Click Here to get the Situation Report in English Version.

Informasi Kunci

Data sementara dari BNPB per 1 September, 2026 Pukul 09:00 WIB

Meninggal Luka -Luka Mengungsi Rumah Rusak
127
1.668
181.354
97.215

Kebutuhan Mendesak

  • Kebutuhan mendesak dan prioritas utama respons kemanusiaan adalah sebagaimana telah dijelaskan di dalam Laporan Situasi IHCP Nomor 7 dapat diakses pada: https://ihcp-org/laporan-situasi-7-gempabumi-dan-tsunami-di-flores-dan-sekitarnya/.
  • Dukungan untuk Klaster Logistik Untuk ditempatkan atau digunakan di Bandara Labuan Bajo, Bandara Maumere, Pos Pendukung Logistik Nasional di Halim dan juga Darmaga Kontak Klaster Logistik dapat dilihat pada halaman
    Sumber daya Manusia (SDM):
  1. SDM pengelolaan gudang, termasuk manajemen ground handling, pencatatan keluar masuk logistik, dan penyimpanan
  2. Tenaga kerja bongkar muat (TKBM) untuk distribusi ke posko Tanggap Darurat Bencana di tingkat Kabupaten
  3. Tim pemeriksa barang

    Untuk perlengkapan/ peralatan: Forklift dan pallet plastik

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengidentifikasi beberapa intervensi prioritas, termasuk:

  1. Ruang aman bagi perempuan dan anak-anak, membangun ruang aman bagi perempuan dan anak-anak, termasuk ruang menyusui khusus
  2. Tenda pengungsian yang terpisah antara perempuan dan laki-laki serta terpisah antara dewasa dan anak-anak yang .dapat digabung dalam satu keluarga;
  3. Fasilitas dukungan bagi hunian sementara yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia khususnya perempuan;
  4. Paket nutrisi yang sesuai untuk perempuan dan anak-anak;
  5. Perlengkapan keluarga yang berisi barang-barang penting untuk perempuan dan anak-anak, seperti popok dan pembalut;
  6. Pengerahan kendaraan khusus untuk memfasilitasi penyembuhan trauma dan dukungan psikososial; dan
  7. Ketersediaan media informasi dan edukasi tentang resiko terjadinya KBG dalam pengungsian yang dapat dimuat di lokasi-lokasi yang strategis dan disebarluaskan secara masif dan mudah dipahami termasuk dengan penggunaan bahasa lokal.

Laporan Situasi

  • BNPB melaporkan per 1 September pukul 09:00 WIB dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Manggarai:

Kabupaten

Jumlah pengungsi

Manggarai

50.556

Nagekeo

49.825

Manggarai Timur

30.098

Manggarai Barat

27.564

Ngada

18.494

Sikka

4.665

Ende

152

Total

181.354

 

