Click Here to get the Situation Report in English Version.
Informasi Kunci
Data sementara dari BNPB per 24 Agustus, 2026 Pukul 13:00 WIB
| Meninggal | Luka -Luka | Mengungsi | Rumah Rusak |
|---|---|---|---|
|
100 |
1.603 |
180.327 |
73.818 |
Kebutuhan Mendesak
- Dengan jumlah pengungsi yang tinggi, maka penyediaan hunian darurat (tenda dan perlengkapannya termasuk tenda untuk pelayanan kesehatan), pangan, layanan kesehatan (termasuk obat-obatan serta tenaga medis/ambulans tambahan), air bersih dan sanitasi (MCK dan perlengkapan kebersihan), perlengkapan keluarga, layanan dukungan psikososial serta dukungan bagi kelompok rentan seperti bayi (termasuk makanan pendamping ASI), balita, lansia, dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan darurat menjadi
kebutuhan utama. - Unit Layanan Darurat (ULD) Manggarai melaporkan adanya dua posko mandiri: SLB Karya Murni (106 jiwa) dan sebuah bengkel kayu (16 dewasa, 10 anak) yang sangat membutuhkan pembalut, pakaian dalam wanita, sayuran, dan susu anak. ULD Sikka mengonfirmasi bahwa 91-92 penyandang disabilitas di wilayah Sikka yang
mengungsi mandiri tetapi fasilitas di Gelora Samador tidak ramah disabilitas; diperlukan kolaborasi untuk layanan kesehatan dan trauma healing.
Laporan Situasi
- BNPB melaporkan per 24 Agustus pukul 09:00 WIB dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Nagekeo:
- Dampak kerusakan tercatat pada 502 fasilitas pendidikan, 396 rumah ibadah, 504 unit kantor, 1 gudang Bulog, 10 fasilitas irigasi, 39 fasilitas umum, 78 titik jalan, 1 pasar, dan 13 jembatan.
- Kementerian Kesehatan, melalui Laporan Situasinya tanggal 24 Agustus pukul 07:30 WIB melaporkan bahwa laporan tertinggi kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sebanyak 5.931 kasus (Kab. Manggarai, Sikka, Nagekeo, Manggarai Barat dan Manggarai Timur) dan terdapat kasus Gigitan Hewan Penular Rabies sebanyak 27 kasus (Kab. Nagekeo, Ngada dan Manggarai Timur). Selain itu juga dilaporkan bahwa stok obat/BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kabupaten Manggarai Timur mulai menipis.
- Sub-Klaster Perlindungan Lansia, Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya (LDR) dalam rapat koordinasi pertamanya pada 22 Agustus mendiskusikan minimnya aksesibilitas di posko pengungsian terpusat yang membuat banyak penyandang disabilitas memilih evakuasi mandiri di tenda luar rumah atau menumpang di rumah warga. Sub-Klaster Perlindungan LDR juga menekankan pentingnya kaji cepat inklusi oleh organisasi penyandang disabilitas (Opdis) untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik seperti alat bantu dan paket kebersihan khusus.
- Sub-Klaster Perlindungan LDR menyoroti adanya korban jiwa di Nagekeo yang meninggal bukan karena gempa, melainkan karena syok dan diare akut. Hal inig menunjukkan pentingnya penanganan kesehatan pascabencana. Sub-Klaster ini juga mengangkat diskusi tentang kekhawatiran mengenai munculnya penyandang disabilitas baru akibat cedera gempa yang belum terdata karena keterbatasan akses jalan atau keluarga yang tidak membawa korban ke layanan kesehatan.
- Sub-Klaster Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sikka dalam laporan situasi 24 Agustus mencatat kebutuhan timbangan, termometer, sampiran, serta alat nebulizer. .
Respons Pemerintah
- Dashboard Tanggap Darurat Bencana Gempabumi Flores M7.7 BNPB dapat diakses pada https://data.bnpb.go.id/gempantt2026 yang telah mengintegrasikan laporan harian Klaster Kesehatan yang dapat diakses pada https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dashboard-eoc/gempantt.
