• 07 May
  • 2026

LAPORAN SITUASI RESPONS BENCANA SUMATRA #6

29 Desember 2025

Sorotan

  • Per 28 Desember 2025, BNPB melaporkan jumlah pengungsi telah berkurang menjadi 399.172 orang. Jumlah korban tewas telah mencapai 1.140 dan 163 orang hilang di tiga provinsi tersebut.
  • Di Aceh, terdapat 377.853 pengungsi dengan jumlah pengungsi terbanyak terdapat di Kabupaten Aceh Utara (166.920) disusul Aceh Tamiang (114.987) dan Gayo Lues (21.249). 
  • Di Sumatra Utara sejumlah 11.384 orang mengungsi. Pengungsi terbanyak terdapat di  Kabupaten Tapanuli Selatan (4.693), Tapanuli Tengah (3.971), dan Tapanuli Utara (1.197). 
  • Di Sumatra Barat terdapat 9.935 pengungsi dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Agam (4.316), Tanah Datar (1.637), dan Padang Pariaman (848).
  • 19 kabupaten/kota telah menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan. Empat  kabupaten/kota dalam proses penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
1.140
Meninggal (BNPB)		163
Orang hilang (BNPB)		399.172
orang Pengungsi (BNPB		166.743
Rumah rusak  (BNPB)

