• 07 May
  • 2026

LAPORAN SITUASI RESPONS BENCANA SUMATRA #3

4 Desember 2025

Sorotan

  • Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau  penanganan darurat bencana di Aceh dan memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada 7 Desember 2025.
  • Per 8 Desember BNPB melaporkan, jumlah pengungsi telah mencapai 1.054.912 orang. 
  • Jumlah korban tewas telah mencapai 961 di 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi tersebut. Sejumlah 293 orang hilang.   
  • Diestimasikan kerusakan rumah di tiga provinsi tersebut telah mencapati 157.900 unit. Setidaknya 1.200 fasilitas umum rusak termasuk 497 jembatan, 32 bendungan, 4.359 daerah irigasi, 218.223 ternak, 425 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, dan  207.498 hektar sawah, kebun dan tambak 
  • Di sektor kesehatan, 192 fasilitas kesehatan terdampak, termasuk 65 rumah sakit, 309 puskesmas (251 sudah beroperasi, 58 belum beroperasi).
  • Di sektor pendidikan dilaporkan sejumlah 1.060 satuan pendidikan terdampak di Aceh, di Sumatera Utara 1.155 dan di Sumatera Barat: 583.  Selain itu 22.419 tenaga kependidikan dan 238.305 murid terdampak.
961
Meninggal (BNPB)		293
Orang hilang (BNPB)		1.054.912
orang Pengungsi (BNPB		157.900
Rumah rusak  (BNPB)

Laporan Situasi

  • Pada 7 Desember, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau  penanganan darurat bencana di Aceh dan memimpin rapat terbatas bersama Gubernur Aceh, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Sosial, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Sekretaris Kabinet serta pimpinan  POLRI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan PLN. 
  • BNPB dalam laporan per 8 Desember mencatat jumlah pengungsi telah mencapai 1.054.912 orang dan 293 orang hilang. Di Aceh, 994.771 pengungsi/260.620 KK tersebar di 1.976 titik pengungsi; di Sumatra Utara 42.207 pengungsi/10.339 KK, dan di Sumatra Barat 17.934 pengungsi tersebar di 114 titik. Jumlah penduduk yang terdampak di Aceh tercatat 1.940.250 jiwa/478.900 KK dan di Sumatra Utara 1.578.015 jiwa/420.649 KK.
  • Estimasi kerusakan rumah di tiga provinsi terdampak telah mencapai 157.900 unit. Setidaknya 1.200 fasilitas umum rusak termasuk 497 jembatan, 32 bendungan, 4.359 daerah irigasi, 218.223 ternak, 425 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, dan  207.498 hektar sawah, kebun dan tambak. 
  • Di sektor kesehatan, 192 fasilitas kesehatan terdampak, termasuk 65 rumah sakit, 309 puskesmas (251 sudah beroperasi, 58 belum beroperasi). Dalam ratas disampaikan kebutuhan sekitar 300 dokter dan potensi penyakit yang dapat menjangkiti masyarakat terdampak bencana yaitu diare, ISPA, dan penyakit kulit. Disampaikan juga prioritas pertolongan untuk ibu hamil dan pasien cuci darah.
  • Di sektor pendidikan dilaporkan sejumlah 1.060 satuan pendidikan terdampak di Aceh, di Sumatera Utara 1.155 dan di Sumatera Barat: 583.  Selain itu 22.419 tenaga kependidikan dan 238.305 murid terdampak.
    • Dalam ratas bersama Presiden tersebut, BNPB menyampaikan estimasi Kementerian PU atas pendanaan yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sebesar Rp 25,41 Triliun, di Sumatera Utara sebesar Rp.12.88 Triliun, dan di Sumatera Barat sebesar Rp.13.52 Triliun.
    • Penyelesaian kendala jaringan listrik di Aceh ditargetkan selesai 100% pada tanggal 8 Desember, di Sumatra Utara sudah 99.9% kecuali dua desa Desa Tukka dan Desa Sorkang. Di Sumatra Barat jaringan listrik sudah pulih 100%.
    • Untuk jaringan komunikasi, pada 8 Desember di Aceh jaringan seluler stabil tanpa gangguan berarti di 15 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah terkoneksi dengan baik. Wilayah dengan gangguan seluler namun terkoneksi via WiFi ada di lima kabupaten/kota yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Aceh Tamiang (meski koneksi utama saat ini menggunakan Internet WiFi. Di Sumatra Utara dan Sumatra Barat jalur komunikasi di wilayah terdampak bencana sudah pulih 100%. 
    • Pada 8 Desember dilaporkan bahwa jaringan PDAM di yang masih mengalami kendala di Aceh adalah AcehTamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya, dan Bener Meriah. Mobil tangki air dikerahkan untuk wilayah-wilayah tersebut. Di Sumatra Utara, kondisi jaringan PDAM berkisar antara 20-100% di Tapanuli Tengah (35%), Sibolga (75%), Tapanuli Selatan (90%),  Tapanuli Utara (20%),  Langkat (65%), Mandailing Natal (100%),  Nias (50%). Di Sumatra Barat, kebutuhan air ada di 21 Kecamatan di 7 kabupaten kota (Kota Padang, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, dan 50 Kota.
    • Untuk BBM dan LPG, dilaporkan di Aceh Tamiang 3 dari 7 SPBU sudah beroperasi, 4 dalam perbaikan. Untuk Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie sudah 100% SPBU beroperasi. Banda Aceh dan Aceh bagian barat 100% sudah normal. Pemulihan akses untuk Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues masih berjalan untuk itu BBM dikirim melalui jalur udara. 

