LAPORAN SITUASI RESPONS BENCANA SUMATRA #1

PROVINSI ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT

Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP) Situation Report #1

 (1 Desember 2025)

Sorotan

• Banjir dan tanah longsor akibat hujan deras melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ribuan orang mengungsi ke berbagai lokasi.
• Dampak terparah terjadi di Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.

• Per 30 November 2025, jumlah korban tewas telah mencapai 442. 402 orang masih hilang, dan 638 lainnya luka-luka. 
• Jumlah orang yang mengungsi di Aceh sebesar 62,000 Kepala Keluarga/239.267KK,  di Sumatera Barat 11.820 KK/77.918 jiwa serta 17,954 jiwa di Sumatera Utara. Pengumpulan data oleh pemerintah daerah di Sumatera Utama masih terkendala rusak parahnya akses transportasi serta masih meluasnya genangan air di di wilayah terdampak.

442 Meninggal (BNPB)

402 Orang hilang (BNPB)

335.139 Jiwa Mengungsi (BNPB)

638 Luka-luka (BNPB)

Laporan Situasi

• Hujan deras berturut-turut antara tanggal 22 hingga 25 November menyebabkan banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh (18 kabupaten/kota), Sumatera Barat (9 kabupaten/kota), dan Sumatera Utara (10 kabupaten/kota). Dampak terparah terjadi di Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. terjadi di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Beberapa jalur provinsi dan nasional terputus akibat tanah longsor dan jembatan yang rusak, sehingga mempersulit akses distribusi. Hingga saat ini, beberapa wilayah masih belum dapat diakses melalui jalur darat. Media melaporkan penjarahan terjadi di gudang Bulog di Tapanuli Tengah, Sibolga, Sumatera Utara, akibat kelangkaan bantuan pangan. Penjarahan juga terjadi di beberapa minimarket. Bulog Sumatera Utara kini masih menghitung beras dan minyak goreng yang hilang. Kepolisian dan Kodim setempat ditugaskan untuk pengamanan. Per tanggal 28 November 2025, pemerintah Provinsi Aceh melaporkan 31 titik jalan dan 24 jembatan terputus.
• Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam konferensi persnya tangga 30 November melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai 442. Sejumlah 402 orang masih hilang, dan setidaknya terhitung 638 luka-luka. 
• Di Sumatera Utara, 217 orang dilaporkan meninggal, dan 209 orang masih hilang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Sumatera Utara tengah berupaya untuk mengumpulkan data, karena akses transportasi di daerah yang terdampak telah rusak parah. Jumlah pengungsi di 6 titik tercatat17.954 jiwa.
• Di Aceh, 96 orang meninggal, 75 orang hilang, dan delapan orang luka-luka. Jumlah pengungsi mencapai 62.000 KK/239.267 jiwa yang tersebar di 18 titik di berbagai daerah, dengan sebaran tertinggi di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil. Banyaknya jembatan dan jalan nasional yang rusak telah memutus akses utama, termasuk jalur Banda Aceh-Lhokseumawe dan perbatasan Aceh-Sumatera Utara di Aceh Tamiang. Hingga saat ini, beberapa daerah, seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, masih belum dapat diakses melalui jalur darat.
• Di Sumatera Barat, tercatat 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, dan 16 orang luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban jiwa tertinggi. Data awal menunjukkan bahwa 11.820 keluarga atau sekitar 77.918 jiwa telah mengungsi, terutama di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. 

Pemutakhiran data penanganan darurat bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat diakses pada https://gis.bnpb.go.id/BANSORSUMATERA2025/

Respons Pemerintah

• BNPB mengoordinasikan penanganan darurat bencana yang didukung oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), BASARNAS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan kementerian lainnya. BNPB berfokus pada pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pembukaan akses ke daerah-daerah terisolir, dan percepatan distribusi logistik, baik melalui darat maupun udara. Percepatan pembukaan akses, pendataan korban dan kerusakan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama operasi tanggap bencana di tiga provinsi tersebut.
• BNPB dan kementerian/lembaga telah mengerahkan berbagai alutsista, termasuk lima helikopter yang ditempatkan di Bandara Silangit, untuk mengirimkan logistik ke Tapanuli Tengah dan daerah-daerah terisolir lainnya.
• Alat berat dari berbagai instansi telah dikerahkan untuk membersihkan akses jalan. Dari sisi logistik, pengiriman tahap pertama ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan telah 100 persen selesai. Di sisi lain, pengiriman ke Mandailing Natal masih terkendala akses darat.
• Bantuan Presiden, termasuk peralatan komunikasi, generator, tenda, perahu karet, makanan siap saji, dan perlengkapan keluarga, telah tiba di Aceh, dan sebagian besar telah didistribusikan ke 17 kabupaten/kota terdampak. Dua helikopter BNPB juga telah dikerahkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda untuk mendukung distribusi ke daerah-daerah kritis.
• BNPB telah mengaktifkan dukungan komunikasi darurat menggunakan jaringan satelit Starlink di beberapa lokasi, terutama di daerah dengan jangkauan jaringan terbatas. Pengiriman logistik dilakukan melalui udara dengan menggunakan helikopter dan pesawat Cessna Caravan untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak dapat diakses melalui darat.

