• 01 Sep
  • 2026

Laporan Situasi #7 Gempabumi dan Tsunami di Flores dan Sekitarnya

Click Here to get the Situation Report in English Version.

Informasi Kunci

Data sementara dari BNPB per 27 Agustus, 2026 Pukul 09:00 WIB

Meninggal Luka -Luka Mengungsi Rumah Rusak
111
1.674
175.909
87.828

Kebutuhan Mendesak

  • Secara umum berdasarkan jumlah pengungsi dan tingkat kerentanan yang ada, prioritas utama respons kemanusiaan selain penyediaan kebutuhan dasar permakanan adalah:
    1. Memperkuat manajemen pengungsian dan pendataan pengungsi mandiri yang
    2. Memastikan akses air bersih, sanitasi, dan hygiene kit untuk mencegah peningkatan penyakit berbasis lingkungan.
    3. Menyediakan shelter darurat dan hunian sementara bagi puluhan ribu keluarga yang rumahnya
    4. Memulihkan layanan kesehatan dasar, kesehatan reproduksi, dan dukungan
    5. Menyelenggarakan ruang belajar darurat bagi lebih dari 177 ribu siswa
    6. Memastikan bantuan inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak -anak, dan kelompok rentan lainnya melalui pendataan terpilah dan layanan yang
  • Rapat koordinasi multipihak IHCP pada tanggal 25 Agustus mencatat kebutuhan mendesak sebagai berikut:

Kebutuhan Mendesak

Jumlah Sasaran/Indikator

Lokasi Prioritas

Sumber informasi

Catatan

Air bersih dan sanitasi

Distribusi 101.000 liter/hari

Nagekeo, Sikka, 7 kabupaten terdampak

Sub-Klaster AMPL, YPII, Tim REHA Puskesmas

Peningkatan kasus diare, pemeriksaan kualitas air dilakukan di Nagekeo

Hygiene kit

Belum teridentifikasi jumlah

Sikka, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat

Sub-Klaster LDR, Klaster Kesehatan

Menjadi kebutuhan utama kelompok rentan

Pakaian

Belum teridentifikasi jumlah

Sikka, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat

Sub-Klaster LDR

Dibutuhkan terutama oleh penyandang disabilitas dan pengungsi mandiri

Layanan kesehatan dan obat-obatan

105 meninggal, 178

luka-luka, 385 rawat inap

Seluruh wilayah terdampak

Klaster Kesehatan (Kemenkes/HEOC)

Obat terbatas di sejumlah puskesmas

Kesehatan reproduksi dan dignity kit

10 puskesmas meminta tenda kespro

Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo

Sub-Klaster Kesehatan Reproduksi, PKBI, MDMC, DoctorSHARE,

Dompet Dhuafa, UNFPA

Kebutuhan tinggi akibat fasilitas kesehatan rusak

Dukungan psikososial

Belum ada angka

Seluruh wilayah terdampak

Sub-Klaster Perlindungan Anak, Pos SAPA, Yayasan FREN,

WVI

Sasaran anak, guru, pengungsi, tenaga kesehatan

Pengelolaan limbah dan jamban darurat

Belum teridentifikasi jumlah

Sikka, Nagekeo, lokasi pengungsian

Sub-Klaster AMPL

Meliputi jamban portabel, lumpur tinja, sampah

Logistik untuk pengungsi mandiri

444 titik pengungsian;

<10% pengungsi di pengungsian terpusat

Manggarai Barat, Nagekeo

Klaster PP, Posko Labuan Bajo, Pokja Logistik (direkomendasikan aktif)

Distribusi bantuan belum optimal

Dukungan gizi

7 dapur PMBA aktif

Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo

Sub-Klaster Gizi, WFI/WVI, Persagi, Kemenkes, Rumah Zakat

Ditemukan kasus gizi kurang dan underweight (berat badan kurang)

  • Sejauh ini, berdasarkan informasi yang didapatkan IHCP dari rapat koordinasi 26 Agustus, kelompok rentan yang membutuhkan adalah sebagai berikut:

Lokasi

Jumlah Penyandang Disabilitas Terdampak

Kebutuhan Utama

Sumber informasi

Manggarai

±3.500 orang

Air bersih, layanan kesehatan, aksesibilitas posko, hygiene kit

ULD Manggarai, YEU, Sub-Klaster LDR

Nagekeo (Nangaroro)

166 orang

Air bersih, akses bantuan, hygiene kit

CIS Timor

Manggarai Barat

150 orang

Logistik, akses layanan, bantuan dasar

ULD Manggarai Barat & Sankita

Sikka

93 orang

Aksesibilitas ke pos komando penanganan darurat bencana, air bersih, hygiene kit

ULD Sikka

Reo (Manggarai)

10 orang

Bantuan dasar dan layanan kesehatan

Sub-Klaster LDR

  • Penanganan pengungsian (baik mereka yang terpusat maupun mandiri yang tersebar) memerlukan dukungan pengaktifan Klaster Logistik dan Sub-Klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian (KMTP).