  • Dampak kerusakan tercatat pada 157 fasilitas pelayanan kesehatan, 1.366 fasilitas pendidikan, 573 kantor, dan 506 rumah
  • Di sektor Kesehatan, ancaman kesehatan masyarakat menjadi salah satu dampak utama pascabencana di Flores, terutama di wilayah pengungsian yang padat dan memiliki keterbatasan layanan dasar. Pada 29 Agustus, Kabupaten Nagekeo melaporkan 218 kasus diare, 560 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 99 kasus penyakit kulit, dan 6 kasus tifoid. Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur juga mencatat ISPA sebagai penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, dengan kasus diare yang masih terjadi serta munculnya laporan demam berdarah dengue (DBD). Tingginya angka penyakit tersebut diduga dipengaruhi oleh kondisi pengungsian yang padat, sanitasi yang kurang memadai, keterbatasan akses air bersih, dan pengelolaan limbah yang belum optimal. Kondisi ini meningkatkan risiko penularan penyakit menular dan menuntut penguatan layanan kesehatan, sanitasi, serta penyediaan air bersih di wilayah terdampak.
  • Sub-klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi NTT dalam rapat koordinasinya pada tanggal 28 Agustus 2026 pukul 15.15-17.30 WITA yang dipimpin oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Provinsi NTT dengan menghadirkan BPBPK Provinsi NTT, BBLKM Surabaya, OPD terkait dari kabupaten terdampak, organisasi profesi dan mitra pembangunan mendiskusikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Bappeda yang hadir dari kabupaten terdampak diminta untuk segera melakukan pengaktifan sub klaster AMPL di kabupaten dengan melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait dan mitra pembangunan di kabupaten dan membagi PIC koordinasi sesuai surat dari Bapperida Provinsi NTT.
  2. Kerusakan pada sistem penyediaan air minum (SPAM) terjadi di berbagai daerah, mengakibatkan terganggunya akses masyarakat terhadap air bersih. Di Kabupaten Manggarai Timur, tercatat 22 SPAM terdampak dengan kerusakan berupa pipa transmisi yang putus, kebocoran jaringan, longsoran, hingga penurunan debit sumber air. Sementara itu, Kabupaten Nagekeo masih mengandalkan distribusi air menggunakan mobil tangki karena jaringan perpipaan belum berfungsi optimal. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Manggarai, di mana beberapa sumber air menjadi keruh sehingga mengurangi kualitas air yang dapat digunakan masyarakat. Di Pulau Palue, keterbatasan akses air bersih menjadi persoalan serius karena masyarakat bergantung pada penampungan air hujan dan jumlah sumur yang terbatas. Dampak dari kondisi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat dan pengungsi, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti minum, mandi, mencuci, dan sanitasi. Selain meningkatkan risiko penyakit berbasis air, situasi ini juga menyebabkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan distribusi air bersih melalui mobil tangki dan dukungan relawan.
  3. Banyak posko pengungsian belum memiliki fasilitas toilet portabel yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Di Kabupaten Nagekeo, ketersediaan toilet portabel masih sangat terbatas meskipun kebutuhan terus meningkat, sementara di Kabupaten Manggarai pengungsi masih mengandalkan jamban darurat atau menggunakan fasilitas sanitasi milik warga sekitar. Selain itu, beberapa toilet portabel yang telah tersedia tidak dilengkapi dengan septic tank sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal. Kondisi ini berdampak pada praktik buang air yang tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan, meningkatkan potensi pencemaran lingkungan dan sumber air, serta memperbesar risiko terjadinya wabah penyakit di lokasi terdampak bencana.
  4. Volume sampah yang dihasilkan pengungsi terus meningkat, sementara kapasitas pengangkutan sampah belum mampu mengimbangi kebutuhan di lapangan. Kondisi ini diperparah oleh penggunaan kantong sampah yang mudah robek sehingga sampah kembali berserakan di sekitar area pengungsian. Di beberapa wilayah, pengelolaan sampah juga terkendala oleh keterbatasan akses ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang berjarak cukup jauh. Akibatnya, sampah menumpuk dan menciptakan lingkungan yang kurang sehat, menarik lalat serta berbagai vektor penyakit. Kondisi tersebut menurunkan kualitas lingkungan pengungsian dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama diare dan penyakit kulit.
  5. Memperhatikan pengelolaan limbah medis.
  6. Memperhatikan penggunaan APD standar di dapur umum.
  7. Penyusunan Dokumen R3P dari Kabupaten Terdampak.
  8. Jamban portabel dukungan dari BNPB sudah sampai 12 unit di Kabupaten Nagekeo. 2 unit untuk RSUD Aeramo, 3 unit di pasang di Berdikari, 4 unit dipasang di Batalion Wakanga Mere dan sisanya ada di gudang BPBD sisa ini sementara dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Nagekeo untuk bisa dipasang di Puskesmas.
  9. Telah ada SOP pengelolaan sanitasi aman dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Provinsi NTT terkait penyedotan lumpur tinja dan solusi untuk kabupaten yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan truk sedot tinja.
  10. Pentingnya pemeriksaan kualitas air dan makanan untuk menjadi acuan semua pihak kolaborasi Seksi P2 dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi dengan Loka dan BBLKM Surabaya .
  11. Pentingnya diskusi tantangan menghadapi musim hujan saat bencana untuk pencegahan DBD, diare , genangan air, dan keamanan dapur.
  12. Proses perpanjangan status tanggap darurat Provinsi NTT saat ini sedang dalam proses.
  • Sub-klaster Dukungan Psikosial: kasus tewasnya gantung diri pasca gempa di Nagekeo, Flores, mengingatkan untuk pentingnya segera dilakukan deteksi dini gangguan psikososial dan layanan dukungan psikososial yang terkoordinasi. Dilaporkan beberapa organisasi kemanusiaan telah melakukan layanan dukungan psikososial termasuk pelatihan dukungan psikologis awal, seperti pada kelompok siswa dan guru pada Klaster Pendidikan, dan kelompok anak pada Sub Klaster Perlindungan Anak melalui pengaktifan Pos SAPA. Tenaga kesehatan juga penting untuk mendapatkan layanan dukungan psikososial dikarenakan keterbatasan sumber daya dan fasilitas tidak seimbang dengan jumlah pasien yang harus dilayani. Kondisi pengungsian yang tersebar, padat, dan minim privasi dan keamanan, serta kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat NTT yang bekerja pada sektor ekonomi tradisional perlu menjadi perhatian layanan dukungan psikososial, terutama bagi orang dewasa usia produktif, lansia, disabilitas, Saat ini belum dilaporkan akan adanya aktivasi Sekretariat Layanan Dukungan Psikososial (LDP) baik dari Kemensos maupun Dinas Sosial.

