Nusantara, Rumah Zakat, SD Qur’an Ibnu Abbas, SIGMA Initiative Indonesia, Sinergi Puspita, Sumatra Wild Adventure, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tim Psikososial UMP, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Muhammadiyah Malang & Universitas Brawijaya, Wahana Visi Indonesia, Wakaf Salman, Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI), Yayasan Plan International Indonesia.  Jumlah penerima manfaat: 27.250 jiwa.
  • Sub-klaster Perlindungan Anak: empat organisasi/lembaga yaitu PKBI Daerah Sumatra Barat/PKBI Cabang Agam, Yayasan Kesejahteraan Anak Pesisir Indonesia, Yayasan Save the Children, UNICEF melalui program reguler. Jumlah penerima manfaat: 4.298 jiwa.
  • Sub-klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian: dua organisasi/lembaga yaitu Dompet Dhuafa, Caritas Indonesia (Karina KWI), Nurul Hayat,  dengan penerima manfaat: 1.444 jiwa.
  • Kelompok Kerja Bantuan Nontunai (BaNTu): ADRA Indonesia, CBM Global Disability Inclusion, CRS Indonesia, Fondasi Hidup (FH) Indonesia, Islamic Relief Indonesia, Pokja Bantuan Nontunai/WVI,  Jemari Sakato, Mercy Corps, Nurani Perempuan WCC, PMI, Save the Children, Yayasan Plan International Indonesia, UNICEF melalui program reguler perlindungan sosial. Rencana jumlah penerima manfaat: 19.548 jiwa.

Kegiatan lain dalam lingkup pengungsian dan perlindungan yang tercatat hingga 2 Januari 2026 adalah :

  • Pemulihan Hubungan Keluarga: PMI dengan jumlah penerima manfaat: 2.000 jiwa.
  • Distribusi bantuan (logistik kemanusiaan) dan dapur umum tercatat 14 organisasi: PMI, CDRM & CDS-UHN, Global Ehsan Relief Indonesia (GERID), Islamic Relief Indonesia, LKC Dompet Dhuafa, MDMC, Nurul Ashri, Nurul Hayat, Peduli Muslim, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Rumah Zakat, Yayasan Pusaka Indonesia, Yayasan Save the Children Indonesia, Yayasan GNOTA. Jumlah penerima manfaat: 486.315 jiwa.
  • IHCP mencatat PMI melayani 1.368.314 jiwa, FOZ 235.064 jiwa, Dompet Dhuafa 116.101 jiwa, Save the Children 60.944 jiwa, MDMC melayani 52.985 jiwa, dan Obor Berkat Indonesia/OBI 28.565 jiwa. 

Joint Need Assessment (JNA)

  • JNA dikoordinasikan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan dilakukan pada 9 sampai 19 Desember 2025 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat  (6 di Aceh, 5 di Sumatra Utara dan 7 di Sumatra Barat) oleh personel dari 27 personel dari 27 LSM nasional dan lokal (Human Initiative, MDMC, WVI, YEU, Caritas, YKMI, Rumah Zakat, Save the Children, CARE, Fondasi Hidup Indonesia, YCWS, PKBI, AMCF, Islamic Relief Indonesia, CDI, PKPA, MDI, KKSP, Flower Aceh, KAGAMA, Forum PRB Aceh, LPBI NU, anggota Sub-kluster WASH dan Shelter. Hasil temuan akan dipresentasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Senin, 29 Desember pagi.  Data diambil dari sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkugan, shelter/perumahan, kesehatan, pangan dan gizi, serta akses pasar. Kuesioner juga mencakup isu-isu lintas sektoral (GEDSI: Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). 
  • Temuan JNA menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada bantuan pangan di seluruh lokasi pengungsian, dengan dapur umum sebagai sumber pangan utama di sekitar 72% lokasi yang dinilai. Hal ini mencerminkan kemandirian rumah tangga yang terbatas dan ketergantungan yang berkelanjutan pada bantuan eksternal. Ketergantungan tertinggi terjadi di Sumatera Barat, di mana pembelian makanan juga paling umum (sekitar 31%), menunjukkan akses pasar dan pemulihan pendapatan yang tidak merata di seluruh provinsi.
  • Ketersediaan pangan rumah tangga tetap rapuh, terutama di Sumatera Utara, di mana 29% lokasi melaporkan pasokan makanan pokok yang tidak mencukupi untuk 14 hari ke depan. Strategi penanggulangan tersebar luas, dengan sekitar 68% rumah tangga mengurangi konsumsi makanan atau menjatah makanan, meningkatkan risiko penurunan kuantitas dan kualitas makanan. Risiko gizi paling akut terjadi pada bayi dan anak kecil, wanita hamil dan menyusui, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan orang sakit, dengan tingkat keparahan tertinggi diamati di Aceh, diikuti oleh Sumatera Utara.
  • Meskipun bantuan pangan umum relatif tersebar luas, akses ke layanan gizi yang ditargetkan tetap terbatas, sehingga menghambat identifikasi dini dan penanganan kekurangan gizi akut. Pengungsian berkepanjangan, ketergantungan pada pemberian makan secara komunal, dan berkurangnya keragaman diet meningkatkan risiko penurunan gizi tanpa intervensi yang tepat waktu dan terarah.