Laporan Situasi

  • BNPB melaporkan per 27 Agustus pukul 09:00 WIB dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Nagekeo:

Kabupaten

Jumlah Pengungsi

Nagekeo

51.284

Manggarai

50.556

Manggarai Timur

31.372

Manggarai Barat

27.564

Sikka

7.557

Ende

4.317

Ngada

3.259

Total

175.909

  • Dampak kerusakan tercatat pada 118 fasilitas kesehatan, 499 rumah ibadah, 530 unit kantor, 39 fasilitas umum, 19 fasilitas irigasi, 128 titik jalan, dan 71 jembatan.
  •  Di sektor Pendidikan, laporan lebih detail (dari 92% proses pendataan) yang dapat diakses pada dashboard BNPB per 27 Agustus pukul 09:00 WIB sebagai berikut:

Sekolah rusak berat/total

502

Satuan Pendidikan terdampak (7 kabupaten – 8 jenjang)

1.378

Siswa terdampak

177.678 orang

Guru dan tenaga kependidikan terdampak

21.166 orang

Ruang kelas rusak

5.521 (dari 8.664 ruang kelas terdata)

Warga sekolah mengungsi

38.344 orang

Kebutuhan ruang kelas darurat

2.610 unit (dari 629 sekolah)

  • Rapat koordinasi multipihak yang diadakan IHCP pada 25 Agustus 2026 mencatat permasalahan utama sebagai berikut:
  1. Tingginya jumlah pengungsi mandiri yang tersebar di lokasi terpencar menyulitkan pendataan, pemantauan kondisi pengungsi, serta distribusi bantuan logistik dan layanan kesehatan. Kondisi ini telah berdampak pada keterlambatan penanganan kesehatan, bahkan menyebabkan adanya kasus kematian pada pengungsi mandiri. Di Manggarai Barat, seluruh pengungsi masih bersifat mandiri, sementara distribusi logistik baru menjangkau tingkat kecamatan dan belum didukung oleh call center atau mekanisme pengaduan yang jelas. Walaupun stok logistik sebenarnya mencukupi, penyalurannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, kendala akses, dan belum kuatnya koneksi informasi dengan posko. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan pemetaan peran serta cakupan dukungan mitra melalui mekanisme 5W untuk memastikan intervensi berjalan terarah, tidak tumpang tindih, dan menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.

  2. Klaster Pengungsian dan Perlindungan: meskipun koordinasi telah mulai berjalan dan melibatkan banyak organisasi, penyatuan data 5W masih dalam proses sehingga informasi yang tersedia belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam satu sistem yang terintegrasi. Selain itu, harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan respons lintas sektor maupun lintas wilayah masih perlu diperkuat untuk mencegah tumpang tindih atau kesenjangan layanan. Analisis risiko multi-bahaya juga masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum tersedia gambaran risiko yang komprehensif untuk mendukung langkah antisipasi ke depan. Di sisi lain, pelaksanaan Joint Needs Assessment (JNA) dan Joint Market Assessment (JMA) yang masih berlangsung menyebabkan dasar informasi terkait kebutuhan masyarakat terdampak dan kondisi pasar belum sepenuhnya tersedia sebagai acuan pengambilan keputusan dan penetapan prioritas intervensi.

  3. Sub-klaster Perlindungan Lansia, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya (LDR): belum tersedianya data terpilah yang lengkap mengenai kelompok rentan, sehingga menghambat identifikasi kebutuhan dan penyaluran bantuan secara tepat sasaran. Di samping itu, keterbatasan akses terhadap air bersih, terutama bagi penyandang disabilitas yang mengungsi mandiri, masih menjadi tantangan utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kondisi tersebut diperburuk oleh masih tingginya kebutuhan hygiene kit dan pakaian serta terbatasnya akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan bantuan kemanusiaan, sehingga meningkatkan kerentanan kelompok ini terhadap risiko kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan. Selain itu, keterbatasan akses bantuan dan aksesibilitas posko pengungsian juga menjadi permasalahan.

  4. Sub-klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL): tercatat risiko gangguan kesehatan akibat kualitas air yang belum terpantau secara merata, yang ditunjukkan oleh peningkatan kasus diare di Kabupaten Nagekeo dan belum optimalnya pemeriksaan kualitas air di seluruh wilayah terdampak. Di saat yang sama, kebutuhan sarana sanitasi darurat masih tinggi, tercermin dari mobilisasi jamban portabel antarwilayah serta belum tersusunnya SOP pengelolaan lumpur tinja secara tuntas (yang akan didiskusikan dalam rapat koordinasi Sub-klaster AMPL pada hari Sabtu). Pemenuhan kebutuhan AMPL juga masih bergantung pada dukungan dan koordinasi lintas wilayah serta berbagai mitra, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan layanan apabila koordinasi tidak berjalan efektif. Kondisi pascabencana turut meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan air, sanitasi, sampah, dan vektor penyakit, sehingga memerlukan intervensi berkelanjutan seperti pengawasan kualitas air, pengelolaan sampah, dan pengendalian vektor.

  5. Sub-klaster Perlindungan Anak: masih perlunya penguatan sistem perlindungan anak di wilayah terdampak, baik dari sisi kapasitas layanan maupun koordinasi antarinstansi terkait. Mekanisme pelaporan dan rujukan kasus kekerasan terhadap anak juga masih belum memadai sehingga perlu diperkuat agar setiap kasus dapat teridentifikasi, dilaporkan, dan ditangani secara cepat serta tepat. Selain itu, situasi pengungsian dan pascabencana meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai risiko perlindungan, termasuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan bentuk pelanggaran hak anak lainnya. Meskipun berbagai mitra telah memberikan layanan dukungan psikososial, kebutuhan anak terdampak masih tinggi dan memerlukan cakupan layanan yang lebih luas serta berkelanjutan. Di sisi lain, ketersediaan dan kualitas layanan perlindungan anak belum merata di seluruh wilayah terdampak, sehingga diperlukan perluasan dan standardisasi layanan, termasuk penguatan Pos SAPA dan mekanisme koordinasi di setiap kabupaten.