Respons Pemerintah

  • Dashboard Tanggap Darurat Bencana Gempabumi Flores M7.7 BNPB dapat diakses pada https://data.bnpb.go.id/gempantt2026 yang telah mengintegrasikan laporan harian Klaster Kesehatan yang dapat diakses pada https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dashboard-eoc/gempa-ntt.
  • BNPB bersama TNI dan kementerian/lembaga terkait terus melakukan menanganan darurat bersama pemerintah daerah setempat serta relawan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara cepat dan tepat.
  • Total logistik yang dikirim melalui Pos Logistik Nasional Halim periode 15 -31 Agustus 2026 mencapai 1.975 ton.
  • Tim Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB mendampingi pendataan, verifikasi, validasi rumah rusak di 7 kabupaten dan akan bekerja sama dengan Tim Manajemen Konstruksi UGM.
  • Penanganan rumah rusak ringan dan sedang akan mendapatkan perbaikan in-situ, stimulan dan sembako. Sedangkan rumah rusak berat mendapatkan opsi huntara (hunian sementara), DTH, atau huntap (hunian tetap) in-situ sesuai usulan Pemda. Di Kabupaten Sikka, pembangunan huntara sudah dimulai.
  • Pemerintah mendorong pembentukan pengungsian terpadu untuk rumah rusak berat yang belum bisa ditempati. Satgas membentuk satuan darat dengan menggunakan motor trail untuk wilayah sulit dijangkau.
  • Berdasarkan informasi yang tersedia hingga 31 Agustus 2026, alutsista TNI yang dikerahkan dimulai 15 Agustus terdiri dari 21 pesawat TNI AU, 5 Kapal Perang Republik Indonesia, 1 kapal ADRI TNI AD. Pada fase awal (5 Agustus), TNI mengerahkan 1.892 personel dan berbagai sarana pendukung darat. Hingga hari ke-9 operasi (23-24 Agustus), jumlah personel yang telah dikerahkan meningkat menjadi 8.012 prajurit TNI. Selain alutsista utama di atas, dilapork an juga mobilisasi 75 kendaraan, 7 tenda lapangan, 40 velbed, 1 helikopter Bell 412 TNI AL. Selain itu juga dikerahkan helikopter Basarnas.
  •  