Respons Pemerintah

Per 7 Desember, jumlah personil TNI yang telah diturunkan berjumlah 32.915 dan POLRI berjumlah 12.397 orang. Logistik bantuan kemanusiaan yang telah dikirimkan berjumlah 17.532,81 ton melalui udara, air drop dan air landed. Peralatan/perlengkapan yang sudah dikirimkan diantaranya 1.980 unit jembatan bailey, 400 payung udara, 100 unit genset dan 100 unit starlink.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih terus dilakukan di Sumatera Utara dan Aceh dengan dukungan 15 helicopter dan 7 pesawat. Dari 28 November hingga 6 Desember dilakukan 32 sorti OMC dengan tingkat pengurangan hujan sebesar 80.52%.  

Dalam ratas bersama Presiden 7 Desember prioritas tindak lanjut pemerintah adalah:

  1. Meningkatkan pelayanan korban, pengungsi, dan masyarakat umum dengan memastikan seluruh fasilitas kesehtan (RS dan Puskesmas, SDM kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan tersedia dengan baik). 
  2. Mendistribusikan hak-hak dan santunan bagi ahli waris korban meninggal dan hilang sesuai ketentuan yang berlaku. 
  3. Pengadaan stok logistik yang mencukupi baik tingkat nasional maupun provinsi sehingga langkah selanjutnya meneruskan dan meningkatkan dorongan logistik ke seluruh daerah terdampak terutama daerah-daerah kabupaten, kecamatan, desa/gampong yang masih belum tembus jalur darat/ di pengungsian.
  4. Bagi daerah-daerah yang relatif sudah pulih, segera masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi dengan memindahkan masyarakat dari titik pengungsian terpusat ke hunian sementara (huntara). 
  5. Untuk wilayah yang tidak terdampak parah, masyarakat bisa kembali memperbaiki rumahnya yang rusak sedang dan rusak ringan dengan mendapatkan bantuan dari pemerintah, sedangkan rumah yang hilang/rusak berat akan dibangunkan hunian tetap (huntap) di lokasi yang lebih aman. 
  6. Untuk pembangunan huntara bantuan personel dan peralatan TNI-Polri akan dikerahkan agar lebih cepat, efektif dan efisien. 
  7. Pembangunan huntap yang untuk relokasi akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sedangkan huntap in-situ (di lokasi rumah yang lama) akan dilengkapi perbaikan lingkungan untuk mitigasi dan dilaksanakan oleh BNPB.