Laporan Situasi

  • BNPB melaporkan per 27 Desember jumlah pengungsi telah berkurang menjadi 399.172 orang. Jumlah terbanyak di Aceh sebesar 377.853 orang dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Aceh Utara (166.920) disusul Aceh Tamiang (114.987) dan Gayo Lues (21.249). Di Sumatra Utara sejumlah 11.384 orang mengungsi. Pengungsi terbanyak terdapat di  Kabupaten Tapanuli Selatan (4.693), Tapanuli Tengah (3.971), dan Tapanuli Utara (1.197). Di Sumatra Barat terdapat 9.935 pengungsi dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Agam (4.316), Tanah Datar (1.637), dan Padang Pariaman (848). Jumlah korban tewas telah mencapai 1.140 dan 163 orang hilang. 
  • Posko Terpadu Pemerintah Kabupaten Bireuen melaporkan per 25 Desember bahwa titik pengungsian mulai menurun dan masyarakat mulai mandiri melakukan pembenahan rumah. Mayoritas penyintas adalah petani sehingga perencanaan relokasi perlu mempertimbangkan keberadaan sumber penghidupan bagi mereka. Pembersihan rumah warga menjadi prioritas dengan dukungan alat pembersihan yang difasilitasi pemerintah kabupaten. 
  • Rekapitulasi infrastruktur terdampak air minum dari Kementerian Pekerjaan Umum per 27 Desember menyebutkan di Aceh terdapat 73 Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) terdampak dengan total kapasitas 2.177 liter/detik, di Sumatra Utara 46 SPAM total kapasitas 1.868 liter/detik, di Sumatra Barat 60 SPAM dengan total kapasitas 2.869 liter/detik. Per 28 Desember pemulihan secara sistem sudah lebih dari 50%.
  • Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) dalam laporan per 26 Desember menyampaikan bahwa warga di Pidie Jaya (Aceh) dan Tanjung Raya (Sumbar) dilaporkan mengalami kepanikan setiap kali hujan deras turun lebih dari satu jam. Dukungan psikososial sedang digencarkan oleh relawan untuk anak-anak agar mereka berani kembali bersekolah di bulan Januari. Infrastruktur pipa air bersih PDAM di banyak kabupaten hancur total. Warga sangat bergantung pada truk tangki air bersih dan bantuan air minum kemasan. Ribuan hektar sawah yang siap panen di Aceh dan Sumut mengalami puso (gagal panen total) akibat terendam lumpur, memicu kekhawatiran krisis pangan lokal dan lonjakan harga beras di pasar setempat. 
  • Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah penyediaan air bersih dan fasilitas MCK selain belum tersedianya lokasi khusus pembuangan limbah (termasuk tinja dan sedimen banjir) di wilayah terdampak bencana selain tingginya kebutuhan septic tank darurat serta solusi pengolahan limbah.  
  • Laporan BNPB per 28 Desember pada  https://gis.bnpb.go.id/BANSORSUMATERA2025/ menyatakan kerusakan sarana dan prasarana pada 215 fasilitas kesehatan, 3.188 fasilitas pendidikan, 806 rumah ibadah, 97 jembatan, dan 99 ruas jalan.
  • Untuk jalur transportasi Provinsi Aceh melalui Koridor A (Lintas Timur), ruas jalan nasional Kota Bireue-Batas Bireuen/Aceh Utara dan ruas Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen sudah fungsional. Jembatan Kr. Tingkeum sudah dapat digunakan pada 27 Desember, sedangkan jembatan Kr. Meureudu sudah fungsional sejak 12 Desember 2025. Sedangkan Koridor B (Lintas Barat) sudah tidak ada jalan dan jembatan yang terputus. 
  • Laporan Pos Health Emergency Operations Centre (HEOC) Provinsi Aceh per 27 Desember menyatakan bahwa penyakit ISPA (15.129 kasus) dan kulit (12.015 kasus) merupakan penyakit tertinggi yang dilaporkan akibat faktor risiko seperti paparan air kotor, sanitasi lingkungan yang buruk, serta kepadatan dan kelembaban di pengungsian. Selain itu tercatat diare (2.396 kasus), Influenza-like Illness/ILI (1.809 kasus), dan suspek demam tifoid (283 kasus) menggambarkan kondisi penyakit saluran nafas akut non-spesifik serta penyakit yang berhubungan dengan air dan makanan pada periode pasca banjir.  Terdapat pelaporan  kasus suspek campak(18 kasus), leptospirosis (1 kasus) dan dengue (13 kasus).
  • Di Sumatra Utara, laporan Pos HEOC per 25 December menyatakan penyakit ISPA (16.444 kasus) dan penyakit kulit merupakan penyakit tertinggi yang dilaporkan, disusul diare 2.507 kasus), ILI (1.003 kasus), suspek demam tifoid (660 kasus), suspek dengue (12 kasus), dan suspek campak (11 kasus).
  • Di Sumatra Barat dilaporkan oleh Pos HEOC per 23 Desember bahwa penyakit yang paling banyak ditemukan adalah ISPA (9.291 kasus). Selain itu dari diidentifikasi kasus penyakit kulit, diare akut, dan suspek campak.
  • Pemerintah Daerah Provinsi Aceh menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana selama 14 (empat belas) hari kedepan terhitung sejak tanggal 26 desember 2025 sampai dengan 8 januari 2026. Prioritas pemerintah daerah adalah mempercepat distribusi logistik untuk korban bencana baik yang tinggal ditempat pengungsian, rumah warga hingga kepelosok gampong yang masih terisolir; memenuhi hak-hak dasar pengungsi; memberikan layanan kesehatan dengan memfungsikan seluruh rumah sakit, puskesmas, pustu dan membuka pelayanan kehatan hingga ke gampong-gampong di wilayah yang masih terisolir; mempersiapkan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak korban bencana; dan mempersiapkan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. 
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana selama 7 (tujuh) hari ke depan terhitung sejak 25 Desember hingga 31 Desember 2025 guna mengambil langkah-langkah pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta kebutuhan pemulihan prasarana vital wilayah yang terdampak.