Respons Multipihak termasuk Unsur Nonpemerintah

  • Pada 31 Agustus 2026 pukul 16:00 WIB, Desk Relawan PB Gempabumi NTT 2026 telah 204 Lembaga dan 1,401 Personil yang telah mencatatkan kegiatannya pada tautan https://s.id/DeskRelawanNTT. Hasil pemetaaan kegiatan dapat dilihat pada: Dashboard Realtime: https://s.id/Dashboard_DeskRelawanNTT
    Katalog  Ketangguhan:
     https://katalogketangguhan.bnpb.go.id/aksi-ketangguhan/
    IHCP
    melengkapi pencatatan secara sederhana pada https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WbZL51gtY1G6DCQT_Ni4u1U3GZK79s70IXpp8O s7geU/edit?usp=sharing .
    IHCP mendorong organisasi yang aktif di NTT untuk mencatatkan aktivitasnya pada
    https://s.id/DeskRelawanNTT.
  • Joint Needs Assessment (JNA/Penilaian Kebutuhan Bersama):. HFI melaporkan bahwa pada 1 dan 2 September sedang dilakukan analisis hasil pengkajian pada 5 sektor yaitu Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Hunian, Gizi dan Pangan, Kesehatan, serta Akses Pasar. Advokasi JNA ke berbagai pihak terkait akan dilakukan pada 4 hingga 12 September. Untuk IHCP, direncanakan pada 7 September 2026 pukul 16:00 secara daring.
  • Joint Market Assessment (JMA/Penilaian Pasar Bersama): Tim Advokasi Bantuan Nontunai (BaNTu) melaporkan bahwa piranti/tools JMA sudah difinalisasi dan dan sudah bisa digunakan. Telah ada kesepakatan pembagian enumerator di 8 Kabupaten, dan akan ditindaklanjuti oleh masing-masing lembaga untuk dapat mengisi tabel sesuai dengan wilayah kerja dan mitra masing-masing sampai dengan 30 Agustus 2026. Perkembangan dari tabel pembagian peran tersebut akan dilakkukan pada 31 Agustus 2026 untuk kemudian disepakati untuk wilayah yang belum ada enumerator. Ditargetkan pengumpulan data dilakukan pada 1 hingga 6 September. Cleaning data dilakukan pada periode 7-10 September dilanjutkan dengan analisa data pada 10 hingga 13 September. Direncanakan paparan hasil JMA akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait pada 14 atau September 2026.
  • Klaster Pencarian dan Pertolongan: Basarnas menginformaskan bahwa saat ini personnel Basarnas dalam posisi stand by jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk evakuasi warga.
  • Klaster Logistik: Dashboard BNPB (https://data.bnpb.go.id/gempantt2026) melaporkan bantuan logistik yang telah diterima (baik dari kementerian/lembaga dan unsur nonpemerintah) dan didistribusikan sebagai berikut:
  • Klaster Kesehatan per 1 September 2026: 24 tim/individu tengah melakukan kegiatan layanan kesehatan dengan total 130 personil di Untuk EMT (non individual) yang siap dimobilisasi dapat mengisi form https://forms.gle/efwaQnQVizHw7P1t5 dan memilih lokasi (kabupaten) penugasan. Narahubung: Corona Rintawan: +62 882-2355-7711. Data pegiat layanan kesehatan dapat            dilihat    pada       dashboard                   Klaster                 Kesehatan https://datastudio.google.com/u/0/reporting/35badcdd-7dd0-4208-9bc5-573007f8b8eb/page/Rkk6F).   Laman     Klaster         Kesehatan                 dapat            diakses   pada: https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dashboard-eoc/gempa-ntt.
  • Klaster Pengungsian dan Perlindungan: Rapat Klaster PP Provinsi NTT yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2026 yang dipimpin oleh Kabid Bencana dan Mitigasi Dinas Sosial Provinsi NTT rapat ini menghadirkan perwakilan Klaster dan Sub Klaster dari unsur pemerintah maupun non pemerintah dan pada kesempatan ini juga hadir perwakilan dari PSKB dan Tim LDP Kemensos