  6. Klaster Kesehatan: menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan kapasitas layanan (yang diprioritaskan pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, lansia, perempuan penyandang disabilitas), penanganan lanjutan kasus trauma terutama cedera ortopedi yang berpotensi tidak terlaporkan secara optimal karena lemahnya sistem surveilans, serta meningkatnya risiko ISPA akibat musim kemaraudan kondisi pengungsian. Selain itu, masih terdapat kebutuhan hygiene kit dan pengelolaan limbah untuk mencegah masalah kesehatan lingkungan, perhatian khusus bagi kesehatan ibu hamil sebagai kelompok rentan, serta keterbatasan ketersediaan obat di beberapa puskesmas. Tantangan lain meliputi koordinasi antara HEOC kabupaten dan provinsi, luasnya wilayah terdampak, serta rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan formal karena sebagian masyarakat lebih memilih pengobatan tradisional, sehingga diperlukan layanan kesehatan bergerak yang menjangkau titik-titik pengungsian. Seluruh upaya tersebut juga terkendala oleh keterbatasan dukungan operasional, terutama sarana transportasi untuk mobilisasi tenaga kesehatan, logistik, dan pelayanan lapangan. Terjadi pergeseran pola penyakit di wilayah terdampak bencana, dari kasus trauma akut ke kasus infeksius, disertai peningkatan kasus gigitan anjing. Meskipun kasus trauma sempat menurun pada minggu kedua, kasus tersebut kembali ditemukan. Penyakit yang paling banyak dilaporkan di titik pengungsian meliputi ISPA, gangguan saluran cerna, penyakit kulit, penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, masalah kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, termasuk kecenderungan ibu hamil enggan mengakses layanan puskesmas. Selain itu, dampak psikososial juga dialami oleh penyintas maupun tenaga kesehatan. Data surveilans terbaru menunjukkan peningkatan signifikan kasus diare, meskipun sebagian merupakan akumulasi laporan sejak hari pertama. Sementara itu, laporan dari Pos Kesehatan Reok, Manggarai menunjukkan banyak anak dan balita mengalami dehidrasi serta ISPA, sedangkan keluhan yang paling umum pada orang dewasa adalah sakit kepala dan demam.

  7. Sub-klaster Kesehatan Reproduksi: terganggunya operasional puskesmas dan tingginya kebutuhan fasilitas layanan kesehatan reproduksi darurat, yang mengancam akses layanan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan kelompok rentan lainnya. Prioritas utama adalah penambahan kapasitas tenda kespro, pemulihan fungsi fasilitas kesehatan, serta memastikan keberlanjutan layanan kesehatan reproduksi selama masa tanggap darurat dan transisi pemulihan.

  8. Sub-klaster Gizi: masih tingginya kasus underweight dan telah ditemukan beberapa kasus gizi kurang, meskipun belum terdapat balita dengan gizi buruk berat. Kelompok yang paling rentan meliputi bayi, balita, ibu hamil, dan remaja putri yang memerlukan pemantauan serta intervensi gizi secara berkelanjutan. Pelaksanaan layanan gizi juga menghadapi kendala karena tidak seluruh sasaran terkonsentrasi di posko, sehingga sebagian kelompok rentan berpotensi tidak terjangkau oleh kegiatan skrining, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan suplementasi. Selain itu, keterbatasan tenaga gizi akibat dampak bencana mengurangi kapasitas pelaksanaan pemantauan, edukasi, dan tindak lanjut kasus di lapangan. Dari sisi bantuan, donasi susu formula memerlukan pengawasan ketat karena kondisi air bersih dan higiene yang belum optimal dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi bayi dan anak. Di sisi lain, meskipun layanan melalui dapur PMBA dan berbagai intervensi gizi telah berjalan, cakupannya masih terbatas pada beberapa wilayah sehingga diperlukan perluasan dan penguatan layanan untuk menjangkau lebih banyak kelompok rentan di daerah terdampak. 

Respons Pemerintah

  • Dashboard Tanggap Darurat Bencana Gempabumi Flores M7.7 BNPB dapat diakses pada https://data.bnpb.go.id/gempantt2026 yang telah mengintegrasikan laporan harian Klaster Kesehatan yang dapat diakses pada https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dashboard-eoc/gempa-ntt.
  • BNPB bersama TNI dan kementerian/lembaga terkait terus melakukan menanganan darurat bersama pemerintah daerah setempat serta relawan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara cepat dan tepat.
  • Total logistik yang dikirim melalui Pos Logistik Nasional Halim periode 15 -27 Agustus 2026 mencapai 763 ton, terdiri atas 1.178 ton ke Labuan Bajo dan 585 ton ke Maumere.
  • Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan di 7 kabupaten terdampak melakukan berbagai upaya penanggulangan krisis kesehatan melalui aktivasi Health Emergency Operation Center (HEOC), mobilisasi Emergency Medical Team (EMT), serta pengerahan tim manajemen krisis Selain itu, seluruh kabupaten melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, mengirimkan bantuan logistik kesehatan darurat, serta melaksanakan pemantauan dan penyusunan laporan kejadian secara berkala. Pelayanan kesehatan juga diberikan di lokasi pengungsian, yaitu di 4 titik di Kabupaten Nagekeo, 246 titik di Kabupaten Manggarai Timur, 27 titik di Kabupaten Ngada, dan 23 titik di Kabupaten Ende. Sementara itu, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Manggarai turut mendirikan Rumah Sakit Lapangan masing-masing di RSUD Aeramo dan RSUD Ruteng dengan dukungan tenda darurat untuk memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana.
  • Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, bertanggung jawab dalam pengelolaan air dan irigasi nasional dengan tugas mencakuppembangunan dan pemeliharaan bendungan, waduk, jaringan irigasi, serta pengendalian banjir dan pengelolaan air ta nah. Dirjen Bina Marga mencatatkan 108 aset infrastruktur yang seluruhnya berada dalam kondisi fungsional. Aset tersebut terdiri atas 91 ruas jalan, 14 unit jembatan, dan 3 unit deuker/gorong-gorong, dengan seluruhnya berfungsi normal dan dapat mendukung konektivitas serta mobilitas masyarakat tanpa kendala.
  • Pada sektor Sumber daya Air, Kementerian PU telah melakukan verifikasi terhadap 41 lokasi dan seluruhnya telah terverifikasi 100%. Cakupan aset tersebut meliputi 15 daerah irigasi, 14 lokasi air tanah dan air baku, 4 lokasi pengaman pantai, 3 embung, 2 bendung, 2 sungai serta 1 bendungan yang menunjukkan bahwa seluruh infrastruktur sumber daya air yang terdata telah berhasil diidentifikasi dan diverifikasi
  • Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU, (yang bertanggung jawab pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan) mencatatkan 103 fasilitas yang masih dalam proses verifikasi Fasilitas tersebut meliputi 81 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan 1 unit telah selesai diverifikasi dan 80 unit masih dalam proses verifikasi, 17 fasilitas pemerintah, 2 unit IPLT, 1 fasilitas militer, 1 unit IPAL, dan 1 unit TPA, yang seluruhnya masih menjalani proses verifikasi.
  • Progress pendataan rumah rusak tengah berlangsung di 7 kabupaten terdampak dan verifikasi/validasi terus berjalan.
  • Pemerintah tengah mendorong finalisasi data, persiapan Bimtek dan penetapan tim/enumerator, percepatan verivali dan Jitupasna (Kaji Kebutuhan Pasca Bencana)-R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) di seluruh kabupaten terdampak, monitoring berkala, serta estimasi pendanaan verifikasi.