Respons Pemerintah

  • Total logistik yang ditangani Klaster Logistik Nasional di Bandara Halim dan telah didistribusikan sejak 29 November hingga 27 Desember telah mencapai 1.503,67 ton melalui pengiriman pesawat charter BNPB (54 sortie, pesawat Hercules (46 sortie), transportasi darat (31 truk) dan kapal laut (6 pelayaran). 
  • Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih terus dilakukan. Di Aceh, dikerahkan empat pesawat dan hingga 28 Desember telah dilaksanakan 267 sortie dengan 251.200 kg bahan semai. Di Sumatra Utara, dikerahkan 2 pesawat yang melakukan 175 sortie OMC dengan total 148.000 kg bahan semai. Di Sumatra Barat 3 pesawat dikerahkan untuk 248 sortie dengan 249.125 kg bahan semai hingga 28 Desember. 
  • Per 27 Desember, Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa pemerintah telah mengerahkan 1.423 alat berat dan pendukung, 60 jembatan Bailey, 493 sarana dan prasarana pengungsian, 25 sumur bor air baku, dan 2.729 personnel. 
  • Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kembali ke Aceh untuk meninjau penanggulangan bencana alam di Sumatera pada 25 Desember. Melalui konferensi pers disampaikan enam langkah prioritas yang sudah dan terus dilakukan oleh pemerintah yaitu: 1) Hunian tetap diperuntukan bagi warga yang pemukimannya harus direlokasi dan hunian tetap mandiri yang dibangun di lahan milik warga terdampak bencana; 2) konektivitas dan transportasi. Secara keseluruhan, dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen sudah kembali berfungsi. Meski demikian masih ada beberapa ruas jalan yang masih dalam proses percepatan penanganan; 3) pemulihan layanan kesehatan dasar. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan bantuan warga, relawan, serta personel dari TNI-Polri terus mempercepat pemulihan rumah sakit di wilayah terdampak; 4) memastikan bahwa stok logistik memadai, bahkan berlimpah di beberapa titik utama. Pemerintah terus mengupayakan agar logistik terdistribusi sampai ke semua titik, termasuk yang sulit diakses melalui darat, laut, dan udara; 5) tata kelola sumber daya alam dan hutan di Sumatera: Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah (Kemenhut) sudah mencabut izin pemanfaatan lahan dalam skala besar; 6) memastikan bahwa di Aceh sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk beroperasi kembali melalui pembersihan dan revitalisasi fasilitas untuk menyambut tahun ajaran baru pada tanggal 5 Januari 2026 mendatang. Untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara tingkat kesiapan operasionalisasi sekolah sudah mendekati 90 persen  agar proses belajar mengajar formal kembali bisa berjalan di awal Januari 2026.
  • Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) masih berlangsung akan tetapi mempertimbangkan beberapa titik evakuasi telah ditutup dan faktor fatigue yang dialami sebagian petugas SAR, demobilisasi telah mulai dilaksanakan. 
  • Untuk pembangunan huntara dan huntap di Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, 13  mengajukan mengusulkan pembangunan huntara. Kabupaten Pidie telah memulai pembangunan dua huntara untuk total sebanyak 34 unit.  Enam Kabupaten (Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen) sudah menentukan lokasi huntara dan sedang pematangan lahan, khusus Aceh Tamiang saat ini sedang pembukaan akses jalan ke lokasi huntara. Dua kabupaten (Aceh Timur dan Nagan Raya) masih proses identifikasi lahan. Lhokseumawe, Aceh Barat dan Langsa baru mengusulkan.
  • Di Sumatra Utara, proses pembangunan hunian tetap di Kota Sibolga sudah dimulai. Di Tapanuli Utara pembangunan huntara unit ke-2 sedang berproses. Untuk huntap sudah dilaksanakan ground breaking oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di Tapanuli Selatan sudah dilaksanakan pengajuan dan penetapan SK Relokasi Huntap. Di Langkat sedang dalam proses asistensi lokasi dan di Humbang Hasundutan sedang dalam pengajuan dan penetapan SK Relokasi Huntap. 
  • Di Sumatra Barat, per 27 Desember pembangunan huntara telah dimulai di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, dan Tanah Datar.
  • Pemerintah Daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Penerima Dana Tunggu Hunian (DTH) di 19 kabupaten/kota yaitu tiga kabupaten di Aceh (Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Kota Lhokseumawe), lima di Sumatra Utara (Langkat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga – dalam proses verifikasi BNBA, dan Tapanuli Utara (dalam proses). Di Sumatra Barat ada 11 kabupaten/kota yang telah menetapkan SK Penerima DTH (Agam, Tanah Datar-dalam proses, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan (dalam proses), Pasaman Barat, Solok, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Padang. 
  • Rencana penyaluran DTH di Aceh di tiga kabupaten senilai Rp.4.543.200.000 untuk 2.359 KK (Gayo Lues: 2.232, Pidie Jaya: 127, Aceh Tengah: 165). Untuk Sumatra Barat, DTH akan diberikan di 8 kabupaten/kota sebesar Rp.3.839.400.000 untuk 2.133 KK (Agam: 612, Padang Pariaman: 425, Solok: 410, Kota Padang 374, Lima Puluh Kota: 231, Pesisir Selatan: 35, Pasaman Barat: 29, dan Kota Padang Panjang: 17). Total rencana penyaluran DTH bernilai Rp.13.154.400.000 untuk 7.308 KK dari 15 kabupaten/kota.
  • Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstrukti Pasca Bencana (R3P) untuk Provinsi Sumatra Utara diadakan pada 24 Desember dipimpin Wakil Gubernur dan dihadiri seluruh jajaran OPD.  Gubernur. Sedang di Sumatra Barat, rapat tersebut diadakan di Kota Solok dan Kabupaten Solok dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPB diikuti oleh OPD pada 27 Desember 2025.
  • Dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi bawah pada puncak musim hujan akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, BNPB akan mengadakan rapat koordinasi apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi basah pada 29 Desember yang dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan dihadiri BMKG serta seluruh kepala daerah, kepala BPBD, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia.

