• 07 May
  • 2026

LAPORAN SITUASI RESPONS BENCANA SUMATRA #8

7 Januari 2026

Sorotan

  • Per 7 Januari 2026, BNPB melaporkan jumlah pengungsi telah berkurang menjadi 238.478 orang. Jumlah korban tewas telah mencapai 1.178 dan 147 orang hilang di tiga provinsi tersebut. 
  • Jumlah pengungsi terbanyak terdapat di Provinsi Aceh sejumlah 214.084 pengungsi. Di Sumatra Utara sejumlah 13.540 orang mengungsi, dan di Sumatra Barat terdapat 10.854 pengungsi.
  • 32 Kab/Kota Telah Menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan (7 di Aceh, 13 di Sumatra Utara, 12 di Sumatra Barat). 9 kabupaten/kota di Aceh masih dalam status tanggap darurat, sementara itu dua kabupaten/kota dalam proses penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan di Sumatra Utara. 
  • Di Provinsi Aceh, per 7 January 2026, penyakit ISPA (17.756 kasus) dan kulit (13.891 kasus) merupakan penyakit tertinggi yang dilaporkan, sehingga diperlukan fokus perhatian pada faktor risiko seperti paparan air kotor, sanitasi lingkungan yang buruk, serta kepadatan dan kelembapan di pengungsian.  Selain itu dilaporkan diare (2.828 kasus), Influenza-like Illness/ILI (1.882 kasus), suspek demam tifoid (306 kasus), suspek campak (31 kasus), suspek leptospirosis (1 kasus) dan suspek dengue (13 kasus).
  • Kaji Kebutuhan Kelompok Berisiko terdampak Banjir dan Longsor di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa kelompok berisiko, khususnya penyandang disabilitas dan lansia, masih menghadapi keterbatasan signifikan dalam mengakses bantuan kemanusiaan dan layanan dasar, belum terpenuhinya keputuhan spesifik khususnya penyandang disabilitas dan lansia, serta adanya kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan dalam proses akses bantuan.
  • BMKG mengeluarkan peringatan potensi hujan sedang hingga lebat pada 6–7 Januari 2026 di sejumlah kabupaten/kota di Aceh dan Sumatera Utara, serta Pasaman Barat di Sumatera Barat.
1.178
Meninggal (BNPB)		147
Orang hilang (BNPB)		238.478
orang Pengungsi (BNPB		175.126
Rumah rusak  (BNPB)

Laporan Situasi

  • BNPB melaporkan per 7 Januari 2026,  jumlah pengungsi telah berkurang menjadi 238.478 orang. Jumlah terbanyak di Aceh sebesar 214.084 orang dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Aceh Tamiang (74.735) disusul Aceh Utara (67.876), dan  Gayo Lues (19.906).  Di Sumatra Utara sejumlah 13.540 orang mengungsi. Pengungsi terbanyak terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah (4.974), dan Tapanuli Selatan (3.650) dan Langkat (2.856). Di Sumatra Barat terdapat 10.854 pengungsi dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Agam (4.311), Tanah Datar (1.637), dan Kota Padang (1.402). Jumlah korban tewas telah mencapai 1.178 dan 147 orang hilang. 
  • Jumlah rumah rusak dilaporkan BNPB per 7 Januari 2026 mencapai 175.126. Rumah rusak berat berjumlah 53.432, rusak sedang 45.106, dan rusak ringan 76.588.
  • Total 9 Kab/Kota di Provinsi Aceh menetapkan perpanjangan Status Tanggap Darurat. 32 Kab/Kota telah menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan (7 di Aceh, 13 Kab/Kota di Sumatra Utara, 12 di Sumatra Barat). Sementara itu 2 kabupaten/kota di Sumatra Utara dalam proses penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
  • Per laporan BNPB 7 Desember 2025, jumlah rumah rusak berat mencapai 175.126 unit. Di Aceh terdapat 40.243 unit rusak dengan jumlah terbesar di Aceh Tamiang sebesar 13.669 unit dengan usulan pembangunan huntara sebanyak 26.380 unit dimana 1.040 unit telah dalam pengerjaan, dan 600 unit dengan usulan pembangunan huntap. Sementara itu di Sumatra Utara rumah rusak berat berjumlah 5.665 unit dengan usulan pembangunan huntara sebanyak 1.417 unit dan 3.693 hunian tetap, di Sumatra Barat 2.878 unit rumah rusak berat dan usulan 923 unit huntara dimana 305 diantaranya dalam pengerjaan. Sementara itu kerusakan terjadi pada 3.188 fasilitas pendidikan, 215 fasilitas kesehatan, 803 rumah ibadah, 776 jembatan, dan 2.060 ruas jalan. 
  • Provincial Health Emergency Operational Centre (HEOC) Aceh melaporkan per 7 January 2026, penyakit ISPA (17.756 kasus) dan kulit (13.891 kasus) merupakan penyakit tertinggi yang dilaporkan, sehingga perlu fokus perhatian pada faktor risiko seperti paparan air kotor, sanitasi lingkungan yang buruk, serta kepadatan dan kelembapan di pengungsian.  Selain itu dilaporkan diare (2.828 kasus), Influenza-like Illness/ILI (1.882 kasus), dan suspek demam tifoid (306 kasus) yang menggambarkan kondisi penyakit salauran nafas akut non-spesifik serta penyakit yang berhubungan dengan air dan makanan pada periode pasca banjir. Dilaporkan juga kasus suspek campak (31kasus), suspek leptospirosis (1 kasus) dan suspek dengue (13 kasus).
  • Sub-klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko, dalam rapat koordinasi per 7 Januari mengidentifikasi belum adanya pelembagaan secara formal struktur respons khusus disabilitas, adanya kesenjangan pendataan sehingga berdampak pada akurasi dan transparansi penyaluran bantuan, kritisnya kebutuhan dasar kelompok berisiko (air bersih, sanitasi, alat bantu) di wilayah terdampak bencana, distribusi bantuan yang belum menjangkau optimal penyandang disabilitas dan lansia, terutama yang tinggal di rumah dan sulit mengakses posko, dan belum optimalnya dukungan psikososial bagi penyandang disabilitas (terutama perempuan, lansia, dan disabilitas mental).
  • Kaji Kebutuhan Kelompok Berisiko terdampak Banjir dan Longsor yang dilakukan pada 12 – 20 Desember di di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa kelompok berisiko, khususnya penyandang disabilitas dan lansia, masih menghadapi keterbatasan signifikan dalam mengakses bantuan kemanusiaan dan layanan dasar. Kelompok berisiko, khususnya penyandang disabilitas dan lansia, memiliki kebutuhan spesifik yang belum terpenuhi secara optimal, terutama terkait ketersediaan alat bantu mobilitas, obat-obatan rutin untuk penyakit kronis, serta layanan terapi berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi menurunkan fungsi, meningkatkan ketergantungan, dan memperburuk kualitas hidup mereka pascabencana. Kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan masih terjadi dalam proses akses bantuan, sementara sebagian besar kelompok berisiko tidak memiliki pengetahuan maupun akses yang memadai terhadap mekanisme pengaduan.