Rapid Gender Assessment Report

  • Yayasan Care Peduli (CARE Indonesia) telah melaksanakan Rapid Gender Assessment atau Analisis Gender Cepat melalui data survei rumah tangga yang dikumpulkan pada Desember 2025 dari 55 responden di distrik-distrik yang terdampak banjir di Kabupaten Agam dan Kota Padang di Sumatera Barat (40 responden) dan Aceh Tamiang di Provinsi Aceh (15 responden).
  • Temuan menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden tidak merasakan risiko kekerasan berbasis gender (GBV), fasilitas WASH yang layak dan tidak memadai, tempat penampungan campuran pria dan wanita yang penuh sesak, dan pekerja eksternal yang didominasi laki-laki yang berkerumun di sekitar tempat penampungan menciptakan risiko GBV laten.
  • Temuan di Sumatera Barat, kebutuhan prioritas berpusat pada dukungan yang berorientasi pada pemulihan, seperti bantuan tunai dan dukungan mata pencaharian di masa depan; namun, kesenjangan dalam penyediaan perlengkapan kebutuhan dasar dan sumber air masih ada untuk memenuhi kebutuhan dasar.
  • Sementara itu di Aceh, kebutuhan prioritas tetap berfokus pada kelangsungan hidup dasar karena defisit layanan yang akut dan kapasitas penanggulangan yang lemah, termasuk fasilitas WASH dan tempat penampungan yang aman dan layak, layanan kesehatan (terutama untuk ibu hamil), dan makanan bergizi.

Rencana Response Bersama Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatra 

Saat tanggap darurat memasuki minggu ketiga dan keempat, kebutuhan kemanusiaan tetap signifikan. Banyak rumah tangga terdampak terus kekurangan hunian yang memadai, air bersih, sanitasi, perawatan kesehatan, dan dukungan psikososial. Kelompok berisiko—termasuk wanita, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya—menghadapi risiko yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, respons mulai bertransisi menuju pemulihan dini, membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi yang menjembatani bantuan kemanusiaan darurat dengan perencanaan pemulihan, pengurangan risiko, dan pembangunan resiliensi.Untuk itu, Platform Koordinasi Kemanusiaan Indonesia (PKKI)/Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP) menyusun Rencana Response Bersama Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatra untuk periode Desember 2025 hingga Desember 2025. P2KI/IHCP yang merupakan wahana kolaborasi pegiat kemanusiaan non-pemerintah menyusun rencana bersama tersebut untuk mendukung koordinasi yang dipimpin pemerintah dengan menyelaraskan intervensi, berbagi informasi, dan mengatasi kesenjangan yang ada. Rencana Respons Bersama  menyediakan kerangka kerja terkoordinasi bagi aktor kemanusiaan non pemerintah untuk melengkapi upaya pemerintah, memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak, dan mendukung transisi yang koheren dari tanggap darurat ke pemulihan, sambil memperkuat koordinasi melalui Klaster Penanggulangan Bencana dan akuntabilitas yang dipimpin secara lokal kepada masyarakat yang terkena dampak. Rencana tersebut telah didiskusikan dengan Unsur Pengarah BNPB pada 29 Desember 2025 dan selanjutnya akan dipaparkan kepada kementerian/lembaga Koordinator Klaster Penanggulangan Bencana. Rencana Response Bersama tersebut dapat diakses pada https://bit.ly/Rencana_Respons_Bersama

Koordinasi

  • Konferensi pers BNPB dilaksanakan setiap hari pukul 17.00 dan dapat diakses melalui kanal YouTube BNPB @bnpb_indonesia 
  • Desk Relawan yang dikembangkan BNPB didukung MPBI melanjutkan pengumpulan data siapa-melakukan-apa-di mana melalui tautan: Aceh: 
  • Jadwal rapat koordinasi klaster dan sub-klaster dapat diakses pada https://bit.ly/Jadwal_rapat_koordinasi

Kebutuhan mendesak

  • Penyediaan air bersih termasuk air minum karena gangguan layanan PDAM di seluruh wilayah terdampak. 
  • Permakanan untuk anak-anak, tenda sekolah darurat dan perlengkapan belajar (school kit), pembersihan sekolah pasca bencana serta dukungan psikososial bagi peserta didik dan pendidik.  
  • Untuk kebutuhan pengungsi diperlukan bantuan(yang sensitif pada kebutuhan khusus yaitu permakanan (termasuk makanan bayi), selimut, kasur, family kits, hygiene kits, obat-obatan (obat dasar, malaria prophylaxis, dan vaksin tetanus), layanan kesehatan darurat, perlengkapan balita, perlengkapan ibadah, tenda pengungsi, terpal alas tenda/matras/tikar, lampu/lentera, kit kebersihan diri dan kebutuhan khusus perempuan dan remaja putri, alat dan obat kontrasepsi.

Daftar Kontak dan Tautan informasi

Catatan Tambahan

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sekretariat IHCP:

  1. Ignacio Romero, Lab Lokalisasi Indonesia, romero@pujionocentre.org, Telp: +62 878 6164 8312
  2. Disya Marianty, Lab Lokalisasi Indonesia, disya@pujionocentre.org, Telp: +62 857 0694 2247
  3. Dimas Perdana, Yayasan Lokadaya, dimas.perdana@lokadaya.id, Telp: +62 812 2674 3399

Laporan situasi #7 versi pdf Bahasa Indonesia bisa diunduh disini, dan versi pdf Bahasa Inggris bisa diunduh disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daftar Isi

→ Index