Respons Multipihak termasuk Unsur Nonpemerintah

  • Pada 24 Agustus 2026 pukul 16:00 WIB, Desk Relawan PB Gempabumi NTT 2026 telah 138 Lembaga dan 1.222 Personil yang telah mencatatkan kegiatannya pada tautan https://s.id/DeskRelawanNTT. Hasil pemetaaan kegiatan dapat dilihat pada: Dashboard Realtime: https://s.id/Dashboard_DeskRelawanNTT 
    Katalog Ketangguhan:  https://katalogketangguhan.bnpb.go.id/aksi-ketangguhan/ 
    IHCP melengkapi pencatatan secara sederhana pada https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WbZL51gtY1G6DCQT_Ni4u1U3GZK79s70IXpp8O s7geU/edit?usp=sharing . IHCP mendorong organisasi yang aktif di NTT untuk mencatatkan aktivitasnya pada https://s.id/DeskRelawanNTT.
  • Joint Needs Assessment (JNA/Penilaian Kebutuhan Bersama): pelaksanaan JNA difasilitasi oleh WVI sejak 20 Agustus 2026 dengan melibatkan jejaring HFI, IHCP, lembaga lokal, serta dukungan dari 25 lembaga anggota dan jejaring ECB. Pengumpulan data berlangsung hingga 26 Agustus 2026. Hingga 25 Agustus, cakupan asesmen telah mencapai 130 desa di 23 kecamatan dari target sekitar 160 desa, dengan upaya untuk menjangkau seluruh kabupaten terdampak. Laporan JNA ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2026, yang akan menjadi dasar untuk kegiatan advokasi lanjutan pada periode 1–10 September 2026.
  • Joint Market Assessment (JMA/Penilaian Pasar Bersama): review tools JMA telah dilakukan dan dikembangkan ke dalam versi KoboCollect, dengan finalisasi dijadwalkan pada Jumat mendatang, sementara pelaksanaan JMA direncanakan pada 26–30 Agustus 2026. Sekitar 10 lembaga telah menyatakan rencana untuk melaksanakan Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), yang diharapkan dapat terintegrasi dengan proses JNA yang sedang berjalan sebagai kontribusi terhadap JMA. Selain itu, sedang dilakukan review Surat Keputusan terkait MPCA yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah, khususnya Bappeda dan Dinas Sosial, termasuk terkait besaran nilai bantuan MPCA dengan mengacu pada pembelajaran dari respons di Sumatra. Lembaga yang akan terlibat dalam MPCA juga didorong untuk bergabung dalam Pokja Bantuan Nontunai (BaNTu).
  • Klaster Pencarian dan Pertolongan: Basarnas mengkoordinir pencarian dan pertolongan warga terdampak yang belum ditemukan. ORARI sebagai bagian dari potensi SAR menginformasikan kepada para pegiat kemanusiaan terutama tim medis untuk menggunakan radio HT/Rig VHF pada frekuensi 147.000 MHz mengingat komunikasi seluler belum pulih.
  • Klaster Pendidikan: telah mulai aktif, dengan pos pendidikan di Kabupaten Manggarai yang sudah beroperasi dan upaya perluasan aktivasi ke wilayah terdampak lainnya, termasuk Nagekeo dan Sikka. Saat ini tersedia sekitar 45 tenda pendidikan yang tersebar di Manggarai, Manggarai Barat, dan sebagian di Sikka untuk mendukung keberlangsungan layanan pendidikan selama masa darurat. Fokus awal respons adalah penyediaan dukungan psikososial bagi anak dan guru, yang telah mulai dilaksanakan di lapangan. Pendataan kebutuhan dilakukan secara kolaboratif bersama Dinas Pendidikan setempat sebagai dasar perencanaan intervensi. Sejalan dengan upaya pemulihan layanan pendidikan, sekolah-sekolah sedang dipersiapkan untuk kembali beroperasi dengan anjuran mulai masuk sekolah pada 29 Agustus 2026. Untuk mendukung koordinasi dan pemantauan respons, Sekretariat Nasional SPAB juga tengah menyiapkan dashboard pemantauan pendidikan darurat.
  • Klaster Logistik: Dashboard BNPB (https://data.bnpb.go.id/gempantt2026) melaporkan bantuan logistik yang telah diterima (baik dari kementerian/lembaga dan unsur nonpemerintah) dan didistribusikan sebagai berikut:
  • Klaster Kesehatan per 28 Agustus 2026: 39 tim/individu tengah melakukan kegiatan layanan kesehatan dengan total 260 personil di lapangan. Untuk EMT (non individual) yang siap dimobilisasi dapat mengisi form https://forms.gle/efwaQnQVizHw7P1t5 dan memilih lokasi (kabupaten) penugasan. Narahubung: Corona Rintawan: +62 882-2355-7711. Data pegiat layanan kesehatan             dapat        dilihat pada   dashboard               Klaster             Kesehatan https://datastudio.google.com/u/0/reporting/35badcdd-7dd0-4208-9bc5-573007f8b8eb/page/Rkk6F).   Laman Klaster     Kesehatan             dapat        diakses   pada: https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dashboard-eoc/gempa-ntt. Dalam rapat koordinasi IHCP tanggal 25 Agustus disampaikan bahwa Klaster Kesehatan telah mengerahkan dukungan layanan kesehatan melalui operasional dua rumah sakit lapangan, termasuk RS Ksatria Airlangga. Selain itu, kapasitas respons diperkuat dengan ketersediaan 1.012 Tenaga Cadangan Kesehatan yang didukung oleh tambahan 326 personel dari berbagai organisasi, guna mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