Respons Unsur Nonpemerintah

• Per 30 November, selain PMI, setidaknya tiga puluh lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk anggota Humananitarian Forum Indonesia (HFI) dan IHCP, telah aktif di wilayah terdampak bencana (tujuh di Aceh, 11 di Sumatera Utara, dan 12 di Sumatera Barat).
• Dukungan yang diberikan oleh PMI dan unsur nonpemerintah meliputi makanan siap saji, air bersih, selimut, kasur, perlengkapan balita, perlengkapan salat, obat-obatan, layanan kesehatan darurat, perlengkapan kebersihan, perlengkapan keluarga, terpal, dan peralatan masak.
• Laporan situasi dari unsur nonpemerintah telah dikompilasi oleh Sekretariat IHCP dan dapat diakses pada  https://drive.google.com/drive/folders/1Jb5cTtJqvQGuvnFXFtK2uZ6GoPBkLVKR?usp=sharing. Detail narahubung setiap organisasi juga dapat diakses pada laporan situasi tersebut.

Koordinasi

• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan rapat antar-kementerian setiap hari. Kemenko PMK ditugaskan oleh Presiden untuk memimpin manajemen logistik secara strategis. WFP mendukung pengembangan Konsep Operasi Logistik (CONOPS). Platform Koordinasi Kemanusiaan Indonesia (IHCP), yang diketuai bersama oleh OCHA dan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), memberikan dukungan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengumpulkan data tentang dukungan yang dibutuhkan dan tersedia dari berbagai pemangku kepentingan di setiap provinsi. 
• Konferensi pers BNPB diadakan setiap hari pukul 17.00 dan dapat diakses melalui kanal YouTube BNPB: https://youtube.com/live/hMnpDD4eDGk?feature=share
• Klaster Logistik Nasional telah diaktifkan, dipimpin oleh BNPB dan difasilitasi oleh Palang Merah Nasional (PMI) dan WFP serta dukungan anggotanya termasuk Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan DHL. Enam pusat logistik telah didirikan di bandara-bandara (Jakarta, tiga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh). Daftar kebutuhan yang diidentifikasi Klaster Logistik serta focal point untuk enam pusat logistik tersebut dapat diakses pada https://inarisk.bnpb.go.id/dashboard_bansor. 
• Klaster lainnya yang aktif lainnya adalah Klaster Kesehatan yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan dan difasilitasi oleh WHO, Sub-klaster Perlindungan dan Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender yang dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan difasilitasi oleh UNFPA, Sub-klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Rentan Lainnya yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial dan difasilitasi oleh Unit Gawat Darurat Yakkum (YEU), ASB, dan CBM.
• BNPB telah mengaktifkan Desk Relawan dengan dukungan MPBI untuk menghimpun data siapa-bekerja-di mana (3W) melalui tautan https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/bansor-aceh-2025/; https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/bansor-sumut-2025/; https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/bansor-sumbar-2025/
• Anggota inti IHCP memulai rapat koordinasinya hari ini, 30 November, untuk membahas rekomendasi bersama kepada pemerintah. Laporan situasi berkala kepada seluruh anggota dan jejaring akan diterbitkan mulai 1 Desember 2025.
• HFI akan untuk mendiskusikan kebutuhan penilaian kebutuhan bersama (Joint Need Assessment) dengan pemerintah daerah terdampak. Rapat koordinasi pertama JNA diadakan pada 29 November.
• Rapat koordinasi yang tercatat hingga hari ini dapat dilihat pada: https://bit.ly/Jadwal_rapat_koordinasi

Kebutuhan Mendesak

Kebutuhan yang diidentifikasi Klaster Logistik dapat dilihat pada https://inarisk.bnpb.go.id/dashboard_bansor

Daftar Kontak

Kontak titik buffer stock bantuan logistik: 

1. Jakarta:
   Bandara Halim PK: Deputi 5 BNPB, 08124281977; Erry BNPB, 087777040003; Gahara BNPB, 081296573738
2. Sumatera Utara:
   Bandara Kualanamu, Mayjen TNI( Purn) Lutfie Beta, 0811847501 
   Bandara Silangit Taput, Bambang Surya Putra, 081314782060
   Bandara Pinang Sori Tapteng, Kolonel Inf Edward Henri, 081227702002

3. Sumatera Barat:
   Bandara Minangkabau: Wahyu BNPB, 08567188222
4. Aceh:
   Bandara Sultan Iskandar Muda: Mayjen TNI (Purn) Denny Herman, 081280060789

Catatan Tambahan

Laporan situasi #1 versi pdf Bahasa Indonesia bisa diunduh disini, dan versi pdf Bahasa Inggris bisa diunduh disini.