Respons Pemerintah

  • Total logistik yang ditangani Klaster Logistik Nasional di Bandara Halim dan telah didistribusikan sejak 29 November hingga 7 Januari 2026 telah mencapai 1.656,1 ton melalui pengiriman pesawat charter BNPB (56 sortie), pesawat Hercules (57 sortie), transportasi darat (44 truk) dan kapal laut (7 pelayaran). Buffer stock gudang di Bandara Halim tersisa 27.879 kg. 
  • Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih terus dilakukan. Di Aceh, hingga 6 Januari 2026 telah dilaksanakan 375 sortie dengan 357.600 kg bahan semai. Di Sumatra Utara, dikerahkan 266 sortie OMC dengan total 231.600 kg bahan semai. Di Sumatra Barat dikerahkan untuk 319 sortie dengan 317.725 kg bahan semai. 
  • Di Aceh, pengerukan sedimen dan pengaturan ulang aliran sungai secara terbatas untuk menurunkan risiko lanjutan serta mendukung infrastruktur sementara dilakukan di Kabupaten Nagan Raya. Untuk mengatasi terputusnya jalan utama (Jalan Provinsi) yang menghubungkan Lokop dan 4 Desa di Kec. Serbajadi, Aceh Timur, dilakukan pengurugan lahan sebagai jalur alternatif. Lahan yang digunakan merupakan miliki perorangan, tetapi sudah dibuat perjanjian tertulis antara pemilik lahan dan para tokoh masyarakat tentang izin penggunaan lahannya. Untuk status kedepannya akan dibicarakan lebih lanjut bersama pemerintah daerah setempat. Pembangunan jembatan Bailey yang menghubungkan Kecamatan Bandar Khelipah dan  Permata Bener Meriah telah mencapai progres 75%. Sementara itu percepatan pengerjaan jembatan di Timang Gajah, Bener Meriah.
  • Pembersihan material banjir di perumahan warga, termasuk gelondongan kayu, terus dilakukan diantaranya  di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Aceh Tamiang. Fasilitas pendidikan menjadi prioritas pembersihan, antara lain SMP 22 Takengon (Aceh Tengah) dan TK Pertiwi Lampahan (Bener Meriah), guna mendukung dimulainya kembali proses belajar mengajar semester genap.
  • Per 7 Januari, Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa pemerintah telah mengerahkan 1.765 alat berat dan pendukung, 270 jembatan Bailey dan 205 jembatan Armco telah terdistribusi, penggunaan 481 sarana dan prasarana pengungsian, 47 sumur bor air baku, dan 2.729 personnel untuk memperbaiki 4.005 infrastruktur terdampak.
  • Per 7 Januari, progress pembangunan huntara di Kabupaten Pidie telah mencapai pemasangan rangka baja dan atap untuk 12 unit. Pembangunan Huntara di Kab Aceh Tamiang oleh Danantara dilakukan siang dan malam guna mempercepat penyelesaiannya. Di Kab. Aceh Utara, Kec. Langkahan, proses land clearing sedang dilakukan. Di Lhokweumawe, Muara Satu Kota, sedang dilakukan pengecoran lantai huntara.
  • Di Sumatra Utara telah dilakukan identifikasi lahan calon lokasi hunian tetap di perkebunan Mapinggan,  Kab.Tapanuli Selatan, pembangunan huntara mandiri di Kec. Sayur Matinggi, serta land clearing untuk lokasi huntara di Desa Simatohir, Tapanuli Selatan.
  • Di Sumatra Barat, per 6 Januari, progres pembangunan huntara Kab. Tanah Datar, Nagari Bungo Tanjuang, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar, saat ini dalam pengerjaan 1 kopel (5 unit) dari total 3 kopel (15 unit) yang akan dibangun dan di Nagari Sumpur Kec. Batipuah Selatan dengan kapasitas lahan untuk 15 unit. Di Koto Tinggi, Kec. Gunung Omeh,  Kab. Lima Puluh Kota progres huntara ada dalam pengerjaan 4 kopel untuk total 12 kopel (60 unit).
  • Dana Tunggu Hunian (DTH) di Aceh diusulkan untuk 9.519 KK, 882 rekening tersiapkan dan 27 KK sudah tersalurkan, di Sumatra Utara ada 3.489 KK diusulkan, 2.541 rekening tersiapka dan DTH sudah disalurkan untuk 378 KK. Di Sumatra Barat, DTH diusulkan untuk 2.185 KK, 1.382 rekening tersiapkan dan sudah disalurkan untuk 513 KK. 
  • Per 7 Januari, Kementerian Kesehatan melaporkan tiga tahap pemulihan layanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra yaitu: Tahap 1: Pemulihan Pelayanan di RSUD. Saat ini seluruh RSUD telah beroperasi; Tahap 2: Pemulihan Layanan di Puskesmas melalui pemulihan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan pelayanan di tempat pengungsian dan daerah terisolasi. Dari 867 puskesmas, 152 berhenti beroperasi. Saat ini ada 3 puskesmas yang masih belum beroperadi di dalam gedung, tetapi tetap memberikan pelayanan di luar gedung puskesmas. Untuk pelayanan di tempat pengungsian dan daerah terisolasi, telah dikirimkan 3.916 relawan, layanan kesehatan dasar, bedah minor dan trauma healing serta pengiriman kebutuhan logistik berupa Emergency Medical Team (EMT) Kit, obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMKP); Tahap 3: pemulihan layanan operasional kesehatan ke kondisi awal dimana telah dilakukan pendataan kondisi alat kesehatan dan ambulans yang rusak di RS dan Puskesmas, pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan ambulans di RS dan Puskesmas, relokasi/pembangunan kembali gedung Puskesmas yang rusak berat, pengaktifan kembali seluruh pelayanan baik di RS dan Puskesmas.
  • Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana Sumatera pada tanggal 6 Januari 2026. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk merespon proyeksi dampak kenaikan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim pasca bencana. Untuk itu, target kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan pasca bencana akan menyasar bantuan pembangunan hunian tetap, program padat karya tunai, dan bantuan pelatihan cepat dan penyaluran kerja.
  • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP) pada 7 Januari untuk menghimpun masukan atas Pedoman Strategis Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera.