BNPB melanjutkan koordinasi respons bencana dengan BASARNAS, dan berbagai kementerian/lembaga terkait termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNI, POLRI,  OPD serta relawan di wilayah terdampak bencana.

Respons Klaster Penanggulangan Bencana1

Klaster Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue)

  • Basarnas, selaku koordinator operasi pencarian dan pertolongan telah membuka delapan operasi SAR di tiga provinsi dengan melibatkan lebih dari 6.000 SAR personnel Basarnas yang diperkuat kantor SAR dari berbagai daerah serta unsur potensi SAR, dukungan TNI-Polri dan relawan termasuk Rumah Zakat.  Di Aceh, total personel yang terlibat mencapai 389 orang. Di Sumatra Utara 5.500 orang, dan di Sumatra Barat 150 orang. 
  • Peralatan SAR yang dikerahkan mencakup helikopter, drone thermal, kapal laut, perahu karet, truk, dan berbagai kendaraan taktis dari kantor SAR di Sumatera dan Jakarta. 
  • Operasi SAR terus dilakukan dengan Kapal KN SAR Purworejo stand by untuk mengirim logistik di Lhokseumawe, Kapal KN SAR Ganesha stand by untuk dukungan operasi di Sibolga, Kapal KN Ramawijaya melaksanakan dropping dukungan logistik untuk Ujung Katiagan dan Maligi di Pasaman Barat, helikopter Basarnas melaksanakan evakuasi medis udara dan dropping logistik. 

Klaster Logistik

  • BNPB, selaku koordinator Klaster Logistik, didukung PMI dan WFP, memfasilitasi keterlibatan asosiasi sektor swasta dan badan usaha dalam pengiriman bantuan kemanusiaan termasuk Asosiasi Logistik dan Freight Forwarder Indonesia (ALFI) dan DHL Freight Forwarding, serta berbagi informasi kebutuhan dan kesenjangan melalui klaster nasional dan sub-nasional.
  • Kapal perang KRI Banda Aceh-593 bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat, 5 Desember 2025 dan tiba di Padang pada 7 Desember, melanjutkan pelayaran ke Sibolga pada 9–10 Desember, dan berlabuh di Aceh/Lhokseumawe pada 14 Desember 2025. Anggota Indonesia Shipowners’ Association/INSA (PT Temas TBK) menyediakan kapal dan kontainer untuk mengangkut bantuan INSA ke lokasi terdampak.
  • Selain itu Kalla Lines, PT Pos Indonesia, JNE, SiCepat, J & T Express, Tiki, Lion Parcel, Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN), KAI Logistik Peduli, #RPX Care Peduli Bencana juga menyediakan layanan pengiriman bantuan kemanusiaan bebas bea.

Klaster Kesehatan

  • Kementerian Kesehatan, selaku koordinator Klaster Kesehatan,  telah melakukan upaya pemenuhan kebutuhan logistik kesehatan, pembersihan rumah sakit dan puskesmas  di seluruh provinsi terdampak. Tim sudah bertugas sebagian besar di wilayah Aceh dan sekitarnya. Fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah didukung oleh WHO untuk Pos Koordinasi Klaster Kesehatan, UNFPA untuk Sub-klaster Kesehatan Reproduksi dan UNICEF untuk Sub-klaster Gizi. 
  • Layanan kesehatan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat didukung oleh Dompet Dhuafa, Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) dengan Emergency Medical Team (EMT) mobile, Corus International bekerja sama dengan Yakkum Emergency Unit, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), ADRA Indonesia, Caritas Indonesia bekerja sama dengan Caritas Sibolga dan Caritas Padang. 
  • Tim Sub-klaster Kesehatan Reproduksi yang terdiri dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI, Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI), Yayasan Kerti Praja (YKP), PKBI, MDMCmelakukan kegiatan layanan dan pendampingan Koordinator sub klaster kepsro di 3 Provinsi, target identifikasi PJ sub klaster kespro di kabuptaen terdampak. IAIPTKMI juga bekerja sama dengan FKM USU dan Universitas Muhammadiyah.