  • Sub-klaster Kesehatan Reproduksi: telah aktif sejak dua hari pascagempa di bawah koordinasi HEOC dan telah tercantum dalam SK HEOC. Saat ini sedang dibahas pendirian tenda layanan kesehatan reproduksi di lima kabupaten, yaitu Manggarai, Manggarai Timur (dua tenda), Ngada, dan Nagekeo, untuk mendukung layanan kesehatan yang terganggu. Distribusi dignity kit telah dilakukan dengan prioritas kepada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan perempuan penyandang disabilitas. Kebutuhan tenda kesehatan reproduksi masih tinggi, dengan sedikitnya 10 puskesmas mengajukan permintaan sebagai pengganti fasilitas layanan yang tidak dapat beroperasi. Respons ini didukung oleh berbagai mitra, termasuk MDMC, DoctorSHARE, PKBI, dan Dompet Dhuafa, dengan dukungan teknis dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan UNFPA. Selain itu, PKBI akan melanjutkan operasional di Manggarai dan Manggarai Timur selama tiga bulan ke depan.
  • Sub-klaster Gizi: telah aktif di tingkat provinsi dengan dukungan Persagi Pusat, Kementerian Kesehatan, dan Rumah Zakat. Berbagai intervensigizi telah berjalan, termasuk pengoperasian tujuh dapur PMBA yang sebagian besar dikelola WFI/WVI, skrining gizi bagi kelompok rentan, distribusi PMT, serta pemberian suplementasi vitamin A dan tablet tambah darah di sejumlah kabupaten terdampak. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dilakukan untuk menentukan lokasi intervensi berdasarkan hasil skrining yang menunjukkan masih banyak kasus gizi kurang dan underweight, meskipun belum ditemukan kasus gizi buruk berat. Melalui program kegiatan yang telah berjalan selama ini, UNICEF mendukung penyediaan alat deteksi dini gizi yang telah didistribusikan melalui Dinas Kesehatan.
  • Klaster Pengungsian dan Perlindungan: Klaster PP telah mulai mengaktifkan koordinasi antarlembaga dengan melibatkan sekitar 60 lembaga dalam pertemuan daring. Upaya utama saat ini difokuskan pada penyatuan data 5W melalui pengembangan dashboard laporan terpadu yang dikoordinasikan oleh Sischa dan tim CIS Timor. Selain itu, sedang dikembangkan pemetaan risiko multi-bahaya yang mengintegrasikan faktor El Nino, kekeringan, dan karhutla untuk mengidentifikasi risiko di wilayah rentan. Data dan dokumen resmi nantinya akan disampaikan kepada BPBD, Bappeda, dan Gubernur. Secara paralel, juga sedang disusun rencana respons bersama antarlembaga guna memperkuat harmonisasi dan sinergi lintas wilayah serta lintas sektor. Sudah terbentuk Tim Relawan Dapur Data Klaster PP berfungsi sebagai tim teknis yang mendukung Pemerintah, IHCP, dan jaringan mitra dalam pengelolaan data dan informasi tanggap darurat. Tim ini bertugas mengintegrasikan data yang dihimpun melalui Desk Relawan dengan data yang dikelola oleh klaster dan sub-klaster agar tersedia informasi yang lebih terkoordinasi dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tim juga berperan dalam melakukan analisis lapis-sanding berbagai isustrategis, termasuk risiko bunuh diri dan dampak fenomena El Nino, guna memperkuat analisis situasi dan mendukung perencanaan respons yang lebih tepat sasaran.
  • Sub Klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko (LDR): telah diaktifkan di tingkat provinsi dan secara rutin melakukan koordinasi pasca-pertemuan Klaster PP. Saat ini, ASB sedang melaksanakan pendataan penyandang disabilitas di wilayah terdampak. Dukungan bagi masing-masing kabupaten telah dibagi kepada berbagai organisasi, termasuk ULD, YEU, CIS Timor, Sankita, dan ASB yang berperan sebagai pendukung lintas kabupaten. Selain itu, mekanisme umpan balik sedang dikembangkan bersama tim Plan (YPII) dan dalam proses integrasi untuk memperkuat koordinasi serta memastikan respons yang lebih inklusif. Berdasarkan data sementara, jumlah penyandang disabilitas terdampak tercatat sebanyak 93 orang di Sikka, 166 orang di 17 desa/kelurahan Kecamatan Nangaroro (Nagekeo), 150 orang di wilayah pesisir Labuan Bajo (Manggarai Barat), sekitar 3.500 orang di Manggarai, serta 10 orang di Reo, Manggarai. Di Kabupaten Manggarai juga tersedia dua titik pengungsian khusus disabilitas yang menampung penyandang disabilitas visual dan tuli.