- BNPB bersama TNI dan kementerian/lembaga terkait terus melakukan menanganan darurat bersama pemerintah daerah setempat serta relawan utuk memastikan kebutuhan masyarakat
terdampak dapat ditangani secara cepat dan tepat. - Melalui Pos Pendukung Logistik nasional Halim Perdanausuma telah terdistribusi sebanyak 126 ton logistik bantuan menuju Labuan Bajo dan Maumere melalui 8 sortie penerbangan pada 24 Agustus 2026.
- Di Kabupaten Nagekeo diinformasikan bahwa distribusi logistik darurat menggunakan kendaraan roda dua bekerja sama dengan TNI-Polri dan relawan di Kabupaten Nagekeo dilakukan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses kendaraan roda empat.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTT telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor Dinkes.Yankes 1205/440/VIII/2026 tentang Penetapan Tim Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana di Provinsi Nusa Tengara Timur.
- Gubernur NTT menerbitkan Surat Edaran No. BU.300.2.1/03/DINKES/2026 tentang Kebijakan
Pengendalian Donasi Susu Formula dan Dukungan Air Susu Ibu Ekslusif bagi Bayi dan Anak
Terdampak Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menginstruksikan:
1. Petugas harus melindungi, melakukan promosi kesehatan dan mendukung ibu agar tetap menyusui;
2. Petugas harus memberikan bantuan akses terhadap ruang ramah ibu dan anak termasuk konseling kepada ibu menyusui di lokasi yang terdampak bencana agar dapat tetap memberikan ASI kepada bayinya;
3. Semua donasi yang berupa pengganti ASI, botol dan dot harus ditempatkan di bawah pengawasan dan pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
4. Pemberian susu formula pada bayi dan anak di bawah 24(dua puluh empat) bulan bersifat sementara sampai ibu bisa menyusui kembali kecuali bayi piatu, bayi yang sejak lahir tidak diberi ASI dan ibu sakit berat;
5. Pemberian susu formula harus dalam pengawasan petugas kesehatan dengan penjelasan cara penyiapan dan pemberian yang baik dan benar.
6. Pemberian susu formula harus disertai air minum yang dimask atau air minum dalam kemasan. Penggunaan air yang tidak bersih dalam penyiapan susu formula akan meningkatkan risiko terjadinya diare dan penyakit infeksi lainnya pada bayi dan balita.
7. Pemberian susu formula menggunakan cangkir atau gelas karena mudah dibersihkan. Botol dan dot tidak dianjurkan karena sulit dibersihkan.
8. Susu formula dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan makanan padat gizi seperti kue basah atau puding, terutama diberikan kepada balita dan ibu hamil.
9. Bantuan susu formula sekurang-kurangnya mempunya masa kedaluwarsa 1 (satu) tahun lagi terhitung sejak tanggal didistribusikan. - UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan surat kepada pimpinan SPBU se-Kabupaten Mangarai Barat untuk menangguhkan pelaksanaan instruksi Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat yang mengharuskan kendaraan bukan plat kendaraan NTT, untuk membeli BBM non subsidi. Dengan adanya penanganan darurat bencana di Flores, instruksi untuk sementara ditangguhkan untuk memperlancar kegiatan respons bencana. Semua kendaraan dapat membeli BBM subsidi yang jauh lebih murah terutama kendaraan yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan.
- Pemerintah di Manggarai Barat serta Manggarai sudah mulai mengerahkan ASN untuk pendataan by name by address (BNBA).
Respons Multipihak termasuk Unsur Nonpemerintah
- Pada 24 Agustus 2026 pukul 16:00 WIB, Desk Relawan PB Gempabumi NTT 2026 telah 138 Lembaga dan 1.222 Personil yang telah mencatatkan kegiatannya pada tautan https://s.id/DeskRelawanNTT. Hasil pemetaaan kegiatan dapat dilihat pada: Dashboard Realtime: https://s.id/Dashboard_DeskRelawanNTT Katalog Ketangguhan: https://katalogketangguhan.bnpb.go.id/aksi-ketangguhan/
IHCP melengkapi pencatatan secara sederhana pada https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WbZL51gtY1G6DCQT_Ni4u1U3GZK79s70IXpp8O s7geU/edit?usp=sharing dengan tambahan kegiatan dari Yayasan Rumah Solusi Beta Indonesia (RSBI) berkolaborasi dengan The Samdhana Institute serta PKBI. IHCP mendorong organisasi yang aktif di NTT untuk mencatatkan aktivitasnya pada https://s.id/DeskRelawanNTT.