Respons Klaster Penanggulangan Bencana

  • Pos Pendamping Nasional (Pospenas) yang dipimpin BNPB di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat mengkoordinasikan dukungan Klaster Penanggulangan Bencana dan integrasinya dengan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) di wilayah terdampak. 
  • Koordinator Antar-Klaster Penanggulangan Bencana (sesuai dengan Surat keputusan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana): Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB. Pendukung fasilitasi koordinasi unsur non pemerintah: MPBI melalui Platform Koordinasi Kemanusiaan Indonesia/Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP).
  • Secara keseluruhan, sesuai dengan laporan yang tercatat oleh IHCP mulai tanggal 6 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026, anggota klaster,  sub-klaster, kelompok kerja, dan individu telah melayani 2.109.590jiwa. Penghitungan sementara IHCP menunjukkan total nilai bantuan berbagai lembaga/organisasi sebesar Rp.58.263.206.350,- dan rencana pemberian bantuan non-tunai sebesar Rp.34.778.240.000,-

Laporan kegiatan harian klaster-subklaster IHCP mulai 6 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026 adalah sebagai berikut (laporan per hari dapat dilihat pada https://bit.ly/3MvIGnz):

Klaster Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue)

Koordinator: Basarnas

  • Total logistik yang ditangani Klaster Logistik Nasional di Bandara Halim datelah didistribusikan sejak 29 November hingga 7 Januari 2026 telah mencapai 1.656,1 ton melalui pengiriman pesawat charter BNPB (56 sortie), pesawat Hercules (57 sortie), transportasi darat (44 truk) dan kapal laut (7 pelayaran). Buffer stock gudang di Bandara Halim tersisa 27.879 kg. https://www.pmi.or.id/dashboard/stock
  • Bantuan masuk ke gudang Klaster Logistik Nasional Halim diterima dari 437 donatur dengan kategori makanan, sandang, obat-obatan, hunian dan alat komunikasi. Tercatat bantuan kemanusiaan yang dikelola oleh Klaster Logistik Halim per 7 Januari 2026 mencapai 1.684.063 kg.
  • Klaster Logistik melanjutkan fasilitasi keterlibatan asosiasi sektor swasta dan badan usaha dalam pengiriman bantuan kemanusiaan termasuk Asosiasi Logistik dan Freight Forwarder Indonesia (ALFI) dan DHL Freight Forwarding, serta berbagi informasi kebutuhan dan kesenjangan melalui klaster nasional dan sub-nasional.