  • Sub-klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL): telah resmi diaktifkan melalui surat Bapperida NTT dan melibatkan berbagai dinas terkait, termasuk BPBD, Dinas Kesehatan, DLH, dan PUPR, dengan cakupan penanganan di tujuh kabupaten terdampak. Assessment kesehatan lingkungan cepat (REHA) telah dilakukan oleh tim puskesmas di seluruh wilayah tersebut. Fokus respons saat ini meliputi penyedotan lumpur tinja, distribusi air bersih, fogging, pengangkutan sampah, serta penyediaan jamban sementara. Dukungan sarana sanitasi terus dioptimalkan, termasuk mobilisasi jamban portabel dari Flores Timur ke Sikka dan koordinasi penyediaan jamban di Nagekeo melalui pemerintah desa. Selain itu, YPII telah mendistribusikan tandon air dengan kapasitas total 101.000 liter per hari. Menyusul peningkatan kasus diare di Nagekeo, pemeriksaan kualitas air minum dan air bersih telah dilakukan, dan materi terkait pengujian kualitas air serta keamanan pangan akan dibagikan kepada seluruh anggota sub-klaster sebagai langkah pencegahan di kabupaten lain.
  • Sub-klaster Perlindungan Anak: telah mulai diinisiasi di Kabupaten Manggarai, Nagekeo, dan Manggarai Timur, dengan pengaktifan Pos SAPA bersama Kementerian PPPA dan WVI sebagai sarana dukungan psikososial bagi anak terdampak bencana. Koordinasi dengan dinas terkait juga telah berjalan di Nagekeo dan Manggarai Timur, sementara pertemuan rutin mingguan direncanakan di Manggarai, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Ngada untuk memperkuat koordinasi respons. Berbagai mitra telah aktif memberikan layanan dukungan psikososial di wilayah terdampak. Yayasan FREN, dengan dukungan ChildFund International Indonesia dan WLF, telah beberapa kali melaksanakan kegiatan psikososial bagi anak di pos pengungsian serta akan menyelenggarakan pelatihan dukungan psikososial awal dan perlindungan anak bagi pendidik dan relawan di Kabupaten Sikka. Ke depan, penguatan sistem perlindungan anak, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, menjadi perhat ian utama dalam respons yang sedang berjalan.
  • Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan: telah mengaktifkan mekanisme pelaporan dan penanganan KBG melalui hotline dan narahubung yang informasinya telah disebarluaskan. Saat ini, sub-klaster sedang mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Risiko KBG dan Audit Keselamatan untuk mengidentifikasi risiko serta kebutuhan perlindungan dalam situasi darurat. Sejumlah organisasi telah menjalankan penilaian dan respons awal. WLHL bersama JMK, Lokadaya, dan Penabulu melaksanakan respons kemanusiaan menggunakan pendekatan Rapid Needs Assessment (RNA) dan tengah menyiapkan Rapid Gender Assessment (RGA). YAPPIKA juga melakukan RNA dengan fokus pada aspek perlindungan, yang hasilnya akan digunakan sebagai data dasar untuk mengidentifikasi risiko dan kebutuhan perempuan serta anak-anak. Sementara itu, CARE sedang mempersiapkan penilaian cepat terkait risiko KBG dan audit keselamatan guna memahami dampak berbasis gender serta akses perempuan terhadap layanan darurat. IPSPI turut mendukung respons sub-klaster, dengan metodologi dan ruang lingkup penilaiannya masih dalam tahap koordinasi agar dapat terintegrasi dengan hasil RGA dan RNA dari organisasi lainnya.
  • Kelompok Kerja Bantuan NonTunai (Pokja BaNTu): telah aktif melakukan koordinasi sejak 18 Agustus 2026 dengan fokus pada penguatan asesmen dan respons bantuan tunai. Salah satu kegiatan utama yang telah dilakukan adalah peninjauan instrumen JMA (lihat catatan di atas tentang JMA).
  • Kelompok Kerja Pelibatan Masyarakat (Pokja PM): telah menyediakan mekanisme umpan balik melalui tautan yang terhubung dengan dinas terkait di kabupaten terdampak, termasuk Dinas Kominfo dan Sekretariat Daerah, dan mendorong penyebarluasan penggunaannya. Untuk memperkuat pengelolaan informasi, akan dilakukan diskusi lanjutan bersama Klaster PP guna mengintegrasikan sistem “dapur data” dengan Pokja PM melalui pertemuan gabungan. Di tingkat provinsi, Pokja PM juga telah terhubung dengan media center dalam pengelolaan rekap umpan balik dan koordinasi respons. Selain itu, kebutuhan pelaporan umpan balik kepada pemerintah daerah semakin menguat, ditandai dengan permintaan khusus dari Bupati Manggarai, yang diharapkan dapat direplikasi di Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Sikka, dan Ende.