  • Sub-Klaster Shelter: Palang Merah Indonesia (PMI) menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan atau aktivasi mekanisme Sub-Klaster Shelter NTT bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan tujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam respons sektor Shelter di wilayah terdampak. Pertemuan koordinasi awal direncanakan pada Jumat, 4 September 2026, pukul 30 WITA (07.30 WIB) secara daring. Proses ini dikoordinasikan bersama Baperida Provinsi NTT dan Klaster PP NTT, serta akan melibatkan dinas/instansi pemerintah terkait dan lembaga non-pemerintah yang bergerak di sektor shelter/hunian. Pertemuan awal akan menjadi wadah untuk menyelaraskan rencana dan prioritas respons, mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan, serta membahas mekanisme koordinasi dan peluang kolaborasi antar-pemangku kepentingan guna mendukung respons Shelter yang terkoordinasi di NTT.
  • Sub-klaster Dukungan Psikososial: sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi Klaster PP pada 29 Agustus, Sub-klaster Dukungan Psikososial akan membuat matriks 3W khusus pemetaan aktor dan layanan dukungan psikososial, berkoordinasi dengan Kemensos dan Dinsos Prov NTT untuk aktivasi Sekretariat LDP maupun menyelenggarakan rapat koordinasi Sub Klaster DP.
  • Sub-klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL): berikut beberapa hal yang didiskusikan dalam dalam rapat koordinasi Klaster PP pada tanggal 29 Agustus 2026 antara lain:
  • Sub-klaster Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan: telah menerbitkan Gender Alert #1 yang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Memperkuat Bantuan Kemanusiaan Terarah yang Responsif Gender: Memastikan bahwa langkah-langkah prioritas menargetkan kelompok rentan (perempuan, perempuan hamil C/ menyusui, remaja perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan rumah tangga yang dikepalai perempuan—baik di lokasi evakuasi maupun selama distribusi bantuan). Distribusi barang-barang non-makanan sebagai bagian pemenuhan kebutuhan dasar seringkali berisiko mengabaikan kebutuhan spesifik kelompok
  2. Memastikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas (SADDD) dikumpulkan secara konsisten: (1) Memanfaatkan alat digital yang hemat biaya—seperti KoboCollect dan Google Forms—untuk memfasilitasi pengumpulan dan analisis data SADDD yang tepat waktu dan efisien; (2) Menyederhanakan pertanyaan dan variabel survei untuk meningkatkan kualitas data sekaligus meminimalkan beban pada tim lapangan; dan (3) memastikan jumlah enumerator perempuan dan laki-laki terlatih yang memadai untuk memberikan cakupan yang konsisten di seluruh lokasi evakuasi; serta (4) menjaga kualitas data selama operasi darurat, memastikan kualitas data SADDD dan data yang responsif gender.
  3. Aktivasi dan Optimalisasi Subkluster PP KBG PP: Mengaktifkan koordinasi perlindungan perempuan dan anak/KBG di wilayah prioritas, termasuk melibatkan Dinas PPPA, UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, dan relawan masyarakat.
  4. Peningkatan skala pelayanan pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender yang berpusat pada penyintas sangat dibutuhkan: Ini termasuk memastikan akses ke manajemen klinis, layanan kesehatan reproduksi, manajemen kasus, kesehatan mental dan dukungan psikososial, serta bantuan materi seperti perlengkapan kebersihan pribadi.
  5. Pastikan Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi (WASH), Tempat Berlindung, dan Pusat Evakuasi Bersifat Inklusif Gender dan Disabilitas: Merancang tempat penampungan sementara dan ruang komunal untuk mencerminkan kebutuhan perempuan dan pengasuh, termasuk area mandi/mencuci pakaian yang aman dan sudut menyusui, menyediakan fasilitas WASH yang mudah diakses (rampa, pegangan tangan, jamban yang disesuaikan) dan memastikan ketersediaan air untuk kebersihan menstruasi dan perawatan bayi, melibatkan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan lokasi, pengelolaan tempat penampungan, dan mekanisme umpan
  • Kelompok Kerja Bantuan NonTunai (Pokja BaNTu): memfokuskan kegiatan pada (lihat catatan di atas tentang JMA).
  • Kelompok Kerja Pelibatan Masyarakat (Pokja PM): mekanisme umpan balik respons gempa bumi Flores (https://bit.ly/umpanbalikresponflores) terus disosialisasikan kepada penyintas dan akan dimutakhirkan secara reguler pada saat rapat koordinasi di Posko