Klaster Logistik

Koordinator: BNPB

Tim Pendukung (fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah sejak pembentukan klaster/sub-klaster di tahun 2014): PMI didampingi WFP melalui program reguler.

  • Total logistik yang ditangani Klaster Logistik Nasional di Bandara Halim dan telah didistribusikan sejak 29 November hingga 2 Januari 2026 telah mencapai 1.786,9 ton melalui pengiriman pesawat charter BNPB (55 sortie), pesawat Hercules (53 sortie), transportasi darat (41 truk) dan kapal laut (6 pelayaran). Buffer stock gudang di Bandara Halim tersisa 2.612 kg. https://www.pmi.or.id/dashboard/stock
  • Bantuan masuk ke gudang Klaster Logistik Nasional Halim diterima dari 427 donatur dengan kategori makanan, sandang, obat-obatan, hunian dan alat komunikasi. Tercatat bantuan kemanusiaan yang dikelola oleh Klaster Logistik Halim per 30 Desember 2025 mencapai 17.595.224,68 kg.
  • Kapal Kemanusiaan PMI – Kalla Lines akan melayani pengiriman bantuan kemanusiaan gelombang II dengan waktu sandar 2 Januari 2026 pukul 07:00 WIB dan waktu keberangkatan 3 Januari 2026 pukul 08:00 WIB di Terminal IKT Domestik Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (KM Omar Rasheed). Nara hubung: Ilham Huznul (Baim), PMI, 085717135457.
  • Klaster Logistik melanjutkan fasilitasi keterlibatan asosiasi sektor swasta dan badan usaha dalam pengiriman bantuan kemanusiaan termasuk Asosiasi Logistik dan Freight Forwarder Indonesia (ALFI) dan DHL Freight Forwarding, serta berbagi informasi kebutuhan dan kesenjangan melalui klaster nasional dan sub-nasional.

Klaster Kesehatan

Koordinator: Kementerian Kesehatan

Tim Pendukung (fasilitasi koordinasi unsur non pemerintah sejak pembentukan klaster/sub-klaster di tahun 2014): Dompet Dhuafa, Obor Berkat Indonesia (OBI), di dampingi WHO, UNICEF (Sub-Klaster Gizi), UNFPA melalui program reguler di sektor kesehatan. Pencatatan kegiatan harian anggota Klaster Kesehatan yang mendukung operasi penanganan darurat sejak 8 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026 menunjukkan terlayaninya 213.026 penerima manfaat dengan nilai Rp.2.247.908.000,- 

  • Sub-klaster Layanan kesehatan: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh telah melayani 23.293 jiwa dengan dengan 4.119 relawan dari 12 kabupaten/kota dan jumlah kunjungan untuk penyakit potensi KLB untuk 98.278 orang. 16 pegiat layanan kesehatan lainnya adalah JIP-ACS-IAC, BSI Maslahat-BSMI DI Jakarta-BSMI Sumatra Utara-BSMI Jawa Barat, FOZ, Harmoni Nusa, Laznas Nurul Hayat, LKC Dompet Dhuafa, Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Nurul Hayat, Obor Berkat Indonesia (OBI), Palang Merah Indonesia (PMI), Peduli Muslim,  Perifer Relawan Medis, Pusrehabkeshan Kemhan, Yayasan Save the Children Indonesia, dan Yayasan Sehat Hebat Data Aceh Indonesia (SEHAI) dengan jumlah penerima manfaat: 64.558 jiwa dengan nilai Rp.832.950.000,-
  • Sub-klaster Kesehatan Reproduksi: Kementerian Kesehatan, BKKBN (Fasilitator PPAM Kespro Nasional), Dinas Kesehatan, dan 37 organisasi/lembaga nonpemerintah yaitu  ALF, Lintas Komunitas Motor, AnalLeuserFondation, Komunitas Motor (Perduatakan duniawi, Duastrok, Komunita Trill Agara, Pemuda Ketambe), AIPTKMI-IAKMI-FKM USU-Institute Kesehatan Sumatra Utara-Universitas Sari Mutiara, DoctorSHARE, IBI-AIPTKMI-IAKMI-UNFPA melalui program regulernya-Kemenkes-PKBI, ACS, IAC,  IDAI Aceh dengan Alumni FKUI, JIP,  Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), MDMC, LKC Dompet Dhuafa, Obor Berkat Indonesia (OBI), PKBI Daerah Sumatra Utara, PMI, UNMUHA-IBI Aceh-SEHAI-UNICEF melalui program regulernya-YAHIJAU-IDAI Aceh, YADUA Aceh, Yayasan Dokter Peduli/doctorSHARE. Jumlah penerima manfaat 5.691 jiwa dengan nilai Rp.934.760.000,-
  • Sub-klaster Kesehatan Lingkungan: Save the Children berkolaborasi dengan Yayasan Geutanyo dan Wahana Visi Indonesia (WVI). Jumlah penerima manfaat 3.868 jiwa dengan nilai Rp.120.218.000,-
  • Sub-klaster Gizi:  LKC Dompet Dhuafa, Wahana Visi Indonesia, Save the Children, UNICEF melalui program regulernya. Jumlah penerima manfaat 7.610 jiwa (termasuk 133 balita) dengan nilai Rp.8.980.000,-
  • Sub–klaster Promosi Kesehatan: empat organisasi yaitu Forum Zakat (FOZ), LKC Dompet Dhuafa, MDMC,  Pusat Kajian dan Perlindungan Anak untuk 9.728 penerima manfaat dengan nilai Rp.351.000.000,-

Donasi logistik kesehatan juga didapat dari Dinas Kesehatan provinsi di luar Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, serta dari PT Konimex, PT Sanbe, PT Ensefal BNA, MSF, PT Sapta Sari Tama, dan PT Salfix.