Koordinasi dan Narahubung

  • Pos Pendamping Nasional (Pospenas) Labuan Bajo mencakupi wilayah Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
  • Posko Utama Penanganan Darurat Bencana (Posko Taktis) di Maumere mencakupi wilayah Ende, Nagekeo, dan Sikka.
  • Rapat koordinasi:

Jenis rapat

Frekuensi rapat

Waktu

Rapat koordinasi harian BPBD Provinsi NTT dan Masyarakat Sipil untuk Respons Gempa Flores

Harian

16:00 WITA

Sub-Klaster Gizi tingkat provinsi

Mingguan, setiap Kamis

07:00 WITA

Sub-Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dipimpin BPBD NTT

Mingguan, setiap Jum’at

15:00 WITA

Klaster Pengungsian dan Perlindungan

Mingguan, setiap Sabtu

10.00 WITA.

Rapat Koordinasi Sub-Klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko (LDR) Provinsi NTT

Mingguan, setiap Sabtu

14:00-16:00 WITA

Rapat koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan bersama Dinas Sosial Provinsi NTT – difasilitasi oleh WVI

Mingguan, setiap Sabtu

10:00 WITA

  • Narahubung Posko Utama BPBD:

No

Kabupaten

Nama PIC Posko Utama (BPBD)

HP

Pendamping Dari BPBD NTT

HP

1

Nagekeo

Johanes D. Kristianus

0812-3940-4819

Don Roberto

0813-1471-9799

 

 

 

 

Gasper N.L. Manisa

0815-2995-5149

2

Ende

Yulius Riwu

0811-3818-144

Johannes Marianus

0852-5347-0210

 

 

 

 

Moses Seko

0813-3911-4118

3

Ngada

Egild Johanes

0823-3554-5496

Yanti Kana Talo

0813-3134-1432

 

 

 

 

Maria M. Lodo

0823-4068-8840

4

Manggarai Timur

Agus Salim

0812-3971-0002

Hansen Molana

0852-3924-6677

 

 

 

 

Oce Nenotek

0813-3978-0140

5

Manggarai Barat

Nicolaus Tolentino

0852-5394-7422

Syafrudin Herman

0813-3875-8353

6

Manggarai

Yoseph P. Cetak

0821-4478-8566

Nurhayati Burhan

0813-3944-1765

 

 

 

 

Tinike Dima

0821-4741-2202

7

Sikka

Conshita Dhiu

0813-1515-4276

Richard Pelt

0822-3696-8996

  • Koordinasi unsur non-pemerintah:
    • Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nusa Tenggara Timur dengan dukungan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) Hub di Sekretariat Bersama (Sekber) di kantor BPBD NTT.
      • Forum PRB: Norman Riwu Kaho, +62 813 8660 5131
      • HFI Hub: Adi, PGI/Gereja Masehi Indonesia Timur (GMET), +62 852-3918-9523
    • Kabupaten Manggarai: difasilitasi Caritas Indonesia melalui pertemuan awal pada, Rabu, 19 Agustus, pukul 18:00 WITa di Pos Layanan Caritas, untuk melakukan pemetaan siapa-melakukan-apa-di mana. Narahubung: Salomo Marbun (+62 821 1658 6289).
  • Kontak koordinasi Klaster Penanggulangan Bencana:

Klaster

Koordinator di tingkat nasional (Kementerian/Lembaga)

Koordinator di daerah

Focal point unsur nonpemerintah

Logistik

Pos Dukungan Logistik Nasional (Posduklognas di Halim Perdana Kusuma) BNPB

Erry Prawisuda

+62 877-7704-0003

Posko penerimaan logistik utama di Bandara Labuan Bajo.

Posko logistik pendukung di Maumere.

PMI

Ilham

+62 857-1713-5457

Pencarian dan Pertolongan (SAR)

Basarnas Emi Freezer

+62 853-8572-0207

Kantor SAR NTT Asfan

+62 852-3818-0119

PMI Prov NTT: Adrian

+62 821-4406-8432

 

PMI Manggarai Timur Alfred

+62 823-1806-7843

 

PMI Manggarai: Tommy Hikmat +62

852-9230-9571

 

PMI Nagekeo: Owen

+62 821-4516-4767

 

PMI Sikka: Lado +62 823-3907-4546

Pengungsian dan

Perlindungan

Kementerian Sosial, Delmi

+62 812-4521-3641

Dinas Sosial Provinsi NTT

MDMC

Nata Hendriati

+62 856-5205-8611

Pengungsian dan Perlindungan – Sub-Klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (PP KBG)

Dian Ekawati, Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat (RTKKSD)

0812-8674-0730

UPTD PPA Prov. NTT 08123788649 ( Dessy

Luttuh) dan

082170242740 (Pak Jefri)

 

UPTD PPA KAB.

Manggarai 0812-3857-7500 (IBU Yul Makmur)

UPTD PPA KAB. Ngada 0812-3799-8932 IBU Mila

dan 081239771704 Ibu

Onny Milo

 

UPTD PPA KAB.

Manggarai Timur 0812-

3642-9849 Ibu Maria Ratna.

 

UPTD PPA KAB.

Manggarai Barat 0821-

Yayasan Pulih Jackie

+62 812-8855-2332

 

 

 

4515-6720 Marisa Pramarika Utami

 

UPTD PPA KAB. SIKKA 0813-8027-5034 ibu

Maria

 

UPTD PPA KAB. Ngaekeo 082145841508 Ekaputri

* UPTD PPA = Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan

dan Anak

 

Pengungsian dan Perlindungan – Sub-Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

 

Bapak John Paut Kabid IK Bapperida Prov.NTT

+62 813-3940-9154

Rostia La Ode Pado Anggota Tim Pendukung Pokja AMPL/UNICEF

Prov.NTT

0852-5542-2262

Pengungsian dan Perlindungan – Kelompok Kerja Bantuan Nontunai

 

 

Nurmauli Wahana Visi Indonesia

+62 812-9820-0986

Kesehatan

Puskris Tanggap Darurat Katimker TD Bapak Budiman +62 822-6097-

9787

Ibu Agnes (Puskris) +62 812-4666-7484

HEOC Nagaeko: drg. Emerentiana (Kadinkes) 087734416027

HEOC Ngada: dr.Yovita Maria B. Moi, M.M (081398307278)

 

HEOC Manggarai Barat: drh. Theresia P (082237188818)

 

HEOC Manggarai: Safrianus H. Djehaut., M.Si ( 0812 4619 9113 )

 