Klaster Pendidikan

  • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) selaku koordinator Klaster Pendidikan melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) difasilitasi oleh UNICEF mengadakan pertemuan Klaster Pendidikan pada 8 Desember 2025.
  • Seknas SPAB telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR pada 8 Desember untuk penyaluran anggaran pendidikan dalam membantu kebutuhan darurat bulan Desember 2025.
  • Layanan dukungan sektor pendidikan melalui dukungan psisosial dilakukan oleh Save the Children di Medan, Kota Padang dan Aceh bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk pengadaan Ruang Ramah Anak di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga dan bekerja sama dengan Universitas Sumater Utara. Selain itu ada pula dukungan dari PREDIKT dengan menyediakan untuk materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait banjir dan longsor, Dompet Dhuafa melalui pendongeng dan influencer, Taman dan Sekolah Ceria. Plan Indonesia bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan identifikasi mutu pendidikan saat penanganan darururat bencana.

Klaster Pengungsian dan Perlindungan

  • Kementerian Sosial, selaku Koordinator Klaster Pengungsian dan Perlindungan, telah menyalurkan Rp.66.7 milliar per 7 Desember dalam upaya penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berupa bantuan logistik, 39 titik dapur umum, dan 648 TAGANA.
  • Sub-Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan difasilitasi UNICEF dan Mercy Corps Indonesia mengadakan rapat koordinasi pertama pada 7 Desember.  PMI mengoperasikan 48 mesin penyedot lumpur untuk pembersihan fasilitas publik, menyediakan 6 unit pengolah air, 60 unit truk tanki air berkapasitas 5.000 liter serta relawan untuk distribusi air bersih di tiga provinsi terdampak bencana. Selain itu Yayasan Cita Wadah Swadaya (YCWS) bekerja sama dengan Yayasan Geutanyo.
  • Sub-klaster Shelter/Hunian yang difasilitasi IFRC mengadakan rapat koordinasi pertama pada 7 Desember untuk menyepakati fasilitator koordinasi di tiap provinsi terdampak dari unsur nonpemerintah. ADRA Indonesia bekerja melalui bantuan nontunai multi guna di Tapanuli Tengah, Sibolga, Aceh Tamiang, dan Kota Cane.
  • Sub-klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian yang difasilitasi IOM mencatat Yakkum Emergency Unit (YEU) bekerja sama dengan Jakomkris untuk koordinasi dan pengelolaan tempat pengungsian di Aceh, Sumatera, dan Tapanuli Tengah. 
  • Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PPKBGPP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan difasilitasi UNFPA telah menyiapkan identifikasi nomor kontak pelaporan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan materi KIEnya. UNFPA bersama KemenPPPA dan UPTD mempersiapkan pengiriman 450 Kits kebutuhan khusus perempuan ditargetkan untuk penyintas kekerasan yang tedampak bencana di Prov Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. KemenPPA, BNPB, UNWOMEN, UNFPA, MPBI – mengembangkan Gender Allert #1 untuk memastikan bahwa respons bencana inklusif, aman, dan tidak meninggalkan siapa pun.
  • Sub-klaster Perlindungan Anak yang difasilitasi UNICEF mendukung Kementerian PPPA untuk mengaktifkan Sub-Klaster Perlindungan Anak pada hari Jumat, 5 Desember 2025. Sementara itu, Kementerian PPPA akan membagikan matriks bagi para pelaku perlindungan anak untuk diisi mengenai apa yang telah mereka lakukan dan kesenjangan yang teridentifikasi (5w+H). UNICEF tim juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama agar anak-anak dapat melanjutkan pembelajaran di pesantren.
  • Sub-klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko Lebih difasilitasi oleh Yakkum Emergency Unit, CBM Global Disability Inclusion, dan ASB. Selain ketiga organisasi tersebut, tercatat bantuan dari Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI), Center for Disaster Risk Management & Community Development Studies (CDRM&CDS-UHN) bekerja sama dengan Save the Children, Forum Konservasi Leuser (FKL), Coalition for Sustainable Livelihoods, Konservasi Indonesia, Indorelawan, Yayasan Puter. kolaborasi Jakomkris dengan YEU: 
  • Sub-klaster Dukungan Psikososial yang difasilitasi MPBI mengadakan rapat koordinasi pada 8 Desember untuk memetakan fasilitator koordinasi di 3 provinsi terdampak yang akan menjadi ikut serta di dalam Pos Pendamping Nasional (Pospenas) yang dikoordinasikan oleh BNPB. MDMC bersedia memfasilitasi di Sumatra Barat, WVI di Sumatra Utara, dan Sigma Initiative Indonesia di Aceh. Selain  ketiga organisasi tersebut yang melaksanakan layanan dukungan psikososial, organisasi lainnya adalah Obor Berkat Indonesia (OBI) di Sumatra Utara, KOPERNIK di Aceh, CBM bekerja sama dengan YEU, Kinanta Foundation dan Yayasan Pusat Pengkajian dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan MDI Sumatra Barat, Ekoba Tamiang, dan YDAT Tamiang. 
  • Kelompok Kerja Bantuan Nontunai (BaNTu) yang difasilitasi oleh WVI mengadakan rapat pada 8 Desember dan akan  mengadakan rapat teknis penentuan Keranjang Belanja Minimum (Minimum Expenditure Basket/MEB) bersama PMI, ADRA Indonesia, CBM, dan Mercy Corps Indonesia (MCI). Selain itu tercatat Islamic Relief memberikan bantuan nontunai.