Klaster Pendidikan

Koordinator: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen)

Tim Pendukung  (fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah sejak pembentukan klaster/sub-klaster di tahun 2014): Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Pos Pendikan BPMB di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat didampingi UNICEF melalui program reguler di sektor pendidikan. Pencatatan kegiatan harian anggota Klaster Pendidikan yang mendukung operasi penanganan darurat sejak 8 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026 menunjukkan telah tersalur bantuan pendidikan untuk 91.230 jiwa (belum ada keterangan mengenai nilai bantuan).

  • Dukungan Psikososial: Dompet Dhuafa, Yayasan Plan International Indonesia, Tim Rumah Relawan Remaja, Wahana Visi Indonesia, Fakultas Psikologi UGM dan Universitas Syiah Kuala. Jumlah penerima manfaat: 26.724 jiwa. 
  • Pemberian Makan Bergizi Anak Balita: Wahana Visi Indonesia. Jumlah penerima manfaat: 559 jiwa.
  • Ruang Ramah Anak: Save the Children Indonesia bersama Yayasan Geutanyo. Jumlah penerima manfaat: 24.078 jiwa.
  • Sanitasi dan Air Bersih: Wahana Visi Indonesia, LTKL, Yayasan Puter Bogor. Jumlah penerima manfaat: 25.500 jiwa.
  • Distribusi tenda dan school kit: Pos Pendidikan BPMB Provinci Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Forum Zakat (FOZ),  PMI. Jumlah tenda: 275 unit, 8.000 school kit, dan 1.048 ATK.
  • Sekolah darurat: MDMC dengan total penerima manfaat: 95 jiwa

Klaster Pengungsian dan Perlindungan

Koordinator: Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PPKBGPP).

Tim Pendukung (fasilitasi koordinasi unsur nonpemerintah sejak pembentukan klaster/sub-klaster di tahun 2014):

Sub-Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL): Mercy Corps Indonesia (Aceh), Yayasan PKPA di Sumatra Utara, dan relawan IHCP di Sumatra Barat didampingi UNICEF melalui program reguler di sektor perlindungan.

Sub-klaster Shelter/Hunian: PMI didampingi IFRC melalui program reguler.

Sub-klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian: IOM melalui program reguler

Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PPKBGPP): Obor Berkat Indonesia (OBI), UNFPA melalui program reguler dengan KemenPPA.

Sub-klaster Perlindungan Anak: UNICEF melalui program reguler 

Sub-klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko Lebih: Yakkum Emergency Unit, CBM Global Disability Inclusion, dan ASB. 

Sub-klaster Dukungan Psikososial: MPBI; di Aceh: Sigma Initiative Indonesia; di Sumatra Utara: WVI; di Sumatra Barat: MDMC

Kelompok Kerja Bantuan Nontunai (BaNTu):  WVI

Anggota Klaster Pengungsian dan Perlindungan yang mencatatkan kegiatan dukungan operasi penanganan darurat harian sejak 8 Desember hingga 2 Januari 2026 telah melayani 1.126.921 jiwa serta rencana bantuan nontunai untuk 19.548 jiwa.

Anggota Klaster Pengungsian dan Perlindungan yang mencatatkan kegiatan dukungan operasi penanganan darurat harian sejak 8 Desember hingga 7 Januari 2026 telah melayani 1.184.100 jiwa dengan nilai Rp.7.193.779.500,- serta rencana bantuan nontunai untuk 17.435 jiwa dengan nilai Rp.34.778.240.000,-