Respons Klaster Penanggulangan Bencana

  • Pos Pendamping Nasional (Pospenas) yang dipimpin BNPB di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat mengkoordinasikan dukungan Klaster Penanggulangan Bencana dan integrasinya dengan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) di wilayah terdampak. 
  • Koordinator Antar-Klaster Penanggulangan Bencana (sesuai dengan Surat keputusan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana): Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB. Pendukung fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah: MPBI melalui Platform Koordinasi Kemanusiaan Indonesia/Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP).
  • Secara keseluruhan, sesuai dengan laporan yang tercatat oleh IHCP mulai tanggal 6 hingga 27 Desember, anggota klaster dan sub-klaster telah melayani 1.539.115 jiwa (Basarnas dengan SAR gabungan mengevakuasi 25.996 jiwa,  PMI melayani 1.170.708 jiwa  seperti dapat dilihat pada website PMI https://senyar25.pmi.or.id/ , MDMC melayani 47.352 jiwa dan berbagai organisasi/lembaga termasuk individu melayani 295.059 jiwa).

Laporan kegiatan harian klaster-subklaster IHCP dari 6 hingga 27 Desember 2025 adalah sebagai berikut (penjelasan lengkap dapat dilihat pada https://bit.ly/3MvIGnz):

Klaster Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue)

Koordinator: Basarnas

  • Basarnas melaporkan perkembangan pencarian dan pertolongan di tiga provinsi terdampak per 27 Desember telah mengevakuasi 25.996 jiwa, korban selamat 24.930 jiwa, korban meninggal 1.066 jiwa dan pencarian 161 jiwa. Kekuatan SAR gabungan sebesar 4.872 orang termasuk PMI dengan dukungan evakuasi dan pertolongan pertama untuk 6.000 jiwa.
  • Sarana dan prasarana SAR Basarnas adalah dua helicopter (Bolcow HR-1521 dan HR-1522) dan satu kapal (KN Nakula).
  • Sarana SAR lainnya yang digunakan adalah alat berat, mobil rescue car, rescue truk, motor trail, HART/ mountainering, perahu karet, radio/starlink, ruggear drone thermal, ekstrikasi. 

Klaster Logistik

Koordinator: BNPB

Tim Pendukung (fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah sejak pembentukan klaster/sub-klaster di tahun 2014): PMI didampingi WFP melalui program reguler.

  • Total logistik yang ditangani Klaster Logistik Nasional di Bandara Halim dan telah didistribusikan sejak 29 November hingga 27 Desember telah mencapai 1.426,078 ton melalui pengiriman pesawat charter BNPB (54 sortie, pesawat Hercules (41 sortie), transportasi darat (26 truk) dan kapal laut (6 pelayaran). https://www.pmi.or.id/dashboard/stock
  • Bantuan masuk ke gudang Klaster Logistik Nasional Halim diterima dari 410 donatur dengan kategori makanan, sandang, obat-obatan, hunian dan alat komunikasi. Distribusi dilakukan udara, laut dan darat. 41 sortie pesawat Hercules mengangkut seberat 197.288 kg (Aceh 14 sortie, Sumatra Utara 16 sortie, Sumatra Barat 11 sortie),  54 sortie pesawat charter BNPB membawa seberat 801.845 kg (Aceh 22 sortie, Sumatra Utara 18 sortie, Sumatra Barat 11 sortie), lima kapal laut membawa 123.972 kg logistik bantuan, 26 truk membawa 279.777 kg. Buffer stock logistik kemanusiaan di Gudang Halim per 26 Desember sebesar 23.197 kg.
  • Kapal Kemanusiaan PMI – Kalla Lines akan melayani pengiriman bantuan kemanusiaan gelombang II dengan waktu sandar 2 Januari 2026 pukul 07:00 WIB dan waktu keberangkatan 3 Januari 2026 pukul 08:00 WIB di Terminal IKT Domestik Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (KM Omar Rasheed). Nara hubung: Ilham Huznul (Baim), PMI, 085717135457.
  • Klaster Logistik melanjutkan fasilitasi keterlibatan asosiasi sektor swasta dan badan usaha dalam pengiriman bantuan kemanusiaan termasuk Asosiasi Logistik dan Freight Forwarder Indonesia (ALFI) dan DHL Freight Forwarding, serta berbagi informasi kebutuhan dan kesenjangan melalui klaster nasional dan sub-nasional.