Koordinasi dan Narahubung

  • Pos Pendamping Nasional (Pospenas) Labuan Bajo mencakupi wilayah Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
  • Posko Utama Penanganan Darurat Bencana (Posko Taktis) di Maumere mencakupi wilayah Ende, Nagekeo, dan Sikka.
  • Rapat koordinasi:

Jenis rapat

Frekuensi rapat

Waktu

Rapat koordinasi harian BPBD Provinsi NTT dan Masyarakat Sipil untuk

Respons Gempa Flores

Harian

16:00 WITA

Sub-Klaster Gizi tingkat

provinsi

Mingguan, setiap Kamis

07:00 WITA

Sub-Klaster Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL) dipimpin BPBD NTT

Mingguan, setiap Jum’at

15:00 WITA

Klaster Pengungsian dan

Perlindungan

Mingguan, setiap Sabtu

10.00 WITA.

Rapat Koordinasi Sub-Klaster Perlindungan Lansia

dan Kelompok Berisiko (LDR) Provinsi NTT

Mingguan, setiap Sabtu

14:00-16:00 WITA

Rapat koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan bersama Dinas Sosial Provinsi NTT –

difasilitasi oleh WVI

Mingguan, setiap Sabtu

10:00 WITA

  • Narahubung Posko Utama BPBD:

No

Kabupaten

Nama PIC Posko Utama (BPBD)

HP

Pendamping Dari BPBD NTT

HP

1

Nagekeo

Johanes D. Kristianus

0812-3940-4819

Don Roberto

0813-1471-9799

    

Gasper N.L. Manisa

0815-2995-5149

2

Ende

Yulius Riwu

0811-3818-144

Johannes Marianus

0852-5347-0210

    

Moses Seko

0813-3911-4118

3

Ngada

Egild Johanes

0823-3554-5496

Yanti Kana Talo

0813-3134-1432

    

Maria M. Lodo

0823-4068-8840

4

Manggarai Timur

Agus Salim

0812-3971-0002

Hansen Molana

0852-3924-6677

    

Oce Nenotek

0813-3978-0140

5

Manggarai Barat

Nicolaus Tolentino

0852-5394-7422

Syafrudin Herman

0813-3875-8353

6

Manggarai

Yoseph P. Cetak

0821-4478-8566

Nurhayati Burhan

0813-3944-1765

    

Tinike Dima

0821-4741-2202

7

Sikka

Conshita Dhiu

0813-1515-4276

Richard Pelt

0822-3696-8996

  • Koordinasi unsur non-pemerintah:
    • Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nusa Tenggara Timur dengan dukungan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) Hub di Sekretariat Bersama (Sekber) di kantor BPBD NTT.
      • Forum PRB: Norman Riwu Kaho, +62 813 8660 5131
  • HFI Hub: Adi, PGI/Gereja Masehi Indonesia Timur (GMET), +62 852-3918-9523
  • Kabupaten Manggarai: difasilitasi Caritas Indonesia melalui pertemuan awal pada, Rabu, 19 Agustus, pukul 18:00 WITa di Pos Layanan Caritas, untuk melakukan pemetaan siapa-melakukan-apa-di mana. Narahubung: Salomo Marbun (+62 821 1658 6289).
  • Kontak koordinasi Klaster Penanggulangan Bencana:

Klaster

Koordinator di tingkat

nasional (Kementerian/Lembaga)

Koordinator di daerah

Focal point unsur nonpemerintah

 

Logistik

Pos Dukungan Logistik

Nasional (Posduklognas di

Erry    Prawisuda,  BNPB

(Labuan Bajo)

PMI

Ilham

 
 

Halim Perdana Kusuma)

+62 877-7704-0003

+62 857-1713-5457

 

BNPB

 
    
 

Maryanto

Max BNPB (Maumere)

  
  

+62 812-1959-3322

  

Pencarian dan Pertolongan

Basarnas

Kantor SAR NTT

PMI Prov NTT: Adrian

 

(SAR)

Emi Freezer

+62 853-8572-0207

Asfan

+62 852-3818-0119

+62 821-4406-8432

PMI Manggarai Timur

 
   

Alfred

 
   

+62 823-1806-7843

 
   

PMI Manggarai:

 
   

Tommy Hikmat +62

 
   

852-9230-9571

 
   

PMI Nagekeo: Owen

 
   

+62 821-4516-4767

 
   

PMI Sikka: Lado +62

 
   

823-3907-4546

 

Pengungsian dan Perlindungan

Kementerian Sosial Delmi

+62 812-4521-3641

Dinas Sosial

Adrianus, Kabid Bencana

dan Migran Dinas Provinsi NTT

WVI – Severinus Budiman +62 813-

3936-8997

 

Pengungsian dan Perlindungan:

Sub-Klaster Shelter

Kementerian Sosial

 

PMI

Ridwan C. Sobri

+62 821-1191-6892

 

Pengungsian dan Perlindungan:

Sub-Klaster Perlindungan dan

Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (PP KBG)

Dian Ekawati, Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat (RTKKSD)

0812-8674-0730

UPTD PPA Prov. NTT 08123788649 ( Dessy

Luttuh) dan

082170242740 (Pak Jefri)

UPTD PPA KAB.