- Joint Needs Assessment (JNA/Penilaian Kebutuhan Bersama): Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menyelenggarakan Joint Need Assessment (JNA/Penilaian Kebutuhan Bersama) pada respon gempa bumi di NTT. Kegiatan JNA dikoordinasikan oleh Wahana Visi Indonesia dan diidukung oleh 25 lembaga anggota HFI dan jejaring IHCP. Hari Rabu, 26 Agustus 2026 adalah hari ketiga atau hari terakhir pengambilan data primer pada 7 kabupaten yang terdampak di Provinisi Nusa Tenggara Timur yaitu Manggarai (4 kecamatan: Ruteng, Rahong Utara, Cibal,Reok,) Manggarai Barat (kecamatan Lembor), Manggarai Timur (4 kecamatan: Lamba Leda Selatan, Lamba Leda Timur, Kota Komba Utara dan Kota Komba), Sikka, Ende (4 kecamatan : Maukaro, Wewaria, Ende, Nangapanda dan Maurole, Nagakeo (4 kecamatan: Aesesa, Nangaroro, Boawaedan Wolowae) dan Ngada (4 kecamatan: Riung, Bajawa Utara, Aiimere dan Golewa Selatan).
Lembaga yang berkomitmen terlibat dalam kegiatan JNA adalah MDMC, Wahana Visi Indonesia, Caritas Indonesia , Dompet Duafa , Yakkum Emergency Unit , Human Initiative , Rumah Zakat, Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia, LPBI NU, DT Peduli, ADRA Indonesia, GMIT/Biro PRB PGI, Save The Children, Pena Bulu, Jejaring Mitra Kemanusiaan, Yayasan CIS Timor Indonesia, WLHL , Yayasan Payung Perjuangan Humanis (PAPHA) Indonesia, ASPPUK, APAD Indonesia, AYO Indonesia, Yayasan ActSEA, Islamice Relief Indonesia, Yayasan Nusa Lestari Hijau dan FREN.
JNA bertujuan mengidentifikasi kebutuhan prioritas, tingkat kerentanan, dan wilayah yang paling membutuhkan bantuan, sekaligus menjadi dasar penetapan prioritas respons, jenis dan skala bantuan, serta alokasi sumber daya yang efektif. Selain memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dan mengurangi duplikasi bantuan, JNA juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data, mengidentifikasi kesenjangan respons, serta memastikan kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil, terakomodasi dalam upaya kemanusiaan. - Joint Market Assessment (JMA/Penilaian Pasar Bersama): hingga 24 Agustus telah tercatat delapan organisasi telah menyatakan bersedia terlibat dalam Joint Market Assessment (Penilaian Pasar Bersama/JMA) yaitu CIS Timor dan Save the Children (SCIND), JMK Penabulu bersama Lokadaya, Palang Merah Indonesia (PMI), Wahana Visi Indonesia (WVI), doctorSHARE, Yayasan Plan International Indonesia (YPII), Human Initiative, Gugah Nurani Indonesia (Good Neighbors Indonesia). Proses JMA yang akan dilakukan akan juga merujuk pada hasil JNA yang memuat substansi JMA. JMA bertujuan untuk menilai sejauh mana pasar lokal dapat mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan dalam bentuk uang tunai atau voucher secara efektif, aman, dan berkelanjutan. Melalui asesmen ini, organisasi kemanusiaan dapat mengetahui apakah barang dan jasa kebutuhan dasar tersedia di pasar, apakah rantai pasok berfungsi dengan baik, serta apakah pedagang memiliki kapasitas untuk memenuhi peningkatan permintaan dari masyarakat terdampak. Selain itu, asesmen juga menganalisis kondisi harga, akses masyarakat ke pasar, risiko inflasi, serta hambatan yang mungkin dihadapi kelompok rentan dalam memperoleh kebutuhan mereka. Hasil JMA menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk menentukan apakah bantuan tunai, voucher, bantuan natura, atau kombinasi dari ketiganya merupakan pilihan yang paling tepat, sekaligus memastikan bahwa intervensi kemanusiaan dapat memenuhi kebutuhan penyintas tanpa mengganggu stabilitas pasar lokal.