  • Sub-Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan: tercatat 32 organisasi/lembaga yaitu ASB, APAD Indonesia, Children Youth Disability for Changes (CYDC) Aceh, Unit LIDI BPBD Jawa Tengah, DMC Ikatek UNHAS, KAGAMA CARE, CARE, DMC IKATED UNHAS, Dompet Dhuafa,  Forum Zakat (FOZ), Harmoni Nusa, Human Initiative, IKA USU Wilayah Sumbar, Institut Teknologi Bandung,  Islamic Relief Indonesia, IZI, Jemari Sakato, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Nurul Hayat, Palang Merah Indonesia, Relawan Difabel Lokal ASB, Relawan Lokal Pidie Jaya-ASB SSEA, Rumah Zakat, Save the Children Indonesia, UNICEF melalui program regulernya. Water Mission, Yayasan Cita Wadah Swadaya, Yayasan Geutanyo, Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI),  dan Yayasan Plan International Indonesia. Pertemuan Sub-Klaster AMPL di tingkat nasional dilaksanakan setiap dua minggu, di Aceh dan Sumatra Barat setiap satu minggu sekali, sedangkan di Provinsi Sumatra Utara masih dalam proses diskusi. Jumlah penerima manfaat: 1.116.413 jiwa dengan nilai bantuan Rp.4.368.014.500,-
  • Sub-klaster Shelter/Hunian: 8 organisasi/lembaga yaitu Forum Zakat (FOZ), Human Initiative, PMI, Rumah Zakat, Islamic Relief Indonesia, MDMC, Obor Berkat Indonesia/OBI, Sahabat Aksi Respon Humanitarian, Yayasan KKSP Medan. Jumlah penerima manfaat: 11.549 jiwa dengan nilai bantuan Rp.634.720.000,-
  • Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PPKBGPP): 9 organisasi/lembaga yaitu KemenPPA berkolaborasi dengan UNFPA melalui program regulernya, LBH Apik Medan, Obor Berkat Indonesia (OBI) berkoordinasi dengan PKBI dan Dinkes Sibolga, PKBI Daerah Aceh, UN Women, Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia). Jumlah penerima manfaat: 1.635 jiwa dengan nilai bantuan Rp.454.250.000,-. 
  • Sub-klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko Lebih: 7 organisasi/lembaga yaitu CBM, Fidakama, HWDI Langkat, Kagama Care, MPBI, PMI, Yakkum Emergency Unit. Jumlah penerima manfaat untuk 16.947 jiwa dengan nilai Rp.188.700.000,-
  • Sub-klaster Dukungan Psikososial: 33 organisasi/lembaga yaitu Dinas Sosial Aceh, Forum Zakat (FOZ), Gus Mus Raksa Jasad, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Sumatra Barat, Hizbul Wathan Muhammadiyah Sumut, IBU Foundation, Indonesia Hypnosis Centre (IHC), Kampung Dongeng Subulussalam, Kesehatan Mental Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Lhokseumawe, Lentera Habibi, LKC Dompet Dhuava, Muhammadiyah Disaster Management Centre/MDMC, Obor Berkat Indonesia (OBI), Ormawa Universitas Abulyatama, Palang Merah Indonesia (PMI),  Perkumpulan Pelatih Kesehatan Profesional (PPKP), Pusrehabkeshan Kemhan, Relawan Gesit-Salam Setara, Relawan Nusantara, Rumah Zakat, SD Qur’an Ibnu Abbas, SIGMA Initiative Indonesia, Sinergi Puspita, Sumatra Wild Adventure, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tim Psikososial UMP, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Muhammadiyah Malang & Universitas Brawijaya, Wahana Visi Indonesia, Wakaf Salman, Yayasan Andaru Selaras, Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI), Yayasan Plan International Indonesia.  Jumlah penerima manfaat: 28.941 jiwa dengan nilai Rp.1.012.095.000,-
  • Sub-klaster Perlindungan Anak: lima organisasi/lembaga yaitu Forum Zakat (FOZ), PKBI Daerah Sumatra Barat/PKBI Cabang Agam, Yayasan Kesejahteraan Anak Pesisir Indonesia, Yayasan Save the Children, UNICEF melalui program reguler. Jumlah penerima manfaat: 7.171 jiwa dengan nilai Rp.61.000.000,-
  • Sub-klaster Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian: empat organisasi/lembaga yaitu Dompet Dhuafa, Caritas Indonesia (Karina KWI), Forum Zakat (FOZ), Nurul Hayat,  dengan penerima manfaat: 1.444 jiwa dengan nilai Rp.475.000.000,-

Kelompok Kerja Bantuan Nontunai (BaNTu): Kementerian Sosial dan 19 lembaga/organisasi yaitu Kementerian Sosial, ADRA Indonesia, Adventiest Community Services (ACS), Bina Trubus Swadaya, CBM Global Disability Inclusion, CRS Indonesia, Fondasi Hidup (FH) Indonesia, Human Initiative, Islamic Relief Indonesia, Pokja Bantuan Nontunai/WVI,  Jemari Sakato, KKSP, Mercy Corps, Nurani Perempuan WCC, PMI, Rumah Zakat, Save the Children, UNFPA, Yakkum Emergency Unit, Yayasan Plan International Indonesia, UNICEF melalui program reguler perlindungan sosial. Rencana jumlah penerima manfaat: 17.435 jiwa dengan nilai Rp.34.778.240.000,-

Kegiatan lain dalam lingkup pengungsian dan perlindungan yang tercatat hingga 7 Januari 2026 adalah :

  • Pemulihan Hubungan Keluarga: PMI dengan jumlah penerima manfaat: 2.000 jiwa.
  • Distribusi bantuan (logistik kemanusiaan) dan dapur umum tercatat 15 organisasi: Forum Zakat (FOZ), PMI, CDRM & CDS-UHN, Global Ehsan Relief Indonesia (GERID), Islamic Relief Indonesia, LKC Dompet Dhuafa, MDMC, Nurul Ashri, Nurul Hayat, Peduli Muslim, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Rumah Zakat, Yayasan Andaru Selaras, Yayasan Pusaka Indonesia, Yayasan Save the Children Indonesia, Yayasan GNOTA. Jumlah penerima manfaat: 593.236 jiwa dengan nilai Rp.48.821.518.850,-

Per 7 Januari 2026, IHCP mencatat PMI melayani 1.725.000 jiwa, FOZ 401.507 jiwa, Dompet Dhuafa 116.101 jiwa, Save the Children 60.944 jiwa, MDMC melayani 52.985 jiwa, dan Obor Berkat Indonesia/OBI 28.565 jiwa.