Manggarai 0812-3857-7500 (IBU Yul Makmur)

Yayasan Pulih Jackie

+62 812-8855-2332

 
  

UPTD PPA KAB. Ngada 0812-3799-8932 IBU Mila

dan 081239771704 Ibu

Onny Milo

  
  

UPTD PPA KAB.

Manggarai Timur 0812-

3642-9849 Ibu Maria Ratna.

UPTD PPA KAB.

Manggarai Barat 0821-

4515-6720 Marisa Pramarika Utami

UPTD PPA KAB. SIKKA 0813-8027-5034 ibu

Maria

UPTD PPA KAB. Ngaekeo 082145841508 Ekaputri

* UPTD PPA = Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan

dan Anak

 

Pengungsian dan

Perlindungan:

Sub-Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

 

Bapak John Paut Kabid IK

Bapperida Prov.NTT

+62 813-3940-9154

Rostia La Ode Pado

Anggota Tim Pendukung Pokja AMPL/UNICEF

Prov.NTT

0852-5542-2262

Pengungsian dan Perlindungan:

Sub-Klaster Dukungan

Psikososial

  

MDMC

Nata Hendriati

+62 856-5205-8611

Pengungsian dan Perlindungan: Kelompok Kerja Bantuan

Nontunai

  

Nurmauli Wahana Visi Indonesia

+62 812-9820-0986

Pengungsian dan Perlindungan:

Kelompok Kerja Pelibatan Masyarakat

  

Plan Indonesia Sandy Boy

+62 822-4281-2888

Kesehatan

Puskris Tanggap Darurat Katimker TD Bapak Budiman +62 822-6097-

9787

Ibu Agnes (Puskris) +62 812-4666-7484

HEOC Nagaeko: drg. Emerentiana (Kadinkes) 087734416027

HEOC Ngada: dr.Yovita Maria B. Moi, M.M (081398307278)

HEOC Manggarai Barat: drh. Theresia P (082237188818)

HEOC Manggarai:

Safrianus H. Djehaut., M.Si ( 0812 4619 9113 )

MDMC

Dr. Corona,

+62 882-2355-7711

  

HEOC Manggarai Timur: dr. Surip Tintin (0813-5369-9358)

HEOC Ende: Fransisca Nusanumba (081338692785)

HEOC Sikka: Petrus Herlemus (08113838891) HEOC NTT Prov: Ruth D. laiskodat, S.Si, Apt, MM

(0812-3646-198)

 

Kesehatan -Sub Klaster Kesehatan Reproduksi

Direktorat Kesehatan Keluarga

Dr. Yusuf

+62 813-7062-4261

Dinas Kesehatan NTT Ibu Damiana Djahari Kabid Kesmas

+62 813-3932-1141

MDMC

Nur Asiah

+62 812-8864-3461

PKBI

Dwi Y. Hermawan

+62 856-4015-6233

Pendidikan

Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana

Jamjam Muzakki

+62 812-1270-0674

  

Permintaan dukungan untuk IHCP

  • Dengan jumlah pengungsi yang mencapati 180.327 orang yang tersebar di 7 kabupaten terdampak, IHCP melihat dibutuhkan dukungan untuk:
    • Koordinasi untuk sektor/ sub klaster shelter dan layanan dukungan psikososia l;
    • Dukungan information management (membuat infografis, pemetaan, dan database 3W/4W/5W);
    • Memfasilitasi koordinasi multi-pihak di tingkat kabupaten;
    • Penyusunan joint response plan (rencana respons bersama).