Klaster Pemulihan

Klaster Pemulihan dikoordinasikan oleh Kemendagri dan BNPB. Tercatat kegiatan dari Kemendagri berupa pendampingan kepada Pemda terdampak bencana dalam penggunaan APBD utk darurat bencana serta dukungan penanganan darurat di Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Pidie Jaya.

Koordinasi

Kebutuhan mendesak

  • Kebutuhan mendesak yang diidentifikasi oleh Klaster Logistik secara menyeluruh untuk ketiga provinsi adalah peralatan berat (ekskavator, beko), unit pengolah air bersih, perahu karet dan mesin, genset, tempat tidur lapangan, mobil tanki air, perlengkapan pembersihan rumah-bangunan-serta sarana lainnya, mesin sedot air, tandon air, APD dan kantong mayat. 
  • Untuk kebutuhan pengungsi diperlukan bantuan (yang sensitif pada kebutuhan khusus) yaitu permakanan (termasuk makanan bayi), air bersih, air minum, selimut, kasur, family kits, hygiene kits, obat-obatan (obat dasar, malaria prophylaxis, dan vaksin tetanus), layanan kesehatan darurat, perlengkapan balita, perlengkapan ibadah, tenda pengungsi, terpal alas tenda/matras/tikar, lampu/lentera, kit kebersihan diri dan kebutuhan khusus perempuan dan remaja putri, alat dan obat kontrasepsi.

Daftar Kontak dan Tautan informasi

Catatan Tambahan

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sekretariat IHCP:

  1. Ignacio Romero, Lab Lokalisasi Indonesia, romero@pujionocentre.org, Telp: +62 878 6164 8312
  2. Disya Marianty, Lab Lokalisasi Indonesia, disya@pujionocentre.org, Telp: +62 857 0694 2247
  3. Dimas Perdana, Yayasan Lokadaya, dimas.perdana@lokadaya.id, Telp: +62 812 2674 3399

Laporan situasi #3 versi pdf Bahasa Indonesia bisa diunduh disini, dan versi pdf Bahasa Inggris bisa diunduh disini.

Footnote

  1. Laporan per hari kepada Kepala Pusdalops BNPB selaku Koordinator Antar Klaster dikompilasikan oleh Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP) dan dapat diakses secara lengkap pada https://drive.google.com/drive/folders/1roCONZy3mWs5qnmO0DMmBzp56u2HZJau?usp=sharing
    ↩︎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daftar Isi

→ Index