Joint Need Assessment (JNA)

  • JNA dikoordinasikan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dan dilakukan pada 9 sampai 19 Desember 2025 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat  (6 di Aceh, 5 di Sumatra Utara dan 7 di Sumatra Barat) oleh personel dari 27 personel dari 27 LSM nasional dan lokal (Human Initiative, MDMC, WVI, YEU, Caritas, YKMI, Rumah Zakat, Save the Children, CARE, Fondasi Hidup Indonesia, YCWS, PKBI, AMCF, Islamic Relief Indonesia, CDI, PKPA, MDI, KKSP, Flower Aceh, KAGAMA, Forum PRB Aceh, LPBI NU, anggota Sub-kluster WASH dan Shelter. Hasil temuan akan dipresentasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Senin, 29 Desember pagi.  Data diambil dari sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkugan, shelter/perumahan, kesehatan, pangan dan gizi, serta akses pasar. Kuesioner juga mencakup isu-isu lintas sektoral (GEDSI: Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). 
  • Temuan JNA menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada bantuan pangan di seluruh lokasi pengungsian, dengan dapur umum sebagai sumber pangan utama di sekitar 72% lokasi yang dinilai. Hal ini mencerminkan kemandirian rumah tangga yang terbatas dan ketergantungan yang berkelanjutan pada bantuan eksternal. Ketergantungan tertinggi terjadi di Sumatera Barat, di mana pembelian makanan juga paling umum (sekitar 31%), menunjukkan akses pasar dan pemulihan pendapatan yang tidak merata di seluruh provinsi.
  • Ketersediaan pangan rumah tangga tetap rapuh, terutama di Sumatera Utara, di mana 29% lokasi melaporkan pasokan makanan pokok yang tidak mencukupi untuk 14 hari ke depan. Strategi penanggulangan tersebar luas, dengan sekitar 68% rumah tangga mengurangi konsumsi makanan atau menjatah makanan, meningkatkan risiko penurunan kuantitas dan kualitas makanan. Risiko gizi paling akut terjadi pada bayi dan anak kecil, wanita hamil dan menyusui, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan orang sakit, dengan tingkat keparahan tertinggi diamati di Aceh, diikuti oleh Sumatera Utara.
  • Meskipun bantuan pangan umum relatif tersebar luas, akses ke layanan gizi yang ditargetkan tetap terbatas, sehingga menghambat identifikasi dini dan penanganan kekurangan gizi akut. Pengungsian berkepanjangan, ketergantungan pada pemberian makan secara komunal, dan berkurangnya keragaman diet meningkatkan risiko penurunan gizi tanpa intervensi yang tepat waktu dan terarah.

Rapid Gender Assessment Report

  • Yayasan Care Peduli (CARE Indonesia) telah melaksanakan Rapid Gender Assessment atau Analisis Gender Cepat melalui data survei rumah tangga yang dikumpulkan pada Desember 2025 dari 55 responden di distrik-distrik yang terdampak banjir di Kabupaten Agam dan Kota Padang di Sumatera Barat (40 responden) dan Aceh Tamiang di Provinsi Aceh (15 responden).
  • Temuan menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden tidak merasakan risiko kekerasan berbasis gender (GBV), fasilitas WASH yang layak dan tidak memadai, tempat penampungan campuran pria dan wanita yang penuh sesak, dan pekerja eksternal yang didominasi laki-laki yang berkerumun di sekitar tempat penampungan menciptakan risiko GBV laten.
  • Temuan di Sumatera Barat, kebutuhan prioritas berpusat pada dukungan yang berorientasi pada pemulihan, seperti bantuan tunai dan dukungan mata pencaharian di masa depan; namun, kesenjangan dalam penyediaan perlengkapan kebutuhan dasar dan sumber air masih ada untuk memenuhi kebutuhan dasar.
  • Sementara itu di Aceh, kebutuhan prioritas tetap berfokus pada kelangsungan hidup dasar karena defisit layanan yang akut dan kapasitas penanggulangan yang lemah, termasuk fasilitas WASH dan tempat penampungan yang aman dan layak, layanan kesehatan (terutama untuk ibu hamil), dan makanan bergizi.

Rencana Response Bersama Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatra 

Saat tanggap darurat memasuki minggu ketiga dan keempat, kebutuhan kemanusiaan tetap signifikan. Banyak rumah tangga terdampak terus kekurangan hunian yang memadai, air bersih, sanitasi, perawatan kesehatan, dan dukungan psikososial. Kelompok berisiko—termasuk wanita, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya—menghadapi risiko yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, respons mulai bertransisi menuju pemulihan dini, membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi yang menjembatani bantuan kemanusiaan darurat dengan perencanaan pemulihan, pengurangan risiko, dan pembangunan resiliensi.Untuk itu, Platform Koordinasi Kemanusiaan Indonesia (PKKI)/Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP) menyusun Rencana Response Bersama Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatra untuk periode Desember 2025 hingga Desember 2025. P2KI/IHCP yang merupakan wahana kolaborasi pegiat kemanusiaan non-pemerintah menyusun rencana bersama tersebut untuk mendukung koordinasi yang dipimpin pemerintah dengan menyelaraskan intervensi, berbagi informasi, dan mengatasi kesenjangan yang ada. Rencana Respons Bersama  menyediakan kerangka kerja terkoordinasi bagi aktor kemanusiaan non pemerintah untuk melengkapi upaya pemerintah, memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak, dan mendukung transisi yang koheren dari tanggap darurat ke pemulihan, sambil memperkuat koordinasi melalui Klaster Penanggulangan Bencana dan akuntabilitas yang dipimpin secara lokal kepada masyarakat yang terkena dampak. Rencana tersebut telah didiskusikan dengan Unsur Pengarah BNPB pada 29 Desember 2025 dan selanjutnya akan dipaparkan kepada kementerian/lembaga Koordinator Klaster Penanggulangan Bencana. Rencana Response Bersama tersebut dapat diakses pada https://bit.ly/Rencana_Respons_Bersama