Daftar Kontak

  1. Desk Relawan NTT: Ade Ndoen (CIS Timor) +62 821-4729-0390
  2. HFI Hub dan personel yang diturunkan ke lapangan:
    • Caritas Indonesia – Rudy Raka +62 853-3333-3831
    • WVI – Severinus Budiman +62 813-3936-8997
    • Rumah Zakat – Ahmad Ma’ruf +62 823-3099-6300
    • DT Peduli – Andri +62 813-2189-6192
    • ADRA Indonesia – Aryo Saptoaji +62 822-1467-3822
    • BAZNAS Taufiq H +62 813-8640-7573
    • YEU – Erni +62 813-2971-4339)
    • Dompet Dhuafa – Eka +62 877-7166-5816
    • Human Initiative – Deni +62 817-803-181
    • Habitat for Humanity Indonesia – Tanti +62 818-0278-4664
    • Nurul Hayat – Handi +62 851-6303-1055
    • AMCF – Darto Aqli +62 852-5864-3446
    • MDMC – Indra +62 812-2832-4625
    • PGI – Adi +62 852-3918-9523
    • YCWS -Titin +62 822-9866-7949
    • YKMI – Felix Boro +62 822-4721-0816
    • NU Peduli (LPBI): Ajhar Jowe +62 812-9202-0283
    • World Harvest: Urbanus Ende +822-3618-5214 dan Marthen Kupang +62 812-1094-859
  1. PMI Prov NTT: Adrian +62 821-4406-8432
  2. PMI Manggarai Timur: Alfred +62 823-1806-7843
  3. PMI Manggarai: Tommy Hikmat +62 852-9230-9571
  4. PMI Nagekeo: Owen +62 821-4516-4767
  5. PMI Sikka: Lado +62 823-3907-4546
  6. PKBI: Anindhita – 082234451177 (HQ) C Moudy – 085339034215 (NTT)

Sektor Kesehatan

  • RSUD Hendrikus Fernandes: Goris Koten (Direktur) 0812-3843-3165
  • RSP Adonara: Danny Gunawan – Direktur 0812-3777-2520
  • RSP Solor: Adi – Direktur 0813-3940-9755
  • RSUD T.C. Hillers Maumere: dr. Paulus Lameng – Direktur 0812-3818-1585
  • RS Elisabeth Lela: dr. Liskar – Direktur 0852-6000-1062
  • RS Gabriel Kewapante: dr. Joan Puspita Tanumihardja – Direktur 0813-3949-5409
  • RSUD Ende: Ester Puspa – Direktur 0812-3658-2255
  • RSP Tanali: Ady Cahyadi – Direktur 0813-3214-4474
  • RS Antonius Jopu: Sr. Maria Goreti – Direktur 0813-1965-6784
  • RSUD Aeramo: Chandra – Direktur 0812-3876-6303
  • RSP Raja: Angel Calista – Direktur 0822-3633-8042
  • RSUD Bajawa: Rony Due – Direktur 0822-9393-6829
  • RSP Riung: Domi Rato – Direktur 0812-3952-2065
  • RSUD Borong: Nensi – Direktur 0813-3912-6727
  • RSP Watunggong: Maria Figiliana – Direktur 0812-3812-3635
  • RSUD Ruteng: Vian Ampur – Direktur 0813-3752-1799
  • RSP Reo: Is Djenaur – Direktur 0821-4733-5574
  • RS Rafael Cancar: dr. Philipus Mantur – Direktur 0813-3932-8957
  • RSUD Komodo: Florida – Direktur 0812-6586-1294
  • RS Siloam: Nina Pratama – Direktur 0811-4800-020
  • RSU Santo Yoseph Labuan Bajo: Erlinda Selis – Direktur 0812-3799-3467

Sektor Pendidikan

  • BPMP Provinsi NTT: Faiz +62 812 3951 0133
  • BGTK Provinsi NTT: Regina +62 812 3925 6525
  • Disdikbudpora Sikka: Patris Pederiko: +62 821 4681 7814
  • Disdik Manggarai: Emiliano +62 811 3823 179
  • Disdikbud Manggarai Timur: Marselinus Enggu +62 852 3043 3915
  • Disdik Ende: Venantius Minggu +62 813 3829 1927
  • Disdik Ngada: Jack Mite +62 851 6184 8265

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

→ Index