Klaster Kesehatan

Koordinator: Kementerian Kesehatan

Tim Pendukung (fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah sejak pembentukan klaster/sub-klaster di tahun 2014): Dompet Dhuafa, Obor Berkat Indonesia (OBI), di dampingi WHO, UNICEF (Sub-Klaster Gizi), UNFPA melalui program reguler di sektor kesehatan. Pencatatan kegiatan harian anggota Klaster Kesehatan yang mendukung operasi penanganan darurat sejak 8 hingga 27 Desember 2025 menunjukkan terlayaninya 132,880 penerima manfaat.

  • Sub-klaster Layanan kesehatan: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh telah melayani 11.475 jiwa dengan 277 tim relawan dengan 3.144 personnel dari 12 kabupaten/kota dan jumlah kunjungan untuk penyakit potensi KLB untuk 81.759 orang. 16 pegiat layanan kesehatan lainnya adalah JIP-ACS-IAC, BSI Maslahat-BSMI DI Jakarta-BSMI Sumatra Utara-BSMI Jawa Barat, Harmoni Nusa, Laznas Nurul Hayat, LKC Dompet Dhuafa, Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Palang Merah Indonesia (PMI), Perifer Relawan Medis, Pusrehabkeshan Kemhan, Yayasan Save the Children Indonesia, Yayasan Sehat Hebat Data Aceh Indonesia (SEHAI). Dengan jumlah penerima manfaat: 26.900 jiwa.
  • Sub-klaster Kesehatan Reproduksi: Kementerian Kesehatan, BKKBN (Fasilitator PPAM Kespro Nasional), Dinas Kesehatan, dan 36 organisasi/lembaga nonpemerintah yaitu  ALF, Lintas Komunitas Motor, AnalLeuserFondation, Komunitas Motor (Perduatakan duniawi, Duastrok, Komunita Trill Agara, Pemuda Ketambe), AIPTKMI-IAKMI-FKM USU-Institute Kesehatan Sumatra Utara-Universitas Sari Mutiara, DoctorSHARE, IBI-AIPTKMI-IAKMI-UNFPA melalui program regulernya-Kemenkes-PKBI, ACS, IAC,  IDAI Aceh dengan Alumni FKUI, JIP,  MDMC, LKC Dompet Dhuafa, Obor Berkat Indonesia (OBI), PKBI Daerah Sumatra Utara, PMI, UNMUHA-IBI Aceh-SEHAI-UNICEF melalui program regulernya-YAHIJAU-IDAI Aceh, YADUA Aceh, Yayasan Dokter Peduli/doctorSHARE. Jumlah penerima manfaat 5.306 iiwa.
  • Sub-klaster Kesehatan Lingkungan: Save the Children berkolaborasi dengan Yayasan Geutanyo. Jumlah penerima manfaat 3.000 jiwa/800 KK.
  • Sub-klaster Nutrisi:  Wahana Visi Indonesia, Save the Children, UNICEF melalui program regulernya. Jumlah penerima manfaat 4.440 jiwa (termasuk 133 balita). 
  • Sub-klaster Promosi Kesehatan: MDMC, 171 penerima manfaat.