Joint Market Assessment (JMA)

Kelompok Kerja Bantuan Non-tunai (Pokja BaNTu) telah melakukan JMA Bencana Banjir dan Longsor Sumatra di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada tanggal 23-31 Desember 2025. JMA ini dilakukan untuk menilai fungsi pasar, ketersediaan dan keterjangkauan barang, stabilitas harga, serta kapasitas pedagang pasca bencana, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti dalam menentukan kelayakan dan desain intervensi berbasis pasar dan Bantuan Non-tunai (BaNTu).

JMA dilakukan di pasar-pasar utama di wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra barat dengan fokus pada komoditas kebutuhan dasar pangan dan non-pangan serta layanan pendukungnya. Populasi sasaran meliputi pedagang pasar, penyedia layanan, lembaga non-pemerintah dan rumah tangga terdampak bencana. Pelaksanaan JMA dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bersedia mendukung dalam proses asessment di wilayah terdampak yang sekaligus wilayah yang dibantu. Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menunjukkan fungsi yang cukup untuk mendukung respons berbasis pasar, dengan tingkat gangguan tertinggi di Aceh pada fase awal. Bantuan non-tunai direkomendasikan sebagai modalitas utama, dengan pendekatan bertahap dan kontekstual per provinsi. Pemantauan pasar berkelanjutan (Joint Market Monitoring) penting untuk mengantisipasi fluktuasi harga dan risiko gangguan terhadap pasar. Pendekatan kolaboratif lintas sektor (pemerintah, swasta, dan organisasi kemanusiaan) diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar dan memastikan kegiatan inklusif terutama keterlibatan kelompok rentan dan disabilitas.

Rapid Needs Assessment (RNA) Inklusi – Kaji Kebutuhan Kelompok Berisiko Terdampak Banjir dan Longor

Sub-Klaster Perlindungan Lansia dan Kelompok Berisiko melaksanakan Kaji Kebutuhan Kelompok Berisiko terdampak Banjir dan Longsor pada 12 – 20 Desember di di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelompok berisiko, khususnya penyandang disabilitas dan lansia, masih menghadapi keterbatasan signifikan dalam mengakses bantuan kemanusiaan dan layanan dasar. Kelompok berisiko, khususnya penyandang disabilitas dan lansia, memiliki kebutuhan spesifik yang belum terpenuhi secara optimal, terutama terkait ketersediaan alat bantu mobilitas, obat-obatan rutin untuk penyakit kronis, serta layanan terapi berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi menurunkan fungsi, meningkatkan ketergantungan, dan memperburuk kualitas hidup mereka pascabencana. Kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan masih terjadi dalam proses akses bantuan, sementara sebagian besar kelompok berisiko tidak memiliki pengetahuan maupun akses yang memadai terhadap mekanisme pengaduan.

Koordinasi

Kebutuhan mendesak

  • Penyediaan air bersih termasuk air minum karena gangguan layanan PDAM di seluruh wilayah terdampak. 
  • Permakanan untuk anak-anak, tenda sekolah darurat dan perlengkapan belajar (school kit), pembersihan sekolah pasca bencana serta dukungan psikososial bagi peserta didik dan pendidik.  
  • Untuk kebutuhan pengungsi diperlukan bantuan(yang sensitif pada kebutuhan khusus yaitu permakanan (termasuk makanan bayi), selimut, kasur, family kits, hygiene kits, obat-obatan (obat dasar, malaria prophylaxis, dan vaksin tetanus), layanan kesehatan darurat, perlengkapan balita, perlengkapan ibadah, tenda pengungsi, terpal alas tenda/matras/tikar, lampu/lentera, kit kebersihan diri dan kebutuhan khusus perempuan dan remaja putri, alat dan obat kontrasepsi.

Daftar Kontak dan Tautan informasi

Catatan Tambahan

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sekretariat IHCP:

  1. Ignacio Romero, Lab Lokalisasi Indonesia, romero@pujionocentre.org, Telp: +62 878 6164 8312
  2. Disya Marianty, Lab Lokalisasi Indonesia, disya@pujionocentre.org, Telp: +62 857 0694 2247
  3. Dimas Perdana, Yayasan Lokadaya, dimas.perdana@lokadaya.id, Telp: +62 812 2674 3399

Penjelasan tentang IHCP dapat diakses pada https://bit.ly/Panduan-IHCP-Kolaborasi-Multipihak 

Formulir pendaftaran menjadi anggota IHCP: http://bit.ly/Formulir-Anggota-IHCP

Laporan situasi #8 versi pdf Bahasa Indonesia bisa diunduh disini, dan versi pdf Bahasa Inggris bisa diunduh disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daftar Isi

→ Index