- Klaster Pencarian dan Pertolongan: Basarnas mengkoordinir pencarian dan pertolongan warga terdampak yang belum ditemukan. ORARI sebagai bagian dari potensi SAR menginformasikan kepada para pegiat kemanusiaan terutama tim medis untuk menggunakan radio HT/Rig VHF pada frekuensi 147.000 MHz mengingat komunikasi seluler belum pulih.
- Klaster Logistik: o Dashboard BNPB (https://data.bnpb.go.id/gempantt2026) melaporkan bantuan logistik yang telah diterima dan didistribusikan sebagai berikut:
- Klaster Kesehatan per 24 Agustus 2026: 48 tim/individu tengah melakukan kegiatan layanan kesehatan dengan total 305 personil di lapangan. Saat ini masih dibutuhkan Emergency Medical Team (EMT) untuk memenuhi kebutuhan di beberapa kabupaten terdampak. Untuk EMT (non individual) yang siap dimobilisasi dapat mengisi form https://forms.gle/efwaQnQVizHw7P1t5 dan memilih lokasi (kabupaten) penugasan. Narahubung: Corona Rintawan: +62 882-2355-7711. Data pegiat layanan kesehatan dapat dilihat pada dashboard Klaster Kesehatan https://datastudio.google.com/u/0/reporting/35badcdd-7dd0-4208-9bc5-573007f8b8eb/page/Rkk6F). Laman Klaster Kesehatan dapat diakses pada: https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dashboard-eoc/gempa-ntt.
- Klaster Pengungsian dan Perlindungan:
1. Sub Klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko (LDR) – Sub Klaster LDR Provinsi NTT telah mengadakan rapat koordinasi pada Sabtu, 22 Agustus dan melakukan pemetaan siapa-melakukan apa untuk setiap lembaga yang memiliki agenda respons yang berkaitan dengan Lansia, Disabilitas, dan rentan lainnya (termasuk di dalamnya Kelompok masyarakat adat atau penghayat kepercayaan lokal, dll).
2. Sub Klaster LDR telah membagi penanggung jawab/Person in Charge (PIC) untuk 7 kabupaten terdampak, sekaligus juga akan menjadi liaison (penghubung) untuk mendukung aktivasi dan penyelenggaraan koordinasi dari Sub Klaster LDR di tingkat kabupaten terdampak.
3. Sub Klaster LDR akan berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Pelibatan Masyarakat (Pokja PM) melalui Yayasan Plan International Indonesia (YPII) sehubungan dengan mekanisme umpan balik (link pengaduan) masyarakat.
Koordinasi dan Narahubung
- Pos Pendamping Nasional (Pospenas) Labuan Bajo mencakupi wilayah Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
- Posko Utama Penanganan Darurat Bencana (Posko Taktis) di Maumere mencakupi wilayah
Ende, Nagekeo, dan Sikka. - Rapat koordinasi:
- Narahubung Posko Utama BPBD:
- Koordinasi unsur non-pemerintah:
– Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nusa Tenggara Timur dengan dukungan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) Hub di NTT. Sekretariat Bersama (Sekber) di kantor BPBD NTT.
1. Forum PRB: Norman Riwu Kaho, +62 813 8660 5131
2. HFI Hub: Pdt. Adi, PGI/Gereja Masehi Indonesia Timur (GMET), +62 852-3918-9523
– Kabupaten Manggarai: difasilitasi Caritas Indonesia melalui pertemuan awal pada, Rabu, 19 Agustus, pukul 18:00 WITa di Pos Layanan Caritas, untuk melakukan pemetaan siapamelakukan-apa-di mana. Narahubung: Salomo Marbun (+62 821 1658 6289).