Kegiatan lain dalam Klaster Kesehatan yang tercatat oleh IHCP per 27 Desember adalah :Distribusi logistik kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Aceh adalah obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai/BMHP: 2.396 koli, PMT Balita dan Bumil: 5.538 dus, Vitamin A: 1.203 koli, kantung jenazah: 30 buah, sanitarian kit: 26.959 paket. Setiap paket sanitarian kit terdiri dari polibag, Poly Aluminiu Chloride, Insektisida cair, desinfectan padat, dan kelambu.

Klaster Pendidikan

Koordinator: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen)

Tim Pendukung  (fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah sejak pembentukan klaster/sub-klaster di tahun 2014): Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Pos Pendikan BPMB di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat didampingi UNICEF melalui program reguler di sektor pendidikan. Pencatatan kegiatan harian anggota Klaster Pendidikan yang mendukung operasi penanganan darurat sejak 8 hingga 27 Desember 2025 menunjukkan telah tersalur bantuan pendidikan untuk 84.956 jiwa. 

  • Dukungan Psikososial: Dompet Dhuafa, Yayasan Plan International Indonesia, Wahana Visi Indonesia, Fakultas Psikologi UGM dan Universitas Syiah Kuala. Jumlah penerima manfaat: 26.724 jiwa. 
  • Pemberian Makan Bergizi Anak Balita: Wahana Visi Indonesia. Jumlah penerima manfaat: 559 jiwa.
  • Ruang Ramah Anak: Save the Children Indonesia bersama Yayasan Geutanyo. Jumlah penerima manfaat: 24.078 jiwa.
  • Sanitasi dan Air Bersih: Wahana Visi Indonesia, LTKL, Yayasan Puter Bogor. Jumlah penerima manfaat: 25.500 jiwa.
  • Distribusi tenda dan school kit: Pos Pendidikan BPMB Provinci Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, PMI. Jumlah tenda: 55 unit dan 8.000 school kit.
  • Sekolah darurat: MDMC dengan total penerima manfaat: 95 jiwa

Klaster Pengungsian dan Perlindungan

Koordinator: Kementerian Sosial

Tim Pendukung (fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah sejak pembentukan klaster/sub-klaster di tahun 2014):

Sub-Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL): Mercy Corps Indonesia (Aceh), Yayasan PKPA di Sumatra Utara, dan relawan IHCP di Sumatra Barat didampingi UNICEF melalui program reguler di sektor perlindungan.

Sub-klaster Shelter/Hunian: PMI didampingi IFRC melalui program reguler.

Sub-klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian: IOM melalui program reguler

Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PPKBGPP): Obor Berkat Indonesia (OBI), UNFPA melalui program reguler dengan KemenPPA.

Sub-klaster Perlindungan Anak: UNICEF melalui program reguler 

Sub-klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko Lebih: Yakkum Emergency Unit, CBM Global Disability Inclusion, dan ASB. 

Sub-klaster Dukungan Psikososial: MPBI; di Aceh: Sigma Initiative Indonesia; di Sumatra Utara: WVI; di Sumatra Barat: MDMC

Kelompok Kerja Bantuan Nontunai (BaNTu):  WVI

Anggota Klaster Pengungsian dan Perlindungan yang mencatatkan kegiatan dukungan operasi penanganan darurat harian sejak 8 hingga 27 Desember 2025 telah melayani 1.295.283 jiwa.