HEOC Manggarai Timur: dr. Surip Tintin (0813-5369-9358)

 

HEOC Ende: Fransisca Nusanumba (081338692785)

 

HEOC Sikka: Petrus Herlemus (08113838891) HEOC NTT Prov: Ruth D. laiskodat, S.Si, Apt, MM

(0812-3646-198)

MDMC

Dr. Corona,

+62 882-2355-7711

Kesehatan -Sub Klaster

Kesehatan Reproduksi

Direktorat Kesehatan

Keluarga

Dinas Kesehatan NTT

Ibu Damiana Djahari

MDMC

Nur Asiah

 

Dr. Yusuf

+62 813-7062-4261

Kabid Kesmas

+62 813-3932-1141

+62 812-8864-3461

 

PKBI

Dwi Y. Hermawan

+62 856-4015-6233

Pendidikan

Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana

Jamjam Muzakki

+62 812-1270-0674

 

 

Permintaan dukungan untuk IHCP

  • Dengan jumlah pengungsi yang mencapati 180.327 orang yang tersebar di 7 kabupaten terdampak, IHCP melihat dibutuhkan dukungan untuk:
    • Koordinasi untuk sektor/ sub klaster shelter dan layanan dukungan psikososia l;
    • Dukungan information management (membuat infografis, pemetaan, dan database 3W/4W/5W);
    • Memfasilitasi koordinasi multi-pihak di tingkat kabupaten;
    • Penyusunan joint response plan (rencana respons bersama).

Daftar Kontak

  1. Desk Relawan NTT: Ade Ndoen (CIS Timor) +62 821-4729-0390
  2. HFI Hub dan personel yang diturunkan ke lapangan:
    • Caritas Indonesia – Rudy Raka +62 853-3333-3831
    • WVI – Severinus Budiman +62 813-3936-8997
    • Rumah Zakat – Ahmad Ma’ruf +62 823-3099-6300
    • DT Peduli – Andri +62 813-2189-6192
    • ADRA Indonesia – Aryo Saptoaji +62 822-1467-3822
    • BAZNAS Taufiq H +62 813-8640-7573
    • YEU – Erni +62 813-2971-4339)
    • Dompet Dhuafa – Eka +62 877-7166-5816
    • Human Initiative – Deni +62 817-803-181
    • Habitat for Humanity Indonesia – Tanti +62 818-0278-4664
    • Nurul Hayat – Handi +62 851-6303-1055
    • AMCF – Darto Aqli +62 852-5864-3446
    • MDMC – Indra +62 812-2832-4625
    • PGI – Adi +62 852-3918-9523
    • YCWS -Titin +62 822-9866-7949
    • YKMI – Felix Boro +62 822-4721-0816
    • NU Peduli (LPBI): Ajhar Jowe +62 812-9202-0283
    • World Harvest: Urbanus Ende +822-3618-5214 dan Marthen Kupang +62 812-1094-859
  3. PMI Prov NTT: Adrian +62 821-4406-8432
  4. PMI Manggarai Timur: Alfred +62 823-1806-7843
  5. PMI Manggarai: Tommy Hikmat +62 852-9230-9571
  6. PMI Nagekeo: Owen +62 821-4516-4767
  7. PMI Sikka: Lado +62 823-3907-4546
  8. PKBI: Anindhita – 082234451177 (HQ) C Moudy – 085339034215 (NTT)

Sektor Kesehatan

  • RSUD Hendrikus Fernandes: Goris Koten (Direktur) 0812-3843-3165
  • RSP Adonara: Danny Gunawan – Direktur 0812-3777-2520
  • RSP Solor: Adi – Direktur 0813-3940-9755
  • RSUD T.C. Hillers Maumere: dr. Paulus Lameng – Direktur 0812-3818-1585
  • RS Elisabeth Lela: dr. Liskar – Direktur 0852-6000-1062
  • RS Gabriel Kewapante: dr. Joan Puspita Tanumihardja – Direktur 0813-3949-5409
  • RSUD Ende: Ester Puspa – Direktur 0812-3658-2255
  • RSP Tanali: Ady Cahyadi – Direktur 0813-3214-4474
  • RS Antonius Jopu: Sr. Maria Goreti – Direktur 0813-1965-6784
  • RSUD Aeramo: Chandra – Direktur 0812-3876-6303
  • RSP Raja: Angel Calista – Direktur 0822-3633-8042
  • RSUD Bajawa: Rony Due – Direktur 0822-9393-6829
  • RSP Riung: Domi Rato – Direktur 0812-3952-2065
  • RSUD Borong: Nensi – Direktur 0813-3912-6727
  • RSP Watunggong: Maria Figiliana – Direktur 0812-3812-3635
  • RSUD Ruteng: Vian Ampur – Direktur 0813-3752-1799
  • RSP Reo: Is Djenaur – Direktur 0821-4733-5574
  • RS Rafael Cancar: dr. Philipus Mantur – Direktur 0813-3932-8957
  • RSUD Komodo: Florida – Direktur 0812-6586-1294
  • RS Siloam: Nina Pratama – Direktur 0811-4800-020
  • RSU Santo Yoseph Labuan Bajo: Erlinda Selis – Direktur 0812-3799-3467

Sektor Pendidikan

  • BPMP Provinsi NTT: Faiz +62 812 3951 0133
  • BGTK Provinsi NTT: Regina +62 812 3925 6525
  • Disdikbudpora Sikka: Patris Pederiko: +62 821 4681 7814
  • Disdik Manggarai: Emiliano +62 811 3823 179
  • Disdikbud Manggarai Timur: Marselinus Enggu +62 852 3043 3915
  • Disdik Ende: Venantius Minggu +62 813 3829 1927
  • Disdik Ngada: Jack Mite +62 851 6184 8265

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daftar Isi

→ Index