- Kontak koordinasi Klaster Penanggulangan Bencana:
Klaster | Koordinator di tingkat nasional (Kementerian/Lembaga) | Koordinator di daerah | Focal point unsur nonpemerintah |
Logistik | Pos Dukungan Logistik Nasional (Posduklognas di Halim Perdana Kusuma) BNPB Erry Prawisuda +62 877-7704-0003 | Posko penerimaan logistik utama di Bandara Labuan Bajo. Posko logistik pendukung di Maumere. | PMI Ilham +62 857-1713-5457 |
Pencarian dan Pertolongan (SAR) | Basarnas Emi Freezer +62 853-8572-0207 | Kantor SAR NTT Asfan +62 852-3818-0119 | PMI Prov NTT: Adrian +62 821-4406-8432
PMI Manggarai Timur Alfred +62 823-1806-7843
PMI Manggarai: Tommy Hikmat +62 852-9230-9571
PMI Nagekeo: Owen +62 821-4516-4767
PMI Sikka: Lado +62 823-3907-4546 |
Pengungsian dan Perlindungan | Kementerian Sosial, Delmi +62 812-4521-3641 | Dinas Sosial Provinsi NTT | MDMC Nata Hendriati +62 856-5205-8611 |
Pengungsian dan Perlindungan – Sub-Klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (PP KBG) | Dian Ekawati, Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat (RTKKSD) 0812-8674-0730 | UPTD PPA Prov. NTT 08123788649 ( Dessy Luttuh) dan 082170242740 (Pak Jefri)
UPTD PPA KAB. Manggarai 0812-3857-7500 (IBU Yul Makmur)
UPTD PPA KAB. Ngada 0812-3799-8932 IBU Mila dan 081239771704 Ibu Onny Milo
UPTD PPA KAB. Manggarai Timur 0812- 3642-9849 Ibu Maria Ratna.
UPTD PPA KAB. Manggarai Barat 0821- 4515-6720 Marisa Pramarika Utami | Yayasan Pulih Jackie +62 812-8855-2332 |
|
| UPTD PPA KAB. SIKKA 0813-8027-5034 ibu Maria
UPTD PPA KAB. Ngaekeo 082145841508 Ekaputri
* UPTD PPA = Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak |
|
Pengungsian dan Perlindungan – Sub-Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) |
| Bapak John Paut Kabid IK Bapperida Prov.NTT +62 813-3940-9154 | Rostia La Ode Pado Anggota Tim Pendukung Pokja AMPL/UNICEF Prov.NTT 0852-5542-2262 |
Pengungsian dan Perlindungan – Kelompok Kerja Bantuan Nontunai |
|
| Nurmauli Wahana Visi Indonesia +62 812-9820-0986 |
Kesehatan | Puskris Tanggap Darurat Katimker TD Bapak Budiman +62 822-6097- 9787 Ibu Agnes (Puskris) +62 812-4666-7484 | HEOC Nagaeko: drg. Emerentiana (Kadinkes) 087734416027
HEOC Ngada: dr.Yovita Maria B. Moi, M.M (081398307278)
HEOC Manggarai Barat: drh. Theresia P (082237188818)
HEOC Manggarai: Safrianus H. Djehaut., M.Si ( 0812 4619 9113 )
HEOC Manggarai Timur: dr. Surip Tintin (0813-5369-9358)
HEOC Ende: Fransisca Nusanumba (081338692785)
HEOC Sikka: Petrus Herlemus (08113838891) HEOC NTT Prov: Ruth D. laiskodat, S.Si, Apt, MM (0812-3646-198) | MDMC Dr. Corona, +62 882-2355-7711 |
Kesehatan -Sub Klaster Kesehatan Reproduksi | Direktorat Kesehatan Keluarga Dr. Yusuf +62 813-7062-4261 | Dinas Kesehatan NTT Ibu Damiana Djahari Kabid Kesmas +62 813-3932-1141 | MDMC Nur Asiah +62 812-8864-3461
PKBI |
|
|
| Dwi Y. Hermawan +62 856-4015-6233 |
Pendidikan | Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana Jamjam Muzakki +62 812-1270-0674 |
|
|
Permintaan dukungan untuk IHCP
- Dengan jumlah pengungsi yang mencapati 180.327 orang yang tersebar di 7 kabupaten terdampak, IHCP melihat dibutuhkan dukungan untuk:
– Koordinasi untuk sektor/ sub klaster shelter dan layanan dukungan psikososial;
– Dukungan information management (membuat infografis, pemetaan, dan database 3W/4W/5W);
– Memfasilitasi koordinasi multi-pihak di tingkat kabupaten;
– Penyusunan joint response plan (rencana respons bersama).
