Kupang, 29 Juni 2026 – Lokakarya penyusunan rencana kerja Sub-Pokja Manajemen Informasi dan Peringatan Dini Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis risiko. Pemerintah Provinsi NTT bersama World Food Programme (WFP), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), organisasi perangkat daerah, lembaga keagamaan, dan mitra pembangunan berkomitmen membangun sistem yang memastikan setiap peringatan dini benar-benar diikuti dengan aksi cepat sebelum bencana menimbulkan dampak yang lebih besar.

Lokakarya dibuka oleh perwakilan WFP dan BPBD Provinsi NTT. Dalam sambutannya, Nunuk Supraptinah menegaskan bahwa WFP hadir sebagai mitra pemerintah akan terus memberikan dukungan proses untuk memperkuat kapasitas, menghadirkan pengalaman global, serta mendukung pengembangan sistem yang sesuai dengan konteks Indonesia dan kebutuhan Provinsi NTT. Menurutnya, lokakarya ini bukan sekadar menyusun rencana kerja, tetapi menjadi langkah awal membangun kesepahaman mengenai trigger dan threshold, pemanfaatan informasi cuaca dan iklim dari BMKG, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis risiko dan dampak. Dengan demikian, Pokja Informasi Risiko dan Peringatan Dini diharapkan memiliki arah kerja yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.

Mewakili BPBD Provinsi NTT, Sekretaris BPBD Yohanes Taka Dosi menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Pokja yang hadir. Ia menjelaskan bahwa lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur yang telah disusun sejak tahun lalu dan menjadi pijakan penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor. BPBD mengajak seluruh perangkat daerah, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan untuk memberikan masukan dan kontribusi sesuai peran masing-masing dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang terpadu.

Menurut Yohanes, kondisi geografis dan karakteristik ancaman di Provinsi NTT menuntut seluruh pemangku kepentingan bergerak lebih cepat melalui langkah-langkah antisipatif sebelum bencana terjadi. Ia juga mengapresiasi dukungan WFP yang selama ini mendampingi BPBD dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah, serta peran BMKG yang secara konsisten menyediakan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar penyusunan tindakan antisipatif. Sinergi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam mempercepat pengambilan keputusan untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko bencana.

Usai pembukaan, peserta mengikuti sesi review konsep Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) yang difasilitasi Wahyu Kuncoro. Dalam sesi ini dijelaskan bahwa AMPD merupakan pendekatan yang diperkenalkan WFP di Indonesia sejak 2022 untuk memastikan informasi peringatan dini tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi diterjemahkan menjadi aksi nyata sebelum bencana terjadi. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai sistem peringatan dini berdasarkan kerangka World Meteorological Organization (WMO), yang menekankan pentingnya keterpaduan informasi risiko, prakiraan, dan penyampaian peringatan dini sebagai dasar tindakan cepat.

Lokakarya kemudian dilanjutkan dengan pemetaan peran dan kapasitas anggota Pokja yang dipimpin Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTT, Syafrudin Herman. Sesi diawali dengan paparan mengenai sinergi multipihak dalam implementasi AMPD sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Nomor 371/KEP/HK/2025. Melalui pembentukan Sub-Pokja Manajemen Informasi dan Peringatan Dini, Pemerintah Provinsi NTT ingin membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif agar setiap informasi ancaman dapat direspons secara cepat, terarah, dan berbasis data.

Pembentukan Sub-Pokja ini bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana. Dengan koordinasi yang semakin kuat, informasi risiko dapat diterjemahkan menjadi keputusan yang tepat waktu, sehingga dampak bencana dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

Kontributor : Federikus Sundoko