  • Sub-Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan: tercatat 22 organisasi/lembaga yaitu APAD Indonesia, ASB-Children Youth Disability for Changes (CYDC) Aceh-Unit LIDI BPBD Jawa Tengah, DMC Ikatek UNHAS-KAGAMA CARE-CARE, Dompet Dhuafa, Human Initiative, Islamic Relief Indonesia, IZI, Jemari Sakato, Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Palang Merah Indonesia, Relawan Difabel Lokal ASB, Relawan Lokal Pidie Jaya-ASB SSEA, Rumah Zakat, Save the Children Indonesia, UNICEF melalui program regulernya. Water Mission, Yayasan Cita Wadah Swadaya, Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI), Yayasan Plan International Indonesia. Pertemuan Sub-Klaster AMPL di tingkat nasional dilaksanakan setiap dua minggu, di Aceh dan Sumatra Barat setiap satu minggu sekali, sedangkan di Provinsi Sumatra Utara masih dalam proses diskusi. Jumlah penerima manfaat: 1.001.698 jiwa.
  • Sub-klaster Shelter/Hunian: 5 organisasi/lembaga yaitu Human Initiative, PMI, Rumah Zakat, Islamic Relief Indonesia, MDMC, Yayasan KKSP Medan. Jumlah penerima manfaat: 2.895 jiwa.
  • Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PPKBGPP): 9 organisasi/lembaga yaitu KemenPPA berkolaborasi dengan UNFPA melalui program regulernya, LBH Apik Medan, Obor Berkat Indonesia (OBI) berkoordinasi dengan PKBI dan Dinkes Sibolga, PKBI Daerah Aceh, UN Women, Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia). Jumlah penerima manfaat: 1.055 jiwa. 
  • Sub-klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko Lebih: 7 organisasi/lembaga yaitu CBM, Fidakama, HWDI Langkat, Kagama Care, MPDI, PMI, Yakkum Emergency Unit. Jumlah penerima manfaat untuk 15.082 jiwa. 
  • Sub-klaster Dukungan Psikososial: 28 organisasi/lembaga yaitu Dinas Sosial Aceh, Gus Mus Raksa Jasad, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Sumatra Barat, Hizbul Wathan Muhammadiyah Sumut, IBU Foundation, Indonesia Hypnosis Centre (IHC), Kampung Dongeng Subulussalam, Kesehatan Mental Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Lhokseumawe, Lentera Habibi, LKC Dompet Dhuava, Muhammadiyah Disaster Management Centre/MDMC, Obor Berkat Indonesia (OBI), Ormawa Universitas Abulyatama, Perkumpulan Pelatih Kesehatan Profesional (PPKP), Pusrehabkeshan Kemhan, Relawan Gesit-Salam Setara, Relawan Nusantara, Rumah Zakat, SD Qur’an Ibnu Abbas, SIGMA Initiative Indonesia, Sinergi Puspita, Sumatra Wild Adventure, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tim Psikososial UMP, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Muhammadiyah Malang & Universitas Brawijaya, Wahana Visi Indonesia, Wakaf Salman, Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI), Yayasan Plan International Indonesia.  Jumlah penerima manfaat: 18.576 jiwa.
  • Sub-klaster Perlindungan Anak: empat organisasi/lembaga yaitu PKBI Daerah Sumatra Barat/PKBI Cabang Agam, Yayasan Kesejahteraan Anak Pesisir Indonesia, Yayasan Save the Children, UNICEF melalui program reguler. Jumlah penerima manfaat: 4.240 jiwa.
  • Sub-klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian: dua organisasi/lembaga yaitu Dompet Dhuafa, Caritas Indonesia (Karina KWI) dengan penerima manfaat: 1.224 jiwa.
  • Kelompok Kerja Bantuan Nontunai (BaNTu): ADRA, Fondasi Hidup (FH) Indonesia, Islamic Relief Indonesia (Joint Need Assessment), Pokja Bantuan Nontunai/WVI, Yayasan KKSP Medan, UNICEF melalui program reguler perlindungan sosial. Jumlah penerima manfaat: 2.967 jiwa.

Kegiatan lain dalam lingkup pengungsian dan perlindungan yang tercatat hingga 27 Desember 2025 adalah :

  • Pemulihan Hubungan Keluarga: PMI dengan jumlah penerima manfaat: 2.000 jiwa.
  • Distribusi bantuan (logistik kemanusiaan) dan dapur umum tercatat 12 organisasi: PMI, CDRM & CDS-UHN, Islamic Relief Indonesia, LKC Dompet Dhuafa, MDMC, Nurul Ashri, Peduli Muslim, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Rumah Zakat, Yayasan Pusaka Indonesia, Yayasan Save the Children Indonesia. Jumlah penerima manfaat: 245.546 jiwa.

Joint Need Assessment (JNA)

  • JNA dikoordinasikan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan dilakukan pada 9 sampai 19 Desember 2025 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat  (6 di Aceh, 5 di Sumatra Utara dan 7 di Sumatra Barat) oleh personel dari 27 personel dari 27 LSM nasional dan lokal (Human Initiative, MDMC, WVI, YEU, Caritas, YKMI, Rumah Zakat, Save the Children, CARE, Fondasi Hidup Indonesia, YCWS, PKBI, AMCF, Islamic Relief Indonesia, CDI, PKPA, MDI, KKSP, Flower Aceh, KAGAMA, Forum PRB Aceh, LPBI NU, anggota Sub-kluster WASH dan Shelter. Hasil temuan akan dipresentasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Senin, 29 Desember pagi.  Data diambil dari sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkugan, shelter/perumahan, kesehatan, pangan dan gizi, serta akses pasar. Kuesioner juga mencakup isu-isu lintas sektoral (GEDSI: Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). 
  • Temuan JNA menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada bantuan pangan di seluruh lokasi pengungsian, dengan dapur umum sebagai sumber pangan utama di sekitar 72% lokasi yang dinilai. Hal ini mencerminkan kemandirian rumah tangga yang terbatas dan ketergantungan yang berkelanjutan pada bantuan eksternal. Ketergantungan tertinggi terjadi di Sumatera Barat, di mana pembelian makanan juga paling umum (sekitar 31%), menunjukkan akses pasar dan pemulihan pendapatan yang tidak merata di seluruh provinsi.
  • Ketersediaan pangan rumah tangga tetap rapuh, terutama di Sumatera Utara, di mana 29% lokasi melaporkan pasokan makanan pokok yang tidak mencukupi untuk 14 hari ke depan. Strategi penanggulangan tersebar luas, dengan sekitar 68% rumah tangga mengurangi konsumsi makanan atau menjatah makanan, meningkatkan risiko penurunan kuantitas dan kualitas makanan. Risiko gizi paling akut terjadi pada bayi dan anak kecil, wanita hamil dan menyusui, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan orang sakit, dengan tingkat keparahan tertinggi diamati di Aceh, diikuti oleh Sumatera Utara.
  • eskipun bantuan pangan umum relatif tersebar luas, akses ke layanan gizi yang ditargetkan tetap terbatas, sehingga menghambat identifikasi dini dan penanganan kekurangan gizi akut. Pengungsian berkepanjangan, ketergantungan pada pemberian makan secara komunal, dan berkurangnya keragaman diet meningkatkan risiko penurunan gizi tanpa intervensi yang tepat waktu dan terarah.

Koordinasi

  • Konferensi pers BNPB dilaksanakan setiap hari pukul 17.00 dan dapat diakses melalui kanal YouTube BNPB @bnpb_indonesia 
  • Desk Relawan yang dikembangkan BNPB didukung MPBI melanjutkan pengumpulan data siapa-melakukan-apa-di mana melalui tautan: Aceh: 
  • Jadwal rapat koordinasi klaster dan sub-klaster dapat diakses pada https://bit.ly/Jadwal_rapat_koordinasi

Kebutuhan mendesak

  • Penyediaan air bersih termasuk air minum karena gangguan layanan PDAM di seluruh wilayah terdampak. 
  • Permakanan untuk anak-anak, tenda sekolah darurat dan perlengkapan belajar (school kit), pembersihan sekolah pasca bencana serta dukungan psikososial bagi peserta didik dan pendidik.  
  • Untuk kebutuhan pengungsi diperlukan bantuan(yang sensitif pada kebutuhan khusus yaitu permakanan (termasuk makanan bayi), selimut, kasur, family kits, hygiene kits, obat-obatan (obat dasar, malaria prophylaxis, dan vaksin tetanus), layanan kesehatan darurat, perlengkapan balita, perlengkapan ibadah, tenda pengungsi, terpal alas tenda/matras/tikar, lampu/lentera, kit kebersihan diri dan kebutuhan khusus perempuan dan remaja putri, alat dan obat kontrasepsi.

Daftar Kontak dan Tautan informasi

Catatan Tambahan

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sekretariat IHCP:

  1. Ignacio Romero, Lab Lokalisasi Indonesia, romero@pujionocentre.org, Telp: +62 878 6164 8312
  2. Disya Marianty, Lab Lokalisasi Indonesia, disya@pujionocentre.org, Telp: +62 857 0694 2247
  3. Dimas Perdana, Yayasan Lokadaya, dimas.perdana@lokadaya.id, Telp: +62 812 2674 3399

Laporan situasi #6 versi pdf Bahasa Indonesia bisa diunduh disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daftar Isi

→ Index