Daftar Kontak
- Desk Relawan NTT: Ade Ndoen (CIS Timor) +62 821-4729-0390
- HFI Hub dan personel yang diturunkan ke lapangan:
- Caritas Indonesia – Rudy Raka +62 853-3333-3831
- WVI – Severinus Budiman +62 813-3936-8997
- Rumah Zakat – Ahmad Ma’ruf +62 823-3099-6300
- DT Peduli – Andri +62 813-2189-6192
- ADRA Indonesia – Aryo Saptoaji +62 822-1467-3822
- BAZNAS Taufiq H +62 813-8640-7573
- YEU – Erni +62 813-2971-4339)
- Dompet Dhuafa – Eka +62 877-7166-5816
- Human Initiative – Deni +62 817-803-181
- Habitat for Humanity Indonesia – Tanti +62 818-0278-4664
- Nurul Hayat – Handi +62 851-6303-1055
- AMCF – Darto Aqli +62 852-5864-3446
- MDMC – Indra +62 812-2832-4625
- PGI – Adi +62 852-3918-9523
- YCWS -Titin +62 822-9866-7949
- YKMI – Felix Boro +62 822-4721-0816
- NU Peduli (LPBI): Ajhar Jowe +62 812-9202-0283
- World Harvest: Urbanus Ende +822-3618-5214 dan Marthen Kupang +62 812-1094-859
- PMI Prov NTT: Adrian +62 821-4406-8432
- PMI Manggarai Timur: Alfred +62 823-1806-7843
- PMI Manggarai: Tommy Hikmat +62 852-9230-9571
- PMI Nagekeo: Owen +62 821-4516-4767
- PMI Sikka: Lado +62 823-3907-4546
- PKBI: Anindhita – 082234451177 (HQ) C Moudy – 085339034215 (NTT)
Sektor Kesehatan
- RSUD Hendrikus Fernandes: Goris Koten (Direktur) 0812-3843-3165
- RSP Adonara: Danny Gunawan – Direktur 0812-3777-2520
- RSP Solor: Adi – Direktur 0813-3940-9755
- RSUD T.C. Hillers Maumere: dr. Paulus Lameng – Direktur 0812-3818-1585
- RS Elisabeth Lela: dr. Liskar – Direktur 0852-6000-1062
- RS Gabriel Kewapante: dr. Joan Puspita Tanumihardja – Direktur 0813-3949-5409
- RSUD Ende: Ester Puspa – Direktur 0812-3658-2255
- RSP Tanali: Ady Cahyadi – Direktur 0813-3214-4474
- RS Antonius Jopu: Sr. Maria Goreti – Direktur 0813-1965-6784
- RSUD Aeramo: Chandra – Direktur 0812-3876-6303
- RSP Raja: Angel Calista – Direktur 0822-3633-8042
- RSUD Bajawa: Rony Due – Direktur 0822-9393-6829
- RSP Riung: Domi Rato – Direktur 0812-3952-2065
- RSUD Borong: Nensi – Direktur 0813-3912-6727
- RSP Watunggong: Maria Figiliana – Direktur 0812-3812-3635
- RSUD Ruteng: Vian Ampur – Direktur 0813-3752-1799
- RSP Reo: Is Djenaur – Direktur 0821-4733-5574
- RS Rafael Cancar: dr. Philipus Mantur – Direktur 0813-3932-8957
- RSUD Komodo: Florida – Direktur 0812-6586-1294
- RS Siloam: Nina Pratama – Direktur 0811-4800-020
- RSU Santo Yoseph Labuan Bajo: Erlinda Selis – Direktur 0812-3799-3467
Sektor Pendidikan - BPMP Provinsi NTT: Faiz +62 812 3951 0133
- BGTK Provinsi NTT: Regina +62 812 3925 6525
- Disdikbudpora Sikka: Patris Pederiko: +62 821 4681 7814
- Disdik Manggarai: Emiliano +62 811 3823 179
- Disdikbud Manggarai Timur: Marselinus Enggu +62 852 3043 3915
- Disdik Ende: Venantius Minggu +62 813 3829 1927
- Disdik Ngada: Jack Mite +62